Pernah Kenalkan Kalung Anti-corona, Begini Solusi Hadapi Pandemi Covid-19 ala Mentan Syahrul Limpo

"Masih dibutuhkan serangkaian pengujian yang berlandaskan pada norma saintifik dengan parameter yang terukur,"

"Sebelum kemudian maju pada fase industrialisasi hasil penelitian," imbuhnya.

Netty mengingatkan pemerintah agar tidak blunder dalam menggulirkan kebijakan terhadap kalung anti virus tersebut, yang berpotensi pada kerugian keuangan negara jika diproduksi secara massal.

Justru, menurutnya pemerintah lebih fokus pada hal urgen dalam penanganan Covid-19 seperti PCR test dan reagen.

• Atasi Masalah Sampah, Pemkab Bogor Bangun Desa Mandiri

"Termasuk fokus pada industrialisasi alat kesehatan hasil inovasi yang sudah terbukti dan dibutuhkan oleh masyarakat, seperti ventilator murah anak bangsa dan inovasi lainnya," tuturnya.

Niat Baik tapi Terlalu Cepat

Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Demokrat Suhardi Duka mengatakan, niat dari Kementerian Pertanian sebenarnya baik, karena berupaya turut serta dalam penanggulangan pandemi Covid-19.

"Saya menilai bahwa Kementan memiliki niat yang baik untuk ikut mengambil peran dalam penanganan Covid-19."

"Tapi terlalu cepat karena uji klinisnya belum tuntas," ujar Suhardi ketika dihubungi Tribunnews, Senin (6/7/2020).

Suhardi merasa temuan Kementan terlalu cepat untuk diproduksi massal dalam waktu dekat, lantaran masih banyak kalangan yang meragukan temuan tersebut.

• Imbas Pandemi Covid-19, Penjualan Buku di JakBook Pasar Kenari Menurun Drastis

Apalagi, kata dia, sistem pengujian kalung antivirus Corona tersebut dinilai masih prematur.

"Penelitian yang dilakukan oleh Balitbangtan untuk menemukan obat Covid-19 banyak kalangan meragukan, termasuk Komisi IV DPR."

"Mengingat sistem pengujiannya masih prematur untuk dapat dikatakan uji klinis terhadap satu obat," paparnya.

Selain itu, politikus Partai Demokrat tersebut mengatakan, tupoksi Kementan juga bukan pada obat-obatan.

• Viral Kerumunan Atraksi Barongsai di Jakarta Utara, Polisi Tetapkan Tersangka, tapi Tidak Ditahan

Melainkan, kebijakan ketersediaan pangan nasional, ketersediaan benih unggul nasional dari hasil penelitian Balitbangtan, serta pemberdayaan dan kesejahteraan petani.