Cak Imin Dianggap Seperti Tuhan yang Menentukan Semua, 113 DPC Minta PKB Gelar Muktamar Luar Biasa

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ratusan kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di tingkat dewan pimpinan cabang (DPC) menginginkan muktamar luar biasa (MLB).

Penyebabnya, ditengarai banyak pelanggaran anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART).

Eks Ketua DPC PKB Jeneponto Andi Mappanturu merasa dizalimi oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Baca juga: Perusahaan Wajib Bayar THR 2021 Penuh dan Tepat Waktu, yang Terlambat Didenda 5 Persen

Sebab, seharusnya ia masih mengemban jabatan hingga 2022.

"Tetapi karena kezaliman Pak Muhaimin yang mengubah AD/ART pada saat muktamar di Bali, di dalamnya sudah tidak demokrasi," tutur Andi kepada Tribun Network, Senin (12/4/2021).

Menurut Andi, Cak Imin seakan ketakukan akan dilengserkan dari kursi ketua umum, sehingga AD/ART partai diubah.

Baca juga: Darmizal Tuding Sosok Ini yang Jerumuskan SBY Daftarkan Merek dan Lukisan Partai Demokrat ke DJKI

Satu di antaranya, DPP sembarangan menunjuk pengurus DPC. Padahal, seharusnya penjaringan nama DPW harus melalui DPC.

"Berdasarkan AD/ART lama Ketua DPW dipilih oleh Ketua DPC."

"Ketua DPC dipilih oleh Ketua PAC."

Baca juga: Yakin Menang Gugatan Soal AD/ART Partai Demokrat, Kubu Moeldoko Minta AHY Fokus Siapkan Rp 100 M

"Tetapi di dalam perzaliman Muhaimin, mengobrak-abrik AD/ART."

"Pemilihan ketua wilayah harus diusulkan oleh masing-masing Ketua DPC, lalu dikirim ke DPP, DPP yang menentukan ini ketua," beber Andi.

Pada realitasnya, ucap Andi, hal ini tidak sesuai AD/ART.

Baca juga: Pleidoi Tak Digubris Hakim, Djoko Tjandra Banding Vonis 4 Tahun 6 Bulan Penjara

Ketua DPW tidak pernah diusulkan oleh DPC, justru langsung ditetapkan oleh DPP.

Karenanya, lanjut dia, demokrasi di PKB sesuai keinginan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mulai luntur.

"Sangat kelihatan keinginan PKB saat didirikan oleh Gus Dur sudah hilang, tidak ada lagi pengaderan."

Baca juga: Aktor Intelektual Kasus Penyiraman Air Keras Tak Terungkap, Novel Baswedan Nilai Polisi Enggan