Herd Immunity Diprediksi Terbentuk 15 Bulan, Itupun Jika Pasokan Vaksin Covid-19 Lancar

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Program vaksinasi Covid-19 telah dimulai.

Epidemiolog Universitas Airlangga (Unair) Windhu Purnomo mengatakan, untuk mencapai herd immunity memerlukan waktu yang cukup panjang.

Ia mengatakan, paling cepat kekebalan komunitas akan terbentuk 15 bulan ke depan.

Baca juga: DVI Polri Terima 288 Sampel DNA dari Keluarga, 62 Data Korban SJ 182 Sudah Lengkap

Dengan catatan, pasokan vaksin untuk 70 persen atau 260 juta penduduk Indonesia tersedia lancar.

"Selama herd immunity belum terbentuk mencapai 70 persen."

"Menkes hitungannya 15 bulan, bahkan dengan syarat pasokan vaksin lancar tidak terhambat," kata Windhu saat dihubungi Tribunnews, Jumat (15/1/2021).

Baca juga: Mengaku Sakit, Dirut RS UMMI Bogor Ternyata Sehat Saat Didatangi Polisi, Langsung Diperiksa di Rumah

Windhu mengatakan, jika pasokan vaksin tidak lancar lantaran produsen vaksin di dunia masih terbatas, maka herd immunity baru terbentuk di tahun 2023, atau dua tahun ke depan.

"Kita berebut vaksin dengan negara lain, sementara pembuatan vaksin sangat kecil."

"Jadi 15 bulan itu prediksi optimistik, tentu bisa melesat 1,5 tahun atau 2 herd immunity baru ada," ulasnya.

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 16 Januari 2021: Rekor Baru Beruntun, Pasien Positif Tambah 14.224

Ia mengingatkan, meski telah divaksin, penerima harus displin protokol kesehatan.

"Jadi betul-betul kalau orang sudah divaksinasi supaya melindung dirinya, maka dia harus protokol kesehatan 3M-nya sampai 15 bulan ke depan untuk melindungi orang lain," papar Windhu.

Menurutnya, hasil efikasi vaskin Covid-19 Sinovac belum memberikan bukti bahwa vaksin tersebut mampu melindungi orang dari terinfeksi Virus Corona.

Baca juga: Dianggap Bohong Soal Kondisi Kesehatan Mertuanya, Menantu Rizieq Shihab Dicecar 48 Pertanyaan

Windhu melanjutkan, hasil efikasi yang diumumkan BPOM lalu, menunjukkan vaksin tersebut baru mampu memberikan perlindungan, agar jika terinfeksi maka sakitnya tidak menjadi parah.

"Orang yang divaksin belum ada bukti bahwa tidak bisa tertular."

"Sekarang antibodi belum bisa mencapai mukosa hidung dan tenggorokan."

Baca juga: Perlu Kajian, Pemerintah Belum Buka Vaksin Covid-19 Jalur Mandiri Alias Berbayar

"Antibodi (vaksin Sinova sudah melindungi paru-paru)."

"Jadi kalau terinfeksi tidak memiliki gejala bahkan terhindar dari gejala berat artinya terlindungi dari sakit."

"Belum ada bukti sudah divaksin tidak tertular."

Baca juga: Erick Thohir Ingin 15 Persen Direksi BUMN Diisi Perempuan, 5 Persen Berumur di Bawah 40 Tahun

"Orang divaksin mungkin saja kemasukan virus tapi tidak membuat dia sakit," sambungnya.

Sebelumnya, pemerintah memulai program vaksinasi Covid-19 secara gratis pada Rabu, (13/01/2021) pagi.

Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang memulai sekaligus memperoleh suntikan dosis vaksin Covid-19 perdana.

Baca juga: DAFTAR Harta Kekayaan 5 Jenderal Calon Kapolri, Komjen Arief Sulistyanto Paling Tajir

Kepastian berjalannya program vaksinasi ini diperoleh setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat terhadap vaksin berdasarkan hasil uji klinis tahap tiga di Bandung dan data saintifik lainnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa halal bagi vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi ini.

Bersama Presiden pada sesi pertama vaksinasi, turut serta sejumlah perwakilan dari berbagai latar belakang dalam vaksinasi Covid-19 perdana yang dilaksanakan di beranda Istana Merdeka kali ini.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kotak Hitam Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Ditemukan

Nama-nama perwakilan tersebut ialah:

1. Daeng Mohammad Faqih (Ketua Umum PB IDI);

2. Amirsyah Tambunan (Sekjen MUI sekaligus mewakili Muhammadiyah);

2. Ahmad Ngisomudin (Rais Syuriah PBNU);

4. Marsekal Hadi Tjahjanto (Panglima TNI);

5. Jenderal Idham Azis (Kapolri); dan

6. Raffi Ahmad (perwakilan milenial).

Baca juga: DAFTAR Terbaru 70 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jawa Tengah Masih Dominan, Jakarta Ada 4

Daeng Mohammad Faqih, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, saat ini merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

Dirinya tercatat aktif di Badan Rumah Sakit Indonesia tahun 2014-2017 dan pernah tergabung dalam Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pusat serta Dewan Pembina Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sekaligus mewakili Muhammadiyah.

Baca juga: DAFTAR Terbaru 14 Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Mayoritas di Papua, Ada Juga Nias dan Maluku

Selain aktif sebagai Sekjen MUI, yang bersangkutan juga tercatat sebagai Wakil Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah 2015-2020.

Amirsyah juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekjen MUI pada 2010-2015 silam.

Ahmad Ngisomudin yang menjadi perwakilan dari Nahdlatul Ulama, saat ini aktif sebagai Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Baca juga: Hakim PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Rizieq Shihab, Penetapan Tersangka Sah Secara Hukum

Beliau juga aktif sebagai dosen UIN Raden Intan Lampung.

Adapun dari kalangan milenial, hadir Raffi Ahmad yang merupakan seorang figur publik.

Selain enam orang di atas, sejumlah perwakilan juga tampak hadir pada vaksinasi pertama dalam sesi-sesi setelahnya.

Baca juga: Rizieq Shihab Jadi Tersangka di Tiga Kasus Berbeda, Kuasa Hukum: Sudah Dibidik

Mereka yang hadir tersebut ialah Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), Unifah Rosyidi (Ketua Umum PGRI), dan Ronald Rischard Tapilatu (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia).

Lalu, Romo Agustinus Heri Wibowo (Konferensi Waligereja Indonesia), I Nyoman Suarthani (Parisada Hindu Dharma Indonesia), Partono Nyanasuryanadi (Persatuan Umat Buddha Indonesia), dan Peter Lesmana (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia).

Turut pula perwakilan lainnya, yakni Penny Kusumastuti Lukito (Kepala BPOM), Rosan Perkasa Roeslani (Ketua Kadin), dan Ade Zubaidah (Sekjen Ikatan Bidan Indonesia).

Baca juga: Setelah Okky Bisma, Tiga Korban Sriwijaya Air SJ182 Berhasil Diidentifikasi Lagi, Ini Identitasnya

Kemudian, Harif Fadhillah (Ketua Umum DPP PPNI) Nur Fauzah (perawat), Lusy Noviani (Wasekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia), Agustini Setiyorini (perwakilan buruh), dan Narti (perwakilan pedagang).

Tampak juga Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dan dr Reisa Asmo Subroto.

Pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan program vaksinasi Covid-19 ini.

Baca juga: Satu dari 3 Korban Kecelakaan Pesawat SJ 182 yang Teridentifikasi Hari Ini Adalah Kopilot

Tidak hanya menunggu keluarnya izin penggunaan darurat BPOM dan fatwa halal MUI, sejumlah persyaratan lainnya yang harus ditempuh para penerima vaksin juga benar-benar diperhatikan.

Dari sejumlah nama di atas, diketahui terdapat beberapa calon penerima yang berdasarkan ketentuan medis belum dapat memperoleh vaksin Covid-19 kali ini.

Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian demi memastikan keamanan dan keselamatan para penerima vaksin. (Rina Ayu)