Berita Nasional
3 Poin Menohok Benny K Harman Tanggapi Pernyataan Mahfud MD tentang Perilaku Koruptif
Tindakan korupsi, kata Mahfud, dibangun oleh proses-proses yang secara demokratis benar, tapi substansinya salah.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Anggota DPR RI dari Partai Demokrat Benny K Harman menyoroti pernyataan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD di sebuah pemberitaan yang meminta agar masyarakat tidak sepenuhnya kecewa dengan perilaku koruptif di era pemerintahan saat ini.
Sebab, Menurut Mahfud MD dalam pemberitaan itu, ada kemajuan dari waktu ke waktu yang terus dilakukan pemerintah.
"Tentu kehidupan demokrasi kita harus terus diperbaiki, tapi kemajuan yang sudah dicapai juga tak boleh dinafikan," kata Mahfud MD.
Baca juga: Adukan Anies ke Mahfud MD, Isi Surat Ferdinand Jadi Bahan Tertawaan, Geisz Chalifah: Malu-maluin
Baca juga: Angka Literasi Naik Pesat, Anies Baswedan Akan Wujudkan Jakarta Jadi Kota Buku Dunia
Mahfud MD lalu menjelaskan angka kemiskinan di beberapa periode kepemimpinan.
Di era Presiden Soekarno, tingkat kemiskinan terus ditekan dari yang awalnya sangat tinggi, hingga mencapai 11,9 persen pada akhir era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Sedangkan di era pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, angka ini terus ditekan hingga 9,1 persen. Masuk ke periode kedua Jokowi, Mahfud menyebut tingkat kemiskinan kembali naik ke 9,7 akibat pandemi Covid-19 yang menyerang sejak tahun lalu.
"Artinya ada kemajuan meski banyak korupsinya. Indonesia ini kaya raya. Meski jika dikelola secara koruptif, itu manfaatnya tetap banyak oleh rakyat. Apalagi jika dikelolanya nanti secara bersih dari korupsi," ujar Mahfud.
"Konfigurasi politik demokratis tampil, hukum akan menjadi responsif. Tapi konfigurasi politik tampil secara otortier dan hegemonik, maka hukum akan tampil sangat-sangat konservatif," kata Mahfud.
Adapun tindakan korupsi, kata Mahfud, dibangun oleh proses-proses yang secara demokratis benar, tapi substansinya salah.
Baca juga: Akun Lembaga Dakwah PBNU Dicibir Usai Memprotes Polisi yang Undang Ustaz Khalid Basalamah
Baca juga: Kerumunan di Pusat Perbelanjaan, Mardani Singgung Imbauan Sri Mulyani Agar Masyarakat Beli Baju Baru
"Kasus-kasus yang kadang kala merugikan tujuan negara itu, ditempuh secara demokrasi melalui proses-proses demokrasi," tandas Mahfud Md dilansir dari Tempo.
Sementara itu, Benny K Harman mengambil beberapa poin terhadap pernyataan dari Mahfud MD tersebut.
Setidaknya ada tiga kesimpulan yang disampaikan politisi Demokrat tersebut.
Baca juga: Adukan Anies ke Mahfud MD, Isi Surat Ferdinand Jadi Bahan Tertawaan, Geisz Chalifah: Malu-maluin
"Mahfud Md minta masyarakat tak sepenuhnya kecewa ke Pemerintah yang koruptif. Pesan Mahfud ini bermakna: 1. Pemerintahan era Jokowi ini diakui korup; 2. Meski korup jangan kecewa karena banyak juga kemajuan yang dicapai; 3. Demi kemajuan boleh korupsi.#Liberte," tulis Benny K Harman di Twitter pribadinya, Minggu (2/5/2021)
Indeks persepsi korupsi Indonesia anjlok
Transparency International Indonesia (TII) merilis indeks persepsi korupsi (IPK) atau corruption perception index (CPI) Indonesia tahun 2020, Kamis (28/1/2021).
Manajer Riset TII Wawan Suyatmiko mengatakan, skor indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini berada di angka 37 pada skala 0-100, demikian dikutip dari Kompas.com
Adapun skor 0 sangat korup dan skor 100 sangat bersih. "CPI Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor 37 dengan ranking 102 dan skor ini turun 3 poin dari tahun 2019 lalu," kata Wawan dalam konferensi pers melalui akun Facebook TII
Wawan mengatakan, turunnya angka IPK tersebut juga membuat posisi Indonesia melorot menjadi peringkat 102 dari 180 negara yang dinilai IPK-nya.
Sebelumnya, Indonesia berada di posisi 85. "Jika tahun 2019 lalu kita berada pada skor 40 dan ranking 85, ini 2020 kita berada di skor 37 dan ranking 102. Negara yang mempunyai skor dan ranking sama dengan Indonesia adalah Gambia," ujar Wawan.
Jika dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara, IPK Indonesia berada di peringkat lima di bawah Singapura (85), Brunei Darussalam (60), Malaysia (51), dan Timor Leste (40).
Wawan mengatakan, dari 9 sumber data yang digunakan untuk mengukur IPK tahun 2020, ada lima sumber data yang skornya turun dibandingkan tahun 2016.
Sumber data yang skornya turun itu ialah PRS International County Risk Guide, IMD World Competitiveness Yearbook, Global Insight Country Risk Ratings, PERC Asia Risk Guide, dan Varieties of Democracy Project.
Baca juga: Akun Lembaga Dakwah PBNU Dicibir Usai Memprotes Polisi yang Undang Ustaz Khalid Basalamah
Baca juga: Adukan Anies ke Mahfud MD, Isi Surat Ferdinand Jadi Bahan Tertawaan, Geisz Chalifah: Malu-maluin
Sementara itu, ada tiga sumber data yang skornya stagnan yakni World Economic Forum EOS, Bertelsmann Foundation Transform Index, dan Economist Intelligence Unit Coutry Ratings; serta satu sumber data yang skornya meningkat yaitu World Justice Project-Rule of Law Index.
"Penurunan terbesar yang dikontribusikan oleh Global Insight dan PRS dipicu oleh relasi korupsi yang masih lazim dilakukan oleh pebisnis kepada pemberi layanan publik untuk mempermudah proses berusaha," kata Sekretaris Jenderal TII Danang Widoyoko.
