Ruhut Sitompu Mengaku Diminta Kader Partai Demokrat Bujuk Moeldoko Jadi Ketua Umum

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mantan politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengaku sempat diminta beberapa kader partai berlambang bintang Mercy itu, untuk membujuk Moeldoko menjadi ketua umum.

"Mereka cerita ke saya, kan saya dekat dengan Pak Moeldoko."

"Mereka bilang, abang dong bantu biar Pak Moeldoko mau jadi ketua umum."

• Ketua KNKT Pastikan Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 Utuh Sampai Membentur Air, Tidak Meledak di Udara

"Kalau mau, kami mau melakukan KLB (kongres luar biasa)," ujar Ruhut saat dihubungi, Rabu (3/2/2021).

Menurutnya, permintaan tersebut disampaikan secara langsung saat dirinya berkunjung ke daerah, dan ada juga kader daerah yang menghubungi lewat telepon.

"Bahkan mereka bilang, abang baliklah (ke Demokrat), saya bilang tidak bisa, saya sudah jadi kader PDI Perjuangan," ucap Ruhut.

• Diperiksa Soal Cuitan Evolusi kepada Natalius Pigai, Abu Janda Pusatkan Seluruh Pikiran dan Tenaga

Ruhut melihat, sebagian kader yang ada di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat, menginginkan adanya KLB, karena mengeluh dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Keluhan kader daerah, kata Ruhut, tidak berani disampaikan secara langsung ke DPP Demokrat, tetapi hanya bisa curhat kepada dirinya dan senior lainnya yang saat ini ada empat faksi ingin adanya KLB.

"Memang betul ada empat faksi itu, tapi sekarang saya kaget, faksi ini bergabung dan menjadikan AHY musuh bersama."

• Jokowi Teken PP 4/2021, Gaji Ketua Ombudsman Naik Jadi Rp 29,9 Juta, Anggota Rp 25,4 Juta

"Mereka datang ke saya juga, menyampaikan keluhan daerah soal macam-macam."

"Tapi saya bilang ke mereka, saya harus batasi, karena saya sekarang berterima kasih kepada Ibu Megawati Soekarnoputri, saya sudah kader PDI Perjuangan," sambung Ruhut.

Ruhut juga mengaku sering mendapat curhatan dari kader-kader Partai demokrat, ketika melakukan kunjungan ke berbagai daerah.

• MAKI Ungkap Keterlibatan Anggota DPR di Kasus Suap Bansos Covid-19, Pakai Kode Bina Lingkungan

"Ketua provinsi, ketua DPC, mereka bilang beda sama zaman abang (era SBY), waktu dulu abang datang tidak bebani kami."

"Sekarang dibebani, mereka banyak ngeluh itu," ungkap Ruhut.

"Dibebani harus siapkan akomodasi, siapin ini itu, mereka cerita begitu," sambung Ruhut.

• SJ 182 Dikabarkan Sempat Alihkan Penerbangan ke Palembang, Menhub: Tidak Ada yang Kami Tutupi

Namun, Ruhut tidak dapat mengungkapkan daerah mana saja yang mengeluh dengan era kepemimpinan AHY di Demokrat.

"Banyak daerah, kan saya kebetulan kader (sekarang PDIP) yang ditugasi keliling hampir 500 kabupaten/kota," ucap Ruhut.

Ruhut menduga, permintaan akomodasi dan sebagainya kepada DPD, maupun DPC oleh DPP Demokrat, karena pengurus partai pada era AHY merupakan orang baru, hanya sebagian kecil orang lama.

• Jokowi Ogah Balas Surat AHY Soal Isu Kudeta Demokrat, Mensesneg: Itu Dinamika Internal Partai

"Di lingkungan AHY kan orang-orang baru, kalau ada orang lama paling beberapa."

"Semuanya orang baru, orang yang saat saya di Demokrat, mereka belum di Demokrat."

"Mereka (kader daerah) bilang orangnya AHY, minta ini, minta itu, banyak keluhan daerah," ucap Ruhut.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan ada gerakan politik inkonstitusional yang hendak merebut paksa kepemimpinan partai yang dipimpinnya.

Baca juga: Ada Dugaan Perbuatan Melawan Hukum, Besok Bareskrim Gelar Perkara Soal 92 Rekening FPI

Tak hanya kader dan mantan kader Partai Demokrat, gerakan politik itu disebut melibatkan pejabat penting di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Merespons hal tersebut, mantan Kader Partai Demokrat Gede Pasek Suardika meminta AHY membuka siapa saja sosok yang dimaksud ingin merebut paksa Partai Demokrat.

Jangan sampai, pernyataan AHY itu menimbulkan multitafsir dan berpotensi menimbulkan fitnah.

Baca juga: Epidemiolog Bilang Virus Nipah Berpotensi Besar Jadi Pandemi, Setengah Penduduk Wilayah Bisa Habis

"Sebaiknya agar tidak menimbulkan multitafsir, saling menduga yang bisa menjurus fitnah."

"Alangkah bagusnya dibuka saja secara vulgar," kata Gede Pasek saat dihubungi Tribunnews, Senin (1/2/2021).

Gede Pasek yang saat ini menjabat Sekjen Partai Hanura menilai, tidak elok jika hanya menyebarkan narasi tanpa bukti yang detail.

Baca juga: KPK Minta Kuasa Hukum Nurhadi Jangan Giring Opini Keliru Soal Insiden Pemukulan Petugas Rutan

Apalagi, AHY menyebut ada mantan kader Demokrat dan ada pejabat di lingkungan Presiden Jokowi.

Dia kembali mengimbau kepada AHY untuk membuka sosok 'gerakan kudeta' tersebut.

"Katanya sudah pegang bukti, buka saja agar tidak malah menjadi sinetron politik atau gosip politik mirip artis yang ingin naikkan rating," ucap Gede Pasek.

Baca juga: Cuitan Abu Janda Bikin Gaduh, Yenny Wahid: NU Diajari untuk Mengayomi, Tidak Membuat Keresahan

AHY sebelumnya mengungkapkan ada gerakan politik inkonstitusional yang berupaya merebut kepemimpinan partai secara paksa.

Hal itu disampaikannya dalam konferensi pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta dan disiarkan secara virtual, Senin (1/2/2021).

"10 hari lalu, kami menerima laporan dan aduan dari banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat, baik pusat, daerah maupun cabang."

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Omong Apa Adanya, PPKM Tidak Efektif, Kita Tidak Tegas dan Tak Konsisten

"Tentang adanya gerakan dan manuver politik oleh segelintir kader dan mantan kader Demokrat."

"Serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai, yang dilakukan secara sistematis," ungkap AHY.

AHY melanjutkan, gabungan dari pelaku gerakan itu ada lima orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, dan 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif.

Baca juga: Tanggapi Cuitan Abu Janda, Romo Benny: Agama Bukan Komodifikasi Olok-olok, Bijaksana Lah

Lalu, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

"Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," paparnya.

AHY menambahkan, para pimpinan dan kader Demokrat yang melapor tentang adanya gerakan politik inkonstutional itu merasa tidak nyaman, dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketua Umum Partai Demokrat yang sah.

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 untuk Masyarakat Umum Dimulai Akhir April 2021, Setelah TNI dan Polri

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti 'dengan paksa' Ketum Partai Demokrat tersebut, kata AHY, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

"Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang," bebernya.

Adapun, terkait konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat yang sah itu, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB).

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 Kabupaten Bekasi 1 Februari 2021: Pasien Baru Tambah 135 Orang

Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, masih kata AHY, untuk 'memenuhi syarat' dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang besar.

"Para pelaku merasa yakin gerakan ini pasti sukses, karena mereka mengklaim telah mendapatkan dukungan sejumlah petinggi negara lainnya."

"Kami masih berkeyakinan, rasanya tidak mungkin cara yang tidak beradab ini dilakukan oleh para pejabat negara, yang sangat kami hormati, dan yang juga telah mendapatkan kepercayaan rakyat," sambungnya.

Baca juga: Sidang Praperadilan Penembakan 6 Anggota FPI, Kuasa Hukum Singgung Peraturan Kapolri

Lebih lanjut, AHY berharap informasi dan laporan yang didapatkannya itu tidak benar.

"Tetapi, kesaksian dan testimoni para kader Partai Demokrat yang dihubungi dan diajak bicara oleh para pelaku gerakan tersebut, memang menyebutkan hal-hal demikian," paparnya. (Seno Tri Sulistiyono)