Properti

Sri Mulyani Jelaskan Kriteria Rumah yang Dapat Insentif PPN, Ada Aturan Tipe dan Batasan Harga

Insentif PPN tersebut hanya untuk dua jenis properti senilai Rp 5 miliar ke bawah dan harus sudah jadi konstruksinya. '

Editor: Feryanto Hadi
(KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI)
Menteri Keuangan Sri Mulyani 

WARTAKOTALIVE.COM,  JAKARTA -Kementerian Keuangan mengungkap detil mengenai insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sektor perumahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 21 Tahun 2021. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, kriteria insentif itu adalah untuk rumah tapak dan unit hunian rumah susun. 

"Rumah tapak dan rumah susun dengan kriteria tertentu diberikan dukungan PPN yang ditanggung pemerintah. Jadi, kriterianya adalah rumah tapak atau rumah susun, tapi harga jualnya maksimal Rp 5 miliar," ujarnya saat konferensi pers, Senin (1/3/2021). 

Sri Mulyani menjelaskan, insentif PPN tersebut berarti hanya untuk dua jenis properti senilai Rp 5 miliar ke bawah dan harus sudah jadi konstruksinya. '

Setelah Kembalikan Pesawat CRJ1000 ke Leasing, Bos Garuda Pastikan Tak Tambah Jumlah Armada Pesawat

"Lalu, harus diserahkan secara fisik pada periode pembelian insentif. Jadi, dalam hal ini tidak bisa rumah yang belum jadi atau yang baru nanti akan jadi tahun depan gitu," katanya. 

Selain berlaku untuk rumah atau rumah susun baru yang sudah selesai dan siap huni, juga hanya boleh dibeli oleh 1 orang. 

Baca juga: Saatnya Beli Mobil Baru, Berikut Harga Mobil Daihatsu Tanpa PPnBM, SUV Terios Mulai Rp 200 Juta

"Hanya diberikan maksimal 1 unit rumah tapak atau unit hunian rumah susun untuk 1 orang dan tidak boleh dijual kembali dalam jangka waktu 1 tahun. Ini tujuannya adalah memang itu murni dari sisi permintaan dan untuk mendukung dari sisi sektor properti yang dibawah Rp 5 miliar," pungkas Sri Mulyani.

DPP REI pesimistis

Kebijakan  Bank Indonesia terkait pembayaran uang muka atau dowm payment 0% untuk kredit pemilikan rumah (KPR) ditanggapi oleh Ketua Real Estate Indonesia, Totok Lusida.

Totok mengatakan kebijakan BI tersebut tak akan berpengaruh signifikan terhadap penjualan rumah di dalam negeri.

Sebab pangkal masalah saat ini bukan terletak pada pembayaran DP saat membeli properti.

Menurutnya, kebijakan tersebut belum mengena pada akar masalah yang terjadi dalam bisnis properti.

Modus Operandi Mafia Tanah, Bawa Sertifikat Asli ke BPN, Pemilik Tanah Diberikan Sertiikat Palsu

Berikut Ini Deretan Mobil Daihatsu yang Akan Masuk Kriteria PPnBM Nol Persen

Ia menyebut yang menjadi persoalan di sektor properti adalah ketakutan perbankan dalam menyalurkan KPR.

"Sekarang masalah yang dihadapi bukan DP nol persen, tapi perbankan ketakutan menyalurkan kredit," ucap Totok kepada Tribunnews.com, Jum'at (19/2/2021).

Halaman
123
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved