Vaksinasi Covid-19 Butuh Anggaran Hingga Rp 75 Triliun, Pemerintah Kejar 108 Juta Dosis Gratis

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia membutuhkan sekitar Rp 66 triliun-Rp 75 triliun.

Budi mengatakan, jumlah tersebut merupakan perhitungan yang telah dilakukan Kementerian Keuangan.

Namun, hingga kini anggaran untuk vaksin Covid-19 yang diusulkan baru Rp 20,9 triliun.

Baca juga: Sudah 28 Potongan Besar Pesawat SJ 182 Berhasil Diangkat dari Dasar Laut, Cuaca Masih Jadi Hambatan

"Seperti yang saya sampaikan kemarin, sudah ada diskusi di kabinet dan ancer-ancer angkanya sudah dihitung Kemenkeu, antara Rp 66 sampai 75 (triliun)," ujar Budi, dalam rapat kerja lanjutan dengan Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Meski demikian, penganggaran vaksinisasi, kata Budi, sangat bergantung pada jumlah dosis vaksin Covid-19 gratis yang bisa diterima pemerintah melalui kerja sama multilateral dengan fasilitas Covax/Gavi.

Terkini, jumlah vaksin Covid-19 gratis yang sudah pasti diperoleh melalui Covax/Gavi disebut Budi sebanyak 54 juta dosis.

Baca juga: Begini Cara KNKT untuk Unduh Data Black Box SJ 182, Dikeringkan Pakai Oven Khusus Selama 8 Jam

Namun, Budi menegaskan pemerintah berusaha mengupayakan setidaknya hingga 108 juta dosis vaksin Covid-19 gratis bisa diberikan ke Indonesia.

"Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sebanyak mungkin vaksin gratis dari Gavi," harapnya

Sebelumnya, Budi Gunadi Sadikin membenarkan anggaran vaksin Covid-19 hingga kini belum masuk ke Kementerian Kesehatan.

Baca juga: Menkes Ungkap Program Vaksinasi Covid-19 Sudah Dimulai tapi Anggarannya Belum Masuk

Hal ini ia ungkapkan dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR.

"Soal anggaran vaksin, benar, anggaran vaksin belum masuk," ujar Budi di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021).

Baca juga: Jadi Calon Kapolri Pilihan Jokowi, Mobil Komjen Listyo Sigit Prabowo Cuma Toyota Fortuner

Namun, Budi menegaskan anggaran vaksin Covid-19 sebenarnya sudah disetujui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Tapi secara prinsipnya di rapat kabinet sudah kami diskusikan."

"Dan secara prinsip sudah disetujui Ibu Menkeu, bahwa anggaran vaksin pasti diberikan," jelasnya.

Baca juga: Wadah Pegawai KPK Dukung Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri, Dinilai Polisi Reformis dan Profesional

Namun, lanjut Budi, masih ada diskusi yang harus dilakukan terkait bagaimana mekanisme dan pos anggaran vaksinasi itu.

Seperti, apakah dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Bendahara Umum Negara (BUN), atau melalui revisi anggaran.

"Cuma modalitasnya dan mekanismenya seperti apa, nanti Kemenkeu yang akan putuskan."

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 Indonesia 13 Januari 2021: Pecah Rekor! Pasien Positif Melonjak 11.278 Orang

"Apakah lewat revisi anggaran, BA BUN, atau lewat program PEN," papar Budi.

Sebelumnya, pemerintah memulai program vaksinasi Covid-19 secara gratis pada Rabu, (13/01/2021) pagi.

Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang memulai sekaligus memperoleh suntikan dosis vaksin Covid-19 perdana.

Baca juga: DAFTAR Harta Kekayaan 5 Jenderal Calon Kapolri, Komjen Arief Sulistyanto Paling Tajir

Kepastian berjalannya program vaksinasi ini diperoleh setelah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan izin penggunaan darurat terhadap vaksin berdasarkan hasil uji klinis tahap tiga di Bandung dan data saintifik lainnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga telah mengeluarkan fatwa halal bagi vaksin yang digunakan dalam program vaksinasi ini.

Bersama Presiden pada sesi pertama vaksinasi, turut serta sejumlah perwakilan dari berbagai latar belakang dalam vaksinasi Covid-19 perdana yang dilaksanakan di beranda Istana Merdeka kali ini.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kotak Hitam Pesawat Sriwijaya Air SJ182 Ditemukan

Nama-nama perwakilan tersebut ialah:

1. Daeng Mohammad Faqih (Ketua Umum PB IDI);

2. Amirsyah Tambunan (Sekjen MUI sekaligus mewakili Muhammadiyah);

2. Ahmad Ngisomudin (Rais Syuriah PBNU);

4. Marsekal Hadi Tjahjanto (Panglima TNI);

5. Jenderal Idham Azis (Kapolri); dan

6. Raffi Ahmad (perwakilan milenial).

Baca juga: DAFTAR Terbaru 70 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jawa Tengah Masih Dominan, Jakarta Ada 4

Daeng Mohammad Faqih, lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, saat ini merupakan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia.

Dirinya tercatat aktif di Badan Rumah Sakit Indonesia tahun 2014-2017 dan pernah tergabung dalam Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya Pusat serta Dewan Pembina Komisi Akreditasi Rumah Sakit.

Amirsyah Tambunan, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sekaligus mewakili Muhammadiyah.

Baca juga: DAFTAR Terbaru 14 Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Mayoritas di Papua, Ada Juga Nias dan Maluku

Selain aktif sebagai Sekjen MUI, yang bersangkutan juga tercatat sebagai Wakil Ketua Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PP Muhammadiyah 2015-2020.

Amirsyah juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekjen MUI pada 2010-2015 silam.

Ahmad Ngisomudin yang menjadi perwakilan dari Nahdlatul Ulama, saat ini aktif sebagai Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Baca juga: Hakim PN Jakarta Selatan Tolak Praperadilan Rizieq Shihab, Penetapan Tersangka Sah Secara Hukum

Beliau juga aktif sebagai dosen UIN Raden Intan Lampung.

Adapun dari kalangan milenial, hadir Raffi Ahmad yang merupakan seorang figur publik.

Selain enam orang di atas, sejumlah perwakilan juga tampak hadir pada vaksinasi pertama dalam sesi-sesi setelahnya.

Baca juga: Rizieq Shihab Jadi Tersangka di Tiga Kasus Berbeda, Kuasa Hukum: Sudah Dibidik

Mereka yang hadir tersebut ialah Budi Gunadi Sadikin (Menteri Kesehatan), Unifah Rosyidi (Ketua Umum PGRI), dan Ronald Rischard Tapilatu (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia).

Lalu, Romo Agustinus Heri Wibowo (Konferensi Waligereja Indonesia), I Nyoman Suarthani (Parisada Hindu Dharma Indonesia), Partono Nyanasuryanadi (Persatuan Umat Buddha Indonesia), dan Peter Lesmana (Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia).

Turut pula perwakilan lainnya, yakni Penny Kusumastuti Lukito (Kepala BPOM), Rosan Perkasa Roeslani (Ketua Kadin), dan Ade Zubaidah (Sekjen Ikatan Bidan Indonesia).

Baca juga: Setelah Okky Bisma, Tiga Korban Sriwijaya Air SJ182 Berhasil Diidentifikasi Lagi, Ini Identitasnya

Kemudian, Harif Fadhillah (Ketua Umum DPP PPNI) Nur Fauzah (perawat), Lusy Noviani (Wasekjen Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia), Agustini Setiyorini (perwakilan buruh), dan Narti (perwakilan pedagang).

Tampak juga Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dan dr Reisa Asmo Subroto.

Pemerintah mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan program vaksinasi Covid-19 ini.

Baca juga: Satu dari 3 Korban Kecelakaan Pesawat SJ 182 yang Teridentifikasi Hari Ini Adalah Kopilot

Tidak hanya menunggu keluarnya izin penggunaan darurat BPOM dan fatwa halal MUI, sejumlah persyaratan lainnya yang harus ditempuh para penerima vaksin juga benar-benar diperhatikan.

Dari sejumlah nama di atas, diketahui terdapat beberapa calon penerima yang berdasarkan ketentuan medis belum dapat memperoleh vaksin Covid-19 kali ini.

Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian demi memastikan keamanan dan keselamatan para penerima vaksin. (Vincentius Jyestha)