Warta Bisnis
Sri Mulyani Diingatkan Jangan Malu pada Rakyat Apalagi Sampai Sembunyikan Defisit APBN
Solusinya adalah fokus saja memperkecil defisit, tidak perlu bawa perasaan dengan kritik dari publik.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dinilai tidak perlu berusaha menyembunyikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lagi apapun hasilnya.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengatakan, solusinya adalah fokus saja memperkecil defisit, tidak perlu bawa perasaan dengan kritik dari publik.
"Solusi untuk kecilkan defisit APBN dengan lakukan pemangkasan belanja ke sektor yang birokratis yakni belanja barang dan belanja pegawai," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Senin (26/4/2021).
Baca juga: Lampaui Target, Mitsubishi Mampu Jual 980 Mobil selama Gelaran IIMS Hybrid 2021
Baca juga: Sri Mulyani Disebut Berusaha Sembunyikan Defisit APBN, Ekonom Soroti Transparansi Menkeu
Kemudian, Bhima menyarankan, menkeu juga bisa memangkas pos belanja pembayaran bunga utang dengan negosiasi ulang atau renegosiasi.
"Caranya pemerintah bisa renegosiasi utang dengan kreditur bilateral atau multilateral. Intinya minta pengurangan bunga utang, bahkan penghapusan pokok utang," katanya.
Solusi berikutnya, dia menambahkan, yaitu soal menaikkan rasio pajak yang saat ini cuma 8 persen atau terendah dalam 8 tahun terakhir.
Baca juga: GAWAT, Defisit APBN Sudah Tembus Rp 144,2 Triliun hingga Maret 2021
"Mau tidak mau rasio pajak harus naik dengan cara insentif pajak dikaji ulang, misalnya bagi-bagi diskon tarif PPH Badan dievaluasi lagi. Naikkan rasio pajak bisa juga dengan mendorong penyidikan terhadap pengemplang pajak korporasi kakap, ini masalah political will saja," pungkas Bhima.
Dibela staf khusus
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menanggapi cuitan Rizal Ramli terkait Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani sempat menyembunyikan kenaikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) periode Januari hingga Maret 2021.
Yustinus menjelaskan, Ekonom senior yang juga mantan menteri keuangan era Gus Dur itu terbawa nafsu dalam menyerang Sri Mulyani.
"Tak sulit menanggapi Pak Rizal Ramli. Anda yang termakan framing dan terburu nafsu menyerang Menkeu," ujarnya melalui akun Twitter @prastow, Jumat (23/4/2021).
Baca juga: GAWAT, Defisit APBN Sudah Tembus Rp 144,2 Triliun hingga Maret 2021
Baca juga: Kemenkominfo Blokir 44 Konten Ujaran Kebencian Jozeph Paul Zhang di Media Sosial
Menurut dia, kenaikan defisit sebesar 89,7 persen pada Januari hingga Maret 2021 tersebut dibanding periode sama tahun lalu tidak relevan.
Sebab, Yustinus menjelaskan, Indonesia belum kena dampak pandemi Covid-19 pada kuartal I tahun lalu, sehingga wajar saja minusnya dalam periode di tahun ini.
"Membandingkan kuartal I 2020 (belum pandemi) vs kuartal I 2021 (pandemi) jelas bedanya adalah pendapatan negara 2020 masih tinggi, belanja 2021 lebih tinggi. Defisit 2020 6,09 persen, target 2021 5,70 persen, jelas," katanya.
Diberitakan sebelumnya, Rizal Ramli menilai, Menkeu Sri Mulyani sebagai bendahara negara tidak menjalankan fungsi transparansi karena berusaha menyembunyikan defisit APBN.
Baca juga: Meninggal karena Sakit, Begini Kenangan Semasa Hidup dan Sajak Fenomenal Radhar Panca Dahana
Baca juga: Polisi Bongkar Investasi Kripto Ilegal, 57.000 Orang Jadi Korban, Kerugian Mencapai Rp500 Miliar
Rizal Ramli menduga anggaran pemerintah di APBN 2021 saat ini sudah rapuh akibat salah kelola dan karena dampak pandemi Covid-19.
"Transparansi anggaran semakin payah, baik kewenangan konstitional DPR soal budget telah diamputasi. Menkeu terbalik panik karena anggaran yang kropos, sehingga perlu sembunyi-sembunyi soal data," ujarnya melalui pesan singkat kepada Tribunnews, Kamis (22/4/2021).
Defisit anggaran
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Januari hingga Maret 2021 mencapai 0,82 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, nilai defisit APBN tersebut sebesar 144,2 triliun atau 14,3 persen dari target Rp 1.006,4 triliun sepanjang tahun ini.
Berdasarkan postur realisasi APBN, angka defisit ini meningkat 89,7 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 76 triliun atau 0,49 persen terhadap PDB.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Realisasasikan Kenaikan Manfaat Beasiswa Hingga Rp174 Juta untuk 2 orang Anak
Baca juga: Potret Cantik Farah Nahlia, Putri Irjen Fadil Imran yang Akan Dipersunting Polisi Berpangkat Ipda
"Postur APBN, realisasi sampai Maret 2021 yakni pendapatan negara sudah terkumpul Rp 378,8 triliun. Ini 0,6 persen lebih tinggi dari realisasi 31 Maret tahun 2020," ujarnya saat konferensi pers "APBN KITA Edisi April 2021" secara virtual, Kamis (22/4/2021).
Sementara untuk belanja negara sudah terealisasi sebesar Rp 523 triliun per Maret 2021 atau lebih tinggi 15,6 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 452,4 triliun.
Lalu, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD mencapai Rp 173 triliun, turun 0,9 persen dibandingkan tahun lalu Rp 174,5 triliun.
Suahasil menambahkan, keseimbangan primer defisitnya adalah 0,82 persen dari PDB atau naik dari 0,6 persen pada bulan sebelumnya.
Baca juga: IPW Minta Penyidik KPK yang Peras Wali Kota Tanjungbalai Dijerat Hukuman Mati
"Kalau dibandingkan dengan bulan lalu sekira 0,6 persen lebih dari PDB, ini semua di dalam koridor yang kita bisa kontrol dan kita akan pantau terus. Selanjutnya, SILPA Rp 178,8 triliun, menunjukkan lebih rendah dibandingkan bulan lalu, tapi kecukupan kas pemerintah sangat sangat aman," pungkasnya.
Sri Mulyani minta arahan Bank Dunia
Sebelumnya, Sri Mulyani dalam Komite Pembangunan / Development Commitee (DC) World Bank Spring Meeting 2021 membahas soal prospek pemulihan ekonomi seiring penggunaan vaksin virus corona dan dukungan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Meski demikian, dia menyebutkan, masih terdapat ketidakseimbangan pemulihan global sebab di beberapa negara ekonomi diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif sementara negara yang terpukul lebih keras memiliki proyeksi pertumbuhan yang jauh lebih rendah.
Baca juga: Sosok dr Terawan, Dipecat IDI, Terdepak dari Kursi Menteri, kini Bikin Heboh dengan Vaksin Nusantara
Baca juga: Jika Jokowi Nekat Angkat Ahok sebagai Menteri, Refly Harun sebut Akan Ada Pelanggaran Undang-undang
“Kami berharap Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional dapat meningkatkan upaya dalam mendukung negara-negara di seluruh dunia, untuk secara efektif mengelola beban utang mereka, meningkatkan akses mereka ke vaksin dan menerapkan strategi pemulihan pertumbuhan mereka,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, dirinya membutuhkan bimbingan dari Bank Dunia dan IMF untuk mengatasi masalah hutang yang terus meningkat.
“Kami membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih besar dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengatasi masalah utang yang terus meningkat dan mengurangi tekanan yang meningkat,” kata Sri Mulyani
Baca juga: Akun Twitter Bima Arya Digeruduk Pendukung HRS, Dingatkan Soal Kematian dan Pengadilan Akhirat
Komite Pembangunan / Development Commitee (DC) adalah forum tingkat Menteri dari Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk pembangunan konsensus antar pemerintah tentang isu-isu pembangunan.
Komite ini didirikan pada tahun 1974 dan memiliki 25 anggota, biasanya Menteri Keuangan atau Pembangunan, dan yang mewakili keanggotaan penuh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.
Yanuar Riezqi Yovanda
