Vaksinasi Covid19
Digeser Usai Tolak Divaksin, Ribka Tjiptaning: Lucu, Dokter Bergaul Sama Minyak dan Listrik
Ribka Tjiptaning dirotasi dari Komisi IX ke Komisi VII DPR, setelah menolak divaksin Covid-19 produksi Sinovac.
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Ribka Tjiptaning dirotasi dari Komisi IX ke Komisi VII DPR, setelah menolak divaksin Covid-19 produksi Sinovac.
Ribka mengaku merasa lucu dan tertawa menanggapi rotasi yang dilakukan kepada dirinya.
Sebab, kini dirinya yang berlatar belakang dokter harus mengurus permasalahan terkait minyak dan listrik.
Baca juga: Sudah Simulasi, Besok Tenaga Kesehatan di RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet Mulai Divaksin
"Cuma lucu saja, dokter bergaul sama minyak dan listrik."
"(Jadi) Ketawa sendiri," ujar Ribka ketika dihubungi Tribunnews, Selasa (19/1/2021).
Ribka mengaku baru kali ini dipindahkan ke komisi lain, selama menjadi wakil rakyat.
Baca juga: Rumah Sakit Rujukan Penuh, Wisma Atlet Mulai Rawat Pasien Covid-19 Bergejala Berat
Ribka sudah 17 tahun bertugas di Komisi IX DPR. 10 tahun di antaranya ia menjadi Ketua Komisi IX DPR.
"Aku belum pernah pindah komisi, baru sekarang."
"Lamanya di Komisi IX sudah 17 tahun, 10 tahun jadi Ketua Komisi IX," ungkapnya.
Baca juga: Karena Alasan Ini, Rizieq Shihab Menolak Diperiksa Sebagai Tersangka Kasus RS UMMI
Disinggung mengenai akankah latar belakangnya sebagai dokter menjadi penghambat kerjanya di Komisi VII, Ribka membantahnya.
"Tidak sih," cetusnya.
Rotasi atau pemindahan penugasan tersebut diketahui dari salinan surat yang diterima Tribunnews, Senin (18/1/2021) malam.
Baca juga: Sore Ini Bakamla dan KRI Rigel Serahkan 2 Kantong Bagian Tubuh Korban dan Serpihan Pesawat SJ 182
Surat Fraksi PDIP DPR bernomor 04/F-PDIP/DPR-RI/2022 itu terkait perubahan penugasan di alat kelengkapan dewan, dan ditujukan kepada pimpinan DPR.
Surat tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto dan Sekretaris Fraksi PDIP Bambang Wuryanto, pada 18 Januari 2021.
Ribka menjadi anggota Komisi IX yang mempunyai ruang lingkup di bidang kesehatan, ketenagakerjaan, dan kependudukan.
Baca juga: PPATK Sudah Blokir 92 Rekening FPI dan Afiliasinya, Akhir Bulan Ini Analisis Ditargetkan Selesai
