Ombudsman Jakarta Ingatkan Ada 1,7 Juta Warga Usia Sekolah yang Berpotensi Jadi Carrier saat PTM

Teguh mengingatkan bahwa capaian target tersebut untuk vaksinasi dosis pertama, sementara untuk dosis kedua, capaiannya lebih rendah lagi mencapai 258.406 dosis.

Sedangkan jika ingin mencapai target sebesar 8.815.157 orang divaksin hingga tahap IV dan tuntas di bulan Maret 2022, maka vaksinasi di Jakarta setiap bulan harus konstan di angka 587.677 orang per bulan.

Namun, dengan target bulan April yang mencapai 2.084.511 orang, maka dipastikan ada potensi kemunduran target vaksin di Jakarta, karena pada bulan tersebut Jakarta harus melakukan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dalam waktu 3,5 bulan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Sekolah Wajib Gelar Belajar Tatap Muka Lagi Usai Vaksinasi Covid-19 Guru Rampung

Baca juga: Wacana Belajar Tatap Muka Sekolah di Kota Depok, Mohammad Idris: Kita Menunggu Keputusan dari Pusat

Belum lagi dengan dengan tambahan pekerjaan rumah dari vaksinasi dosis kedua pada masing-masing tahapan.

“Jadi, semakin cepat proses vaksinasi, semakin cepat herd immunity tercapai, semakin besar perlindungan aktif bagi warga dalam menjalankan aktivitasnya termasuk dalam program PTM,” ungkapnya.

Kata Teguh, pihaknya menemukan penyebab keterlambatan vaksinasi tersebut. Salah satunya, proses verifikasi data di setiap tahapan yang merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Aturan ini sebetulnya dapat dilaksanakan dengan baik, hanya saja bila sistem data kependudukannya juga demikian. Pemerintah menyandarkan diri pada Sistem Satu Data Covid-19 yang dibangun untuk mendata penerima vaksin melalui filtering data individu penerima vaksin prioritas (by name, by address).

Kemudian akan menjadi aplikasi pendaftaran vaksinasi pemerintah dan mandiri, dan memetakan supply dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksinasi. Sistem yang akan diintegrasikan ini juga akan memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.

Baca juga: VIDEO Pemkot Tangsel Harap Siswa Juga Divaksin Sebelum Belajar Tatap Muka di Sekolah

Baca juga: Sekolah Wajib Bentuk Satgas Covid-19 dan Gelar Rapid Test Berkala Saat Belajar Tatap Muka Terbatas

“Awalnya pemerintah begitu yakin dengan sistem satu data tersebut karena itu di dalam keputusan Dirjen P2P tersebut, sistem registrasi dan verifikasi data target vaksin dilakukan secara top down, namun yang terjadi di lapangan, sistem ini gagal mengklasifikasikan target vaksinasi sesuai dengan tahapan yang dimaksud,” ujar Teguh.

“Sistem ini gagal menampilkan data para nakes di tahap I, sehingga banyak nakes dan tenaga penunjang nakes yang tidak terdaftar sebagai penerima vaksinasi, sehingga ditambahlah proses pendataan target vaksinasi dengan sistem bottom up,” tandasnya.