Jika Gibran Niat Maju di Pilgub DKI, PAN Bakal Duetkan dengan Putri Zulkifli Hasan

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) siap mendukung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, jika berniat maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta.

Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menilai, Gibran berpeluang menang karena memiliki tingkat elektabilitas yang bagus.

"Jika Mas Gibran berniat maju dan berpeluang besar menang karena memiliki elektabilitasnya bagus, tentu PAN akan mendukung di Pilkada DKI 2024," kata Viva kepada wartawan, Jumat (26/3/2021).

Baca juga: Jadi Tersangka Sejak 2015, KPK Kembali Periksa RJ Lino dalam Kasus Dugaan Korupsi di Pelindo II

PAN juga telah menyiapkan kader internal untuk dipasangkan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Viva menyebut, Zita Anjani yang notabene adalah putri Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, cocok mendampingi Gibran di Pilgub DKI 2024.

"Saya memprediksi jika Mas Gibran dapat berpasangan dengan Mbak Zita Anjani, Wakil Ketua DPRD DKI yang kader PAN."

Baca juga: JADWAL Lengkap dan Link Live Streaming Misa Minggu Palma 28 Maret 2021 di Jakarta dan Sekitarnya

"Tentu akan menambah peluang kemenangan dan peningkatan elektabilitas pasangan calon," ujarnya.

Viva menjelaskan, Zita adalah generasi milineal yang berpengalaman di legislatif.

Selain itu, Zita sering berinteraksi setiap hari dengan proses birokrasi pemerintahan dan problematika masyarakat, serta concern di bidang pendidikan serta kesehatan ibu dan anak.

"Tentu itu kombinasi yang baik, bagus, dan prospektif untuk kemajuan pembangunan DKI Jakarta," paparnya.

Siapkan Kader

DPP Partai Amanat Nasional (PAN) sedang menyiapkan kader terbaiknya, untuk diusung dalam pemilihan gubernur (pilgub) DKI Jakarta.

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, beberapa nama kader internal mengemuka, lantaran sudah terbukti berhasil dan menunjukkan karyanya sebagai politisi.

"PAN memiliki kader-kader yang siap menjadi kepala daerah, terutama di DKI."

Baca juga: PETA Surati Prabowo, Minta TNI Jangan Santap Hewan Hidup-hidup Saat Latihan Militer Cobra Gold

"Ada Eko Patrio (ketua DPW PAN DKI), Bima Arya (wali kota Bogor), Desy Ratnasari (Komisi X DPR)."

"Zita Anjani (wakil ketua DPRD DKI), Pasha Ungu (mantan wakil walikota Palu), dan beberapa kader lainnya," kata Saleh kepada wartawan, Jumat (19/2/2021).

Saleh mengatakan, nama-nama tersebut sudah punya pengalaman yang cukup.

Baca juga: DAFTAR 25 Pati dan Pamen Polri yang Dimutasi, Perombakan Pertama Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Mereka bukan sekadar maju, tetapi diyakini bisa membawa perubahan.

"Kami yakin kader-kader PAN tersebut sudah memiliki pengalaman yang cukup."

"Mereka maju bukan hanya sekadar maju."

Baca juga: Neta S Pane Nilai Mutasi Pertama Jenderal Listyo Sigit Prabowo Bikin Geng Solo di Polri Makin Kuat

"Kalau diminta maju, pastinya sudah punya tekad membawa perubahan," ucap Ketua Fraksi PAN DPR itu.

Kendati demikian, Saleh mengatakan PAN masih berkonsentrasi untuk melakukan konsolidasi nasional.

PAN masih sibuk menggelar musyawarah wilayah hingga Februari ini.

Baca juga: Ingat! Jangan Pakai Masker Kain Lebih dari Satu Bulan Meski Sering Dicuci, Ini Alasannya

Setelah itu, seluruh DPW segera melaksanakan musyawarah cabang dan secara paralel, DPD (Dewan Pimpinan Daerah) akan melaksanakan musyran di seluruh Indonesia.

"Kegiatan konsolidasi ini dilaksanakan dan dikoordinir oleh DPP."

"Fokusnya memang masih ke sana. Sejauh ini insyaallah berjalan lancar dan baik," ucap Saleh.

Partai Demokrat Curiga

Partai Demokrat menduga Presiden Joko Widodo (Jokowi) sedang menyiapkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, maju di Pilgub DKI Jakarta 2024.

Hal itu dikaitkan dengan penghentian pembahasan RUU Pemilu di DPR.

DPP PDIP menilai, pemikiran tersebut sangat pragmatis.

• KNKT Pastikan Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Tak Lewati Area Awan Hujan Saat Terbang

"Kok pola pikirnya sangat pragmatis dan dangkal ya."

"Bukankah kepentingan nasional yang harus lebih didahulukan kesehatan, pemulihan ekonomi rakyat?" Tutur Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat dihubungi Tribunnews, Kamis (11/2/2021).

Menurut Djarot, dibutuhkan konsistensi dalam penerapan sebuah undang-undang.

• Mantan Ketum FPI Shabri Lubis Juga Dijerat Pasal Penghasutan, Kata Bareskrim Sesuai Petunjuk JPU

Di mana, UU 10/2016 mengatur penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Konsistensi dalam menjalankan Undang-undang pilkada yang sudah disepakati di tahun 2024," ujarnya.

Terkait Pilkada 2024, Djarot menyatakan PDIP terus merapatkan barisan dan menyiapkan kader-kader terbaiknya.

• Setelah 20 Kapal, Kejaksaan Agung Juga Sita Mobil Ferrari Berlinetta Milik Heru Hidayat

"Tentang Pilkada di tahun 2024 tentunya partai ada mekanismenya tersendiri."

"Dan kita terus melakukan konsolidasi partai, dan menyiapkan kader-kader pemimpin yang baik dan tetap teguh menjalankan Ideologi Pancasila," papar Djarot.

Sebelumnya, Partai Demokrat melihat kejanggalan di balik dihentikannya pembahasan revisi UU Pemilu.

• Jokowi Perintahkan Pemda Jangan Cuma Suruh Masyarakat Pakai, tapi Juga Bagikan Masker

Wasekjen Partai Demokrat Irwan melihat ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu.

Ia menduga ada kepentingan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta di 2024.

Sebab, jika Pilkada digelar tahun 2022, dinilai terlalu cepat bagi wali kota Solo terpilih itu untuk bertarung di Pilgub DKI.

• Jokowi: Jangan Sampai yang Kena Covid-19 Cuma Seorang di Satu RT, yang Dilockdown Seluruh Kota

"Apakah ada faktor baru yang membuat pemerintah mengubah kebijakan politik pilkada dengan menundanya ke tahun 2024?"

"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta?"

"Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).

• Vaksinasi Covid-19 untuk Pelayan Publik Dimulai Pekan Depan, Termasuk Pedagang di Pasar

Irwan menilai, perubahan sikap parpol yang menolak kelanjutan pembahasan RUU Pemilu, berbarengan dengan sikap Presiden Jokowi yang menolak pembahasan RUU Pemilu.

Padahal, sebelumnya seluruh fraksi sudah menyepakati RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2021, yang diputuskan Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Kecurigaan bahwa pemerintah dan parlemen hanya memikirkan kepentingan kekuasaan semata sangat susah untuk dibantah," ucapnya.

• KNKT Masih Berjuang Cari CVR SJ 182, Pakai Peniup Lumpur, Penyelam Menggali Manual

Irwan mengatakan, tentu hal itu akan mengundang pertanyaan publik, karena inkonsistensi yang ditunjukkan parlemen dan pemerintah.

Atas dasar itu, Demokrat tetap mendorong dilanjutkannya pembahasan revisi UU Pemilu.

"Kami di Partai Demokrat konsisten mendukung revisi UU Pemilu dan menolak pilkada 2022-2023 ditunda ke tahun 2024," tegas Irwan. (Chaerul Umam)