Banjir Jakarta

Penanganan Banjir di DKI Harus Terintegrasi Libatkan Pemerintah Daerah dan Pusat, Tak Bisa Parsial

Ketua Forum Alumni Pengairan (FAP), Dr Ir Hari Suprayogi, M.Eng mengatakan, penanganan banjir di DKI Jakarta tidak dapat dilakukan secara parsial.

Wartakotalive.com/Desy Selviany
Foto ilustrasi: Jalan Lingkar Luar Barat, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat terendam banjir hingga kini tengah dilakukan rekayasa lalu lintas di lampu merah Kembangan, Minggu (21/2/2021). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Banjir besar sempat melanda Ibu Kota pada Sabtu (20/2/2021) akibat curah hujan dengan intensitas tinggi karena pengaruh cuaca ekstrem.

Selain Jakarta, banjir juga melanda Tangerang dan Bekasi.

Ketua Forum Alumni Pengairan (FAP), Dr Ir Hari Suprayogi, M.Eng mengatakan, penanganan banjir di DKI Jakarta tidak dapat dilakukan secara parsial.

Namun, penanganan banjir di DKI Jakarta harus melalui sistem yang terintegrasi dengan melibatkan pemerintah daerah dan pusat.

Video: Satgas Covid-19 Nasional Bina Kampung Tangguh Jaya Desa Wangunharja

"Harus ada manajemen banjir terintegrasi melalui pendekatan struktural dan non struktural dengan memperhatikan siklus banjir," kata Hari dalam diskusi dengan media, Selasa.

Menurut Hari yang juga mantan Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR ini, bisa saja Pemprov DKI Jakarta menyediakan sumur resapan, kolam olakan dan pompa.

Namun, semua itu juga harus dibarengi dengan mengembalikan sungai-sungai yang melewati Ibu Kota.

Baca juga: 20 Persen Anggaran Belanja Modal untuk Tangani Banjir, Wagub DKI: Kami Lebih dari Serius

Baca juga: Picu Banjir Parah, Proyek Normalisasi Kali Bekasi Telah Dimulai

Hari mengatakan sesuai dengan Undang-Undang Sumber Daya Air No. 17 tahun 2019 sudah diatur secara jelas tugas dan kewenangan pemerintah pusat dan masing-masing pemerintah daerah termasuk dalam pengendalian daya rusak air.

Harus diketahui juga, siklus banjir yang terjadi di Jakarta sehingga penting untuk diantisipasi hadirnya Kanal Banjir Barat dan Timur serta sodetan hanya sebagian saja untuk mengendalikan banjir.

"Paling penting di sini, mengembalikan fungsi sungai yang masuk ke Jakarta, namun untuk mencapai hal itu tidak semata-mata dilakukan pendekatan struktur, harus dilakukan pendekatan non struktur salah satunya pendekatan sosial," jelas Hari.

Sekjen FAP, Peter Frans mengatakan pendekatan sosial itu dibutuhkan untuk memindahkan bangunan dari bantaran sungai agar pekerjaan normalisasi sungai-sungai yang ada di Jakarta dapat dilaksanakan.

Baca juga: Antisipasi Banjir di Kawasan Cilandak, Isnawa Adji Inspeksi Pengerukan Kali Grogol

Peraturan perundangan yang melarang bangunan di bantaran sungai sudah ada tinggal kebijakan pemerintah daerah (perda) untuk merelokasi hunian-hunian itu, jelas Peter.

Namun untuk merelokasi hunian itu, lagi-lagi Pemprov DKI Jakarta terbentur persoalan anggaran.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved