Breaking News:

Berita Nasional

Polisi Tolak Laporan Dugaan Settingan Mensos Risma saat Temui Gelandangan di Kawasan Sudirman

Meski demikian, pelapor tidak menjelaskan alasan polisi menolak laporannya terhadap Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma

Editor: Feryanto Hadi
Istimewa
Tangkapan layar Mensos Risma blusukan dan temui tunawisma di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat 

Gelandangan jadi karyawan BUMN

Sebanyak lima orang gelandangan atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) bakal dipekerjakan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma di anak perusahaan BUMN, yakni PT Pembangunan Perumahan (PP) Properti Tbk.

Risma sendiri yang tadi pagi langsung mengantarkan lima gelandangan dari Balai Rehabilitasi Sosial Eks Gelandangan dan Pemulung (BRSEGP) Pangudi Luhur Bekasi Timur, menuju tempat kerjanya di Bekasi Timur di kawasan Grand Kamala Lagoon, Bekasi Selatan, Jumat (8/1/2021).

Rudy Harsono, Direktur Operasional PT PP Properti mengatakan pihaknya menyambut baik dipekerjakannya lima gelandangan atau PPKS sebagai bagian dari program Kementerian Sosial.

Baca juga: Dampak Pandemi Covid-19, KPAI Minta Siswa Nunggak SPP Jangan Diberi Sanksi

"Kebetulan di kawasan Grand Kamala Lagoon yang di Bekasi ini ada 24 hektar lahan di sini. Kami mengembangkan ada hotel, apartemen dan kawasannya. Kebetulan untuk kawasan kami kelola sendiri dari PT PP Properti," ungkap Rudy di lokasi, Jumat (8/1/2021).

Mereka nantinya akan dipekerjakan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan pekerjaan.

"Kami membutuhkan tenaga-tenaga untuk bisa penambahan gardening dan taman-taman kami. Bisa juga nanti kita juga butuh untuk building management yang di apartemen, sebagai monitoring kontak listrik, cleaning service, jadi kita akan menyesuaikan," ujarnya.

Baca juga: Para Pendukung Risma Bentuk Relawan bernama Pasutri for DKI Jakarta, Siap Tantang Anies Baswedan?

Rudy mengatakan mereka dijanjikan akan diupah berdasarkan UMK Kota Bekasi 2021, yakni sebesar Rp 4.782.935.

"Sesuai dengan UMR (UMK) ya. Kami ikuti standar yang ada di Bekasi," ungkapnya.

Baca juga: Geram Rekeningnya Dibekukan, FPI: Uang Itu dari Umat, Bukan Hasil Merampok Dana Bansos

Timbulkan kecemburuan sosial

Di sejumlah media sosial, baik Twitter, Facebook maupun TikTok, kabar gelandangan yang dipekerjakan sebagai karyawan BUMN menjadi sorotan.

Sejumlah warganet mempertanyakan kebijakan Risma.

Mengingat, saat ini, banyak lulusan sarjana yang menganggur sulit mencari pekerjaan.

Belum lagi, adanya tudingan 'titipan' pejabat sehingga seseorang bisa dengan mudah mendapatkan pekerjaan.

"Apa guweeee harus jadi gelandangan dl buk? Kita kuliah bener, ndaptar bener, gak ketrima2?" tanya @dhendjohan di akun Twitternya.

Baca juga: Temuan Komnas HAM, Polisi Sempat Hapus Rekaman CCTV dan Periksa Handphone Warga

"Setaraf menteri hrsnya mainnya di sistem dan kebijakan, shg bs berdampak luas. Bukan ngurusin org satu2," tulis @tantiazzahraa

"Sebenernya hal seperti ini bukan solusi sih.. Perusahaan tersebut pasti sudah punya sistem rekrutmen sendiri. Dinsos Kemensos juga punya alur rehabilitasi sosial sendiri.. Tapi buat pencitraan hal begini masih aja dijalankan," kritik @septiadhiw

"Lah, penganggguran yang tiap hari lamar sana sini az g dapat2,ini timbang ngegembel langsung masyk krj," tulis @Jagungbeledug

Baca juga: Komnas HAM: Mobil Anggota FPI yang Tewas Bisa Kabur dari Polisi tapi Mereka Menunggu

"BUMN punya aturan rekrutmen atau kriteria seleksi yg telah terstandar. Tidak bisa tiba2 di jalan ketemu org langsung diterima. Bukan berarti peduli tuna wisma salah, hanya caranya harus mengikuti pakai aturan baku, baik utk direksi, komisaris, manajer, officer atau office boy," tulis @ridhorahadi

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved