Berita Politik

Fenomena Menarik di Balik Gaduh 'Kudeta' Partai Demokrat, Rizal Maulana: Membuka Borok Sendiri

Teddy menyarankan agar PD banting stir dengan memperbaiki postur dan gaya berpolitik, termasuk restrukturisasi sampai di tingkat pucuk pimpinannya

Editor: Feryanto Hadi
Istimewa
Rizal Maulana Ketua Seknas Dakwah Jabodetabek memberikan pandangan soal isu upaya kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono 

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa."

Baca juga: Ada Dugaan Perbuatan Melawan Hukum, Besok Bareskrim Gelar Perkara Soal 92 Rekening FPI

Baca juga: Abu Janda Diperiksa Polisi, Rocky Gerung: Disidang di Pengadilan Anak Saja Atau Masukin Panti Sosial

"Yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY lewat konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader, dan non-kader.

Baca juga: Epidemiolog Bilang Virus Nipah Berpotensi Besar Jadi Pandemi, Setengah Penduduk Wilayah Bisa Habis

Baca juga: Unggah Foto Kolase Dirinya Berbaju Pengantin bersama Fadli Zon, Dewi Tanjung:Dia Bukan Suami Saya ya

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 orang.

Terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, dan 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi.

Serta, 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Baca juga: KPK Minta Kuasa Hukum Nurhadi Jangan Giring Opini Keliru Soal Insiden Pemukulan Petugas Rutan

Baca juga: Ketua Ikatan Aktivis 98 Immanuel Ebenezer Kerahkan 1000 Pengacara untuk Bela Abu Janda

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Oleh karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi, untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.

Baca juga: Diserang Pasukan Buzzer usai Sebut Abu Janda Rasis, Alissa Wahid: Sekarang Saya Baru Paham

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo."

"Untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," paparnya.

Turut mendampingi AHY saat jumpa pers, Sekjen Demokrat Teuku Riefki Harsya, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Panjaitan, Majelis Kehormatan Partai Demokrat Nahrawi Ramli, dan para kader Demokrat lainnya.

Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved