Pilkada 2024
Partai Demokrat Serang Jokowi Lagi, Tuduh Siapkan Gibran Saingi Anies 2024, PDIP: Sangat Pragmatis
Partai Demokrat menyerang Presiden Jokowi lagi, kali ini dengan tuduhan menyiapkan putranya, Gibran Rakabuming ke Pilkada DKI 2024
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Partai Demokrat menyerang Presiden Jokowi lagi, kali ini dengan tuduhan menyiapkan putranya, Gibran Rakabuming Raka untuk melawan Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta.
Sebelumnya Partai Demokrat menuduh pemerintahan Jokowi ikut berencana mengkudeta posisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketum Partai Demokrat.
Tuduhan itu dilancarkan partai berlambang bintang Mercy dengan keterlibatan Kepala Staf Presiden Moeldoko dalam ikut merancang isu kudeta AHY.
• Demokrat Duga Jokowi Siapkan Gibran di Pilgub DKI 2024, Djarot: Pola Pikirnya Sangat Dangkal
• Belum Muncul Sosok Potensial, Arief Poyuono: Gibran Akan Jadi Pesaing Berat Anies di Pilgub DKI
Adapun tuduhan menyiapkan Gibran terkait penolakan rencana revisi UU pemilu terkait Pilkada 2024.
DPP PDIP menilai, pemikiran tersebut sangat pragmatis.
"Kok pola pikirnya sangat pragmatis dan dangkal ya."
"Bukankah kepentingan nasional yang harus lebih didahulukan kesehatan, pemulihan ekonomi rakyat?" Tutur Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat saat dihubungi Tribunnews, Kamis (11/2/2021).
Menurut Djarot, dibutuhkan konsistensi dalam penerapan sebuah undang-undang.
• Mantan Ketum FPI Shabri Lubis Juga Dijerat Pasal Penghasutan, Kata Bareskrim Sesuai Petunjuk JPU
Di mana, UU 10/2016 mengatur penyelenggaraan Pilkada 2024.
"Konsistensi dalam menjalankan Undang-undang pilkada yang sudah disepakati di tahun 2024," ujarnya.
Terkait Pilkada 2024, Djarot menyatakan PDIP terus merapatkan barisan dan menyiapkan kader-kader terbaiknya.
• Setelah 20 Kapal, Kejaksaan Agung Juga Sita Mobil Ferrari Berlinetta Milik Heru Hidayat
"Tentang Pilkada di tahun 2024 tentunya partai ada mekanismenya tersendiri."
"Dan kita terus melakukan konsolidasi partai, dan menyiapkan kader-kader pemimpin yang baik dan tetap teguh menjalankan Ideologi Pancasila," papar Djarot.
Sebelumnya, Partai Demokrat melihat kejanggalan di balik dihentikannya pembahasan revisi UU Pemilu.
• Jokowi Perintahkan Pemda Jangan Cuma Suruh Masyarakat Pakai, tapi Juga Bagikan Masker
Wasekjen Partai Demokrat Irwan melihat ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu.
