Breaking News:

Ekspor Impor

Pengamat: Kebijakan Sistem Impor yang Lebih Transparan Bisa Tutup Celah Rente Importasi Pangan

Praktik monopoli dan rente ekonomi dalam importasi pangan berdampak ke konsumen karena biaya

Editor: Feryanto Hadi
Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha
Ilustrasi: Sejumlah peti kemas berderet rapi di area Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Beberapa komoditas pangan yang diimpor seperti gula, daging, buah-buahan dan bawang putih mewajibkan izin rekomendasi baik dari Kementan dan Kemendag.

Hal tersebut, dinilai seringkali bukan saja menimbulkan monopoli dan rente ekonomi oleh para pemain kuota impor, tetapi juga memicu kisruh harga di konsumen karena banyaknya pungutan untuk mendapatkan izin kuota impor.

Menanggapi isu tersebut, Felippa Ann Amanta, Kepala Penelitian Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), menyebut, sistem impor yang lebih transparan dan otomatis akan meningkatkan kompetisi sehingga menutup celah rente di impor.

Baca juga: Hipotesis Pengamat: Dugaan Kilang Balongan Indramayu Dibakar, Mafia Impor BBM Ambil Untung

Baca juga: MIRIS, Produk China Banjiri Pasar Indonesia, tapi di China Produk Indonesia Tak Laku, Ini Sebabnya

"Karena pemberian izin impor jadi lebih jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," ujarnya yang diterima media media, Rabu (7/4).

Ia melanjutkan, praktik monopoli dan rente ekonomi dalam importasi pangan berdampak ke konsumen karena biaya yang dikeluarkan akan diteruskan kepada konsumen dalam bentuk harga pangan yang lebih mahal. Seperti dalam kasus bawang putih.

“Saya tidak bisa mengatakan ada permainan karena saya tidak memiliki bukti. Yang jelas, proses impor proses impor penerbitan RIPH dan SPI yang tidak transparan dan berbelit akan menimbulkan keterlambatan impor, penambahan biaya impor, serta memunculkan banyak celah rente. Hal ini disayangkan karena konsumen yang dirugikan," jelasnya.

Kalau dikatakan pemberlakuan RIPH dan SPI, lanjut Felippa, untuk melindungi petani bawang putih. Bawang putih itu kurang optimal untuk ditanam di Indonesia, dibandingkan di China, karena perbedaan iklim dan kondisi geografis.

Baca juga: Dubes RI untuk China Akui Nasionalisme Membuat Produk Ekspor Indonesia Tak Diminati

Baca juga: Dubes Ungkap Masalah Ekspor Indonesia ke Malaysia: Produknya Itu-itu Saja

"Para petani yang dipaksa menanam bawang putih jadi dirugikan karena bawang putih kurang menguntungkan. Konsumen juga dirugikan karena akses terhadap suplai bawang putih yang murah dan berkualitas dibatasi," ungkapnya.

Ia menyarankan, seharusnya impor bawang putih dibuka sehingga konsumen bisa menikmati kestabilan pasokan dan harga. Di sisi lain petani bawang putih perlu diberi dukungan untuk meningkatkan daya saing jika ingin tetap menanam bawang putih.

Baca juga: Jelang Ramadan, Harga Bawang Putih Kembali Naik, Aliansi Pedagang Pangan Pertanyakan UU Ciptaker

"Atau retraining atau reskilling untuk menanam komoditas lain yang lebih menguntungkan," tambahnya.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved