Ombudsman Jakarta Ingatkan Ada 1,7 Juta Warga Usia Sekolah yang Berpotensi Jadi Carrier saat PTM

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya mengingatkan pemerintah, ada sekitar 1,7 juta penduduk Ibu Kota berusia sekolah yang berpotensi menjadi carrier (penular) Covid-19.

Angka sebanyak itu merupakan 16,5 persen dari tingkat populasi di Jakarta mencapai 10.560.000 jiwa.

“Mereka berpotensi tinggi menjadi carrier Covid-19 selama PTM (pembelajaran tatap muka) karena belum ada vaksin bagi mereka, dan mereka terlibat dalam kegiatan di dalam serta di luar ruang selama PTM tersebut,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho, Sabtu (3/4/2021).

Hal itu dikatakan Teguh untuk menanggapi adanya rencana PTM pada Juli 2021 yang disepakati empat menteri melalui surat keputusan bersama (SKB).

Keempat menteri itu adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Agama RI, Menteri Kesehatan RI, dan Menteri Dalam Negeri RI.

Baca juga: Belajar Tatap Muka Terbatas Jadi Prioritas Utama, Karena Itu Vaksinasi Guru Dikebut

Baca juga: Tak Perlu Tunggu Sampai Juli, Sekolah Sudah Boleh Gelar Belajar Tatap Muka Terbatas

Namun, Pemprov DKI Jakarta berencana menggelar PTM secara terbatas mulai 7-29 April 2021.

Hal itu diputuskan setelah DKI melakukan kajian yang mendalam dari bulan Feburari-Maret 2021 lalu.

Atas dasar itulah, Teguh berharap Pemerintah Pusat dapat mengubah strategi vaksinasi Covid-19 dari pendekatan tahapan seperti yang selama ini berjalan, menjadi pendekatan regional wilayah epicentrum Covid-19.

Hal ini berkaca pada kesuksesan vaksin Measles (M) dan Rubella (R) di tahun 2017 yang memfokuskan pada vaksinasi di wilayah Jawa, sehingga mencapai target 95 persen sesuai waktu yang direncanakan.

“Saran ini kami sampaikan setelah kami melakukan kajian terhadap program vaksinasi di Jakarta yang tidak mencapai angka kecepatan seperti yang diharapkan. Usulan ini juga disampaikan untuk mempercepat vaksinasi dan mencapai herd immunity,” jelasnya.

Menurutnya, target total vaksinasi untuk Jakarta mencapai 8.815.157 orang yang dibagi dalam empat tahapan.

Pada tahap pertama dan kedua, Jakarta ditargetkan menyelenggarakan vaksinasi sebanyak tiga juta orang yang harus tercapai dari bulan Januari sampai dengan April 2021.

Baca juga: VIDEO Sekolah Dibuka Usai Vaksinasi, Pemkab Bogor Uji Coba Belajar Tatap Muka

Baca juga: Vaksinasi Guru Ditargetkan Rampung Akhir Juni Agar Belajar Tatap Muka Terbatas Bisa Digelar Juli

Sementara yang terlaksana saat ini, untuk tahap 1 telah tervaksin sebanyak 122.199 nakes dan tenaga penunjang dari target 112.301 atau mencapai 108,8 persen.

Pada tahap II untuk Lansia; dari target 911.631 baru terealisasi 337.760 (37,1 persen) dan Pelayan Publik dari target 1.976.757 baru terealisasi 465.428 (23,5 persen), kemudian jika ditotal sebesar 915.489 atau 30,8 persen setelah berjalan hampir dua bulan.

“Jadi untuk mengejar target vaksinasi tahap I dan II sebesar 3 juta, Jakarta harus melakukan vaksinasi kepada hampir 2.084.511 orang,” ujarnya.

Teguh mengingatkan bahwa capaian target tersebut untuk vaksinasi dosis pertama, sementara untuk dosis kedua, capaiannya lebih rendah lagi mencapai 258.406 dosis.

Sedangkan jika ingin mencapai target sebesar 8.815.157 orang divaksin hingga tahap IV dan tuntas di bulan Maret 2022, maka vaksinasi di Jakarta setiap bulan harus konstan di angka 587.677 orang per bulan.

Namun, dengan target bulan April yang mencapai 2.084.511 orang, maka dipastikan ada potensi kemunduran target vaksin di Jakarta, karena pada bulan tersebut Jakarta harus melakukan pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan dalam waktu 3,5 bulan.

Baca juga: BREAKING NEWS: Sekolah Wajib Gelar Belajar Tatap Muka Lagi Usai Vaksinasi Covid-19 Guru Rampung

Baca juga: Wacana Belajar Tatap Muka Sekolah di Kota Depok, Mohammad Idris: Kita Menunggu Keputusan dari Pusat

Belum lagi dengan dengan tambahan pekerjaan rumah dari vaksinasi dosis kedua pada masing-masing tahapan.

“Jadi, semakin cepat proses vaksinasi, semakin cepat herd immunity tercapai, semakin besar perlindungan aktif bagi warga dalam menjalankan aktivitasnya termasuk dalam program PTM,” ungkapnya.

Kata Teguh, pihaknya menemukan penyebab keterlambatan vaksinasi tersebut. Salah satunya, proses verifikasi data di setiap tahapan yang merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

Aturan ini sebetulnya dapat dilaksanakan dengan baik, hanya saja bila sistem data kependudukannya juga demikian. Pemerintah menyandarkan diri pada Sistem Satu Data Covid-19 yang dibangun untuk mendata penerima vaksin melalui filtering data individu penerima vaksin prioritas (by name, by address).

Kemudian akan menjadi aplikasi pendaftaran vaksinasi pemerintah dan mandiri, dan memetakan supply dan distribusi vaksin dengan lokasi vaksinasi. Sistem yang akan diintegrasikan ini juga akan memonitor hasil pelaksanaan vaksinasi.

Baca juga: VIDEO Pemkot Tangsel Harap Siswa Juga Divaksin Sebelum Belajar Tatap Muka di Sekolah

Baca juga: Sekolah Wajib Bentuk Satgas Covid-19 dan Gelar Rapid Test Berkala Saat Belajar Tatap Muka Terbatas

“Awalnya pemerintah begitu yakin dengan sistem satu data tersebut karena itu di dalam keputusan Dirjen P2P tersebut, sistem registrasi dan verifikasi data target vaksin dilakukan secara top down, namun yang terjadi di lapangan, sistem ini gagal mengklasifikasikan target vaksinasi sesuai dengan tahapan yang dimaksud,” ujar Teguh.

“Sistem ini gagal menampilkan data para nakes di tahap I, sehingga banyak nakes dan tenaga penunjang nakes yang tidak terdaftar sebagai penerima vaksinasi, sehingga ditambahlah proses pendataan target vaksinasi dengan sistem bottom up,” tandasnya.