Breaking News:

Berita Tangerang

PT Agung Intiland Diduga Bermasalah, Pemerintah Kabupaten Tangerang Diminta Tegas Cabut Izin Lokasi

PT Agung Intiland Diduga Bermasalah, Pemerintah Kabupaten Tangerang Diminta Tegas Cabut Izin Lokasi. Berikut Alasannya

Penulis: Dwi Rizki | Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Kantor Marketing Laksana Bussiness Park PT Bangun Laksana Persada (BLP) Agung Intiland, Kabupaten Tangerang, Banten 

WARTAKOTALIVE.COM, TANGERANG - Tidak konsisten melaksanakan izin lokasi hingga dipersoalkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, PT Bangun Laksana Persada (BLP) Agung Intiland pun disoroti Pengamat Hukum Perizinan, Yunihar.

Dirinya menilai tidak konsistennya PT Agung Intiland harud ditanggapi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang secara serius, mulai dari pembatalan perpanjangan izin hingga pencabutan izin lokasi.

Sanksi tersebut dijelaskan Yunihar merujuk Surat Keputusan (SK) Izin Lokasi sesuai rencana penanaman modal dan penataan ruang yang sudah diatur pemerintah daerah.

PT Agung Intiland yang mendapat izin lokasi dari Pemkab Tangerang seluas 1.650 hektar di wilayah Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang itu katanya harus komitmen dengan kewajiban.

"Harus komitmen dong. Adapun rangkaiannya progress pembebasan lahannya dan progress pembangunannya minimal 50 persen banding 1 dari total luas izin lokasi batas yang diberikan maksimal 3 tahun," ujar Yunihar pada Senin (18/4/2021).

Lanjut jebolan UIN Jakarta ini memaparkan, secara normatif setiap per triwulan atau per semester PT Agung Intiland harus memberikan laporan kepada pemerintah daerah (pemda) dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Tujuannya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan izin lokasi sesuai amanat Permen ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2019.

Baca juga: Belum Ada yang Ditangkap, Polisi Baru Periksa Enam Saksi Terkait Pengeroyokan Anggota TNI dan Polri

"Harus clear dievalusi, mendasarnya guna memastikan layak atau tidak diperpanjang izin lokasi itu. Kalau stagnan dan di bawah minimum persen, harus ada langkah tindakan tegas dari pemda sesuai ketentuan yang berlaku," papar Yunihar.

"Bilamana si pelaku usaha tidak melaksanakan penggunaan dan pemanfaatan tanah maka, pelaku usaha wajib mengalihkan tanah yang diperoleh kepada pihak lain yang memenuhi syarat paling lama satu tahun atas dasar keputusan pemerintah daerah," jelasnya.

Sedangkan, terkait adanya penolakan masyarakat yang belum mau menjual tanah miliknya kepada pihak pengembang, PT Agung Intiland katanya wajib menghormati hak-hak pemilik tanah tersebut.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved