Breaking News:

Bansos

Hotma Sitompul Dipanggil KPK Terkait Kasus Suap Bansos Wilayah Jabodetabek Tahun 2020 Tersangka MJS

Hotma Sitompul hari ini, Jumat (19/2/2021), dipanggil KPK terkait kasus suap bansos untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020 dengan tersangka MJS.

Kompas.com
Hotma Sitompul dipanggil KPK sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020, Jumat (19/2/2021). Foto dok: Pengacara Hotma Sitompul. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Hotma Sitompul hari ini, Jumat (19/2/2021), dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap bantuan sosial (bansos) untuk wilayah Jabodetabek Tahun 2020.

Kasus suap bansos yang menyeret pengacara Hotma Sitompul itu dengan tersangka MJS (Matheus Joko Santoso).

MJS adalah Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial.

"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka MJS (Matheus Joko Santoso/Pejabat Pembuat Komitmen di Kementerian Sosial)," ucap Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain Hotma, KPK juga memanggil dua orang lainnya dalam penyidikan kasus tersebut, yakni Elfrida Gusti Gultom.

Elfrida Gusti Gultom merupakan istri tersangka Matheus.

Baca juga: Mata Najwa Malam Ini (10/2) Soal Korupsi Bansos Covid19 Juliari Batubara | Link Streaming

Baca juga: 30 Warga Rumpin Bogor Gigit Jari, Gara-gara Dana Bansos Rp54 Juta Disunat Perangkat Desa

Elfrida Gusti Gultom dipanggil sebagai saksi untuk tersangka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Kemensos Adi Wahyono (AW) dan Ketua DPC PDIP Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Akhmat Suyuti sebagai saksi untuk tersangka Matheus.

Diketahui, dua tersangka pemberi suap kasus tersebut Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja masing-masing dari pihak swasta telah rampung penyidikannya.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK pun telah melimpahkan berkas perkara keduanya ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk segera disidang.

Tim JPU selanjutnya menunggu penetapan Majelis Hakim yang akan memimpin persidangan dan penetapan sidang pertama dengan agenda pembacaan surat dakwaan.

Baca juga: ICW Ingatkan Internal KPK agar Tak Intervensi Penyidikan Kasus Bansos

Sementara itu untuk tiga tersangka lainnya yang merupakan penerima suap saat ini masih dalam tahap penyidikan, yaitu mantan Mensos Juliari Peter Batubara (JPB) serta dua PPK di Kemensos masing-masing Matheus Joko Santoso (MJS) dan Adi Wahyono (AW).

Juliari diduga menerima suap senilai Rp17 miliar dari "fee" pengadaan bansos sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek.

Pada pelaksanaan paket bansos sembako periode pertama diduga diterima "fee" Rp12 miliar yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus kepada Juliari melalui Adi dengan nilai sekitar Rp8,2 miliar.

Pemberian uang tersebut selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari.

Baca juga: Pungli Dana Bansos Covid-19, Perangkat Desa Cipinang di Rumpin Ditangkap Polisi, Ini Modusnya 

Untuk periode kedua pelaksanaan paket bansos sembako, terkumpul uang "fee" dari Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sejumlah sekitar Rp8,8 miliar yang juga diduga akan dipergunakan untuk keperluan Juliari.

Untuk "fee" tiap paket bansos disepakati oleh Matheus dan Adi sebesar Rp10 ribu per paket sembako dari nilai Rp300 ribu per paket bansos

Parah, Korupsi Bansos Covid-19 Sudah Sampai Tingkat Desa

Sebelumnya diberitakan, Polres Bogor telah menetapkan LH (32), sebagai tersangka korupsi bantuan sosial Covid-19 tahun 2020 di Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. 

Kasie Pelayanan Desa Cipinang ini terbukti menggelapkan dana bantuan sosial sebesar Rp 54 juta.

“Dia melakukan penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Tunai (BST) Kemensos terhadap 30 orang warga Desa Cipinang, Kecamatan Rumpin,” kata Kapolres Bogor AKBP Harun di Polres Bogor, Cibinong, Senin (15/2/2021).

Kasus Covid-19 di Jakarta Tertinggi, Pemprov DKI Klaim Penyebarannya Semakin Terkendali

Dalam menjalankan aksinya, LH menggunakan data bermasalah dari 30 warga desa untuk kepentingan dirinya.

“Dia menggunakan data warga yang meninggal, pindah dan data ganda.  Lalu dia menggantinya dengan 15 orang warga figuran dari kampung tetangga,” papar Harun.

Warga yang menjadi figuran ini membawa undangan dari kantor pos untuk mencairkan bansos.

Baca juga: VIDEO Ini Modus Korupsi Perangkat Desa di Rumpin yang Gelapkan Dana Bansos Covid-19

“Setiap orang membawa 2 undangan dengan total dana yang dicairkan Rp 3,6 juta. Karena didampingi tersangka, kantor pos langsung percaya datanya benar tanpa verifikasi lagi,” jelasnya.

Saat ini Polres Bogor masih menyelidiki peran 15 warga yang direkrut LH untuk menggunakan data bermasalah

“Kalau ada bukti cukup, kita bisa jadikan 15 warga figuran sebagai tersangka,” paparnya.

Peringatan Bagi Warga Jakarta, Siapkan Rp5 Juta Jika Menolak Divaksin Covid-19

Baca juga: Manfaatkan Data Bermasalah Kasie Pelayanan Rekrut 30 Orang Warga Gelapkan Dana Bansos Rp 54 Juta

Menurut Harun, tindakan penyelewengan bansos ini merupakan inisiatif tersangka sendiri.

“Pengakuan tersangka, ini inisiatifnya sendiri. Setelah merasa ada masalah, uangnya diserahkan ke Sekretaris Desa Cipinang,” jelasnya.

“Kita masih selidiki Sekdes Cipinang. Saat ini masih diburu (DPO). Jadi selain HL, masih ada calon tersangka lainnya,” imbuhnya.

Nestapa Perajin dan Penjual Piala di Tengah Pandemi, Nyaris Tidak Ada Pemesan

Pengedar Sabu di Tambora Ternyata Residvis, Menyaru Jadi Montir Bengkel, Dibekuk di Tempat Kos

Pelaku dikenakan Pasal 43 Ayat 1 UU No.13/2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal Rp 500 juta.

“Dia bukan PNS, karena itu kita kenakan UU Penanganan Fakir Miskin. Kalau PNS, kita kenakan UU lain yaitu Tipikor,” papar mantan Kapolres Lamongan ini.

Polres Bogor masih terus mengembangkan kasus ini dan menyelidiki kasus serupa di desa lain di Kabupaten Bogor.

Sedang Ramai Diperbincangkan di Media Sosial, Apa itu Clubhouse? Simak Penjelasan Berikut Ini

Penerbit Tiga Serangkai Dipolisikan soal Ganjar Tak Pernah Bersyukur, Pelapor Merasa Nggak Nyaman

“Kita akan cek di desa-desa lain kejadian serupa. Karena ini kebijakan pemerintah untuk menghadapi Covid-19,” pungkasnya. (Antaranews/Roni)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved