APBN
GAWAT, Defisit APBN Sudah Tembus Rp 144,2 Triliun hingga Maret 2021
Angka defisit ini meningkat 89,7 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 76 triliun atau 0,49 persen terhadap PDB.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, realisasi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Januari hingga Maret 2021 mencapai 0,82 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, nilai defisit APBN tersebut sebesar 144,2 triliun atau 14,3 persen dari target Rp 1.006,4 triliun sepanjang tahun ini.
Berdasarkan postur realisasi APBN, angka defisit ini meningkat 89,7 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp 76 triliun atau 0,49 persen terhadap PDB.
Baca juga: BPJS Ketenagakerjaan Realisasasikan Kenaikan Manfaat Beasiswa Hingga Rp174 Juta untuk 2 orang Anak
Baca juga: Potret Cantik Farah Nahlia, Putri Irjen Fadil Imran yang Akan Dipersunting Polisi Berpangkat Ipda
"Postur APBN, realisasi sampai Maret 2021 yakni pendapatan negara sudah terkumpul Rp 378,8 triliun. Ini 0,6 persen lebih tinggi dari realisasi 31 Maret tahun 2020," ujarnya saat konferensi pers "APBN KITA Edisi April 2021" secara virtual, Kamis (22/4/2021).
Sementara untuk belanja negara sudah terealisasi sebesar Rp 523 triliun per Maret 2021 atau lebih tinggi 15,6 persen dibandingkan periode sama tahun lalu Rp 452,4 triliun.
Lalu, realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa atau TKDD mencapai Rp 173 triliun, turun 0,9 persen dibandingkan tahun lalu Rp 174,5 triliun.
Suahasil menambahkan, keseimbangan primer defisitnya adalah 0,82 persen dari PDB atau naik dari 0,6 persen pada bulan sebelumnya.
Baca juga: IPW Minta Penyidik KPK yang Peras Wali Kota Tanjungbalai Dijerat Hukuman Mati
"Kalau dibandingkan dengan bulan lalu sekira 0,6 persen lebih dari PDB, ini semua di dalam koridor yang kita bisa kontrol dan kita akan pantau terus. Selanjutnya, SILPA Rp 178,8 triliun, menunjukkan lebih rendah dibandingkan bulan lalu, tapi kecukupan kas pemerintah sangat sangat aman," pungkasnya.
Sri Mulyani minta arahan Bank Dunia
Sebelumnya, Sri Mulyani dalam Komite Pembangunan / Development Commitee (DC) World Bank Spring Meeting 2021 membahas soal prospek pemulihan ekonomi seiring penggunaan vaksin virus corona dan dukungan kebijakan program pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Meski demikian, dia menyebutkan, masih terdapat ketidakseimbangan pemulihan global sebab di beberapa negara ekonomi diproyeksikan mengalami pertumbuhan positif sementara negara yang terpukul lebih keras memiliki proyeksi pertumbuhan yang jauh lebih rendah.
Baca juga: Sosok dr Terawan, Dipecat IDI, Terdepak dari Kursi Menteri, kini Bikin Heboh dengan Vaksin Nusantara
Baca juga: Jika Jokowi Nekat Angkat Ahok sebagai Menteri, Refly Harun sebut Akan Ada Pelanggaran Undang-undang
“Kami berharap Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional dapat meningkatkan upaya dalam mendukung negara-negara di seluruh dunia, untuk secara efektif mengelola beban utang mereka, meningkatkan akses mereka ke vaksin dan menerapkan strategi pemulihan pertumbuhan mereka,” kata Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan, dirinya membutuhkan bimbingan dari Bank Dunia dan IMF untuk mengatasi masalah hutang yang terus meningkat.
“Kami membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang lebih besar dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengatasi masalah utang yang terus meningkat dan mengurangi tekanan yang meningkat,” kata Sri Mulyani
Baca juga: Akun Twitter Bima Arya Digeruduk Pendukung HRS, Dingatkan Soal Kematian dan Pengadilan Akhirat
Komite Pembangunan / Development Commitee (DC) adalah forum tingkat Menteri dari Kelompok Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk pembangunan konsensus antar pemerintah tentang isu-isu pembangunan.
Komite ini didirikan pada tahun 1974 dan memiliki 25 anggota, biasanya Menteri Keuangan atau Pembangunan, dan yang mewakili keanggotaan penuh Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.
