Irjen Fadil dan Mayjen Dudung Kunjungi Kampung Tangguh di Ciledug, Optimistis Ciptakan Zona Hijau

WARTAKOTALIVE.COM, SEMANGGI--Kapolda Metro Jaya, Irjen Muhammad Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman berkantor di Polsek Ciledug, Senin (11/1/2021), untuk mengefektifkan penanganan penyebaran Covid-19.

Dalam kesempatan itu, Fadil Imran dan Dudung Abdurachman meninjau Kampung Tangguh Jaya yang dibuat di RW 9, Kelurahan Sudimara Barat, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang.

"Program Kampung Jaya ini di bangun atas dasar kerja sama tiga pilar Kodam Jaya, Polda Metro Jaya  dan Pemerintah Kota Tangerang guna mewujudkan wilayah sehat, aman dan sejahtera dan mampu menurunkan penyebaran Covid-19. Jadi yang sebelumnya wilayah ini zona merah kami yakini akan kembali menjadi zona hijau atau bebas Covid-19," kata Fadil imran. 

Baca juga: Lemkapi Anugerahi Penghargaan pada Ditresnarkoba Polda Metro Jaya karena Menyita Dua Ton Sabu

Dalam peninjauan Kampung Tangguh Jaya di  Ciledug ini, Kapolda Metro dan Pangdam Jaya  mengecek beberapa fasilitas yang tersedia.

Yakni berupa ruang isolasi, ruang membaca, dan lahan tempat ketahanan pangan yang di sediakan secara swadaya oleh masyarakat.

Hal itu untuk membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan dengan membuat gudang bantuan logistik, dapur umum untuk warga serta kegiatan budidaya ikan lele, sayur mayur dan lainnya.

Baca juga: Bela SBY yang Kritik Utang, Rizal Ramli: Sejak Jokowi Neraca Keseimbangan Primer Selalu Defisit

Dalam kesempatan ini juga  dilasakanan  pemberian bantuan berupa sembako dan rapid test antigen secara gratis, dengan harapan bantuan ini bisa meringankan beban warga yang terdampak Covid-19.

Fadil Imran menyampaikan dan mengajak masyarakat aktif mendukung Program Kampung tangguh Jaya ini.

"Bahwa dengan semangat kegotongroyongan bersama-sama kita gelorakan Program Kampung Tangguh Jaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19," katanya.

Baca juga: Motivasi Bhabinkamtibmas dan Babinsa, Irjen Fadil Imran-Mayjen TNI Dudung Kunjungi Kampung Tangguh

Pangdam Jaya  menyebutkan saat ini ada sekitar 200 Kampung Tangguh Jaya yang dibangun di DKI dan sekitarnya.

Semuanya dipastikan menerapkan pola hidup sehat di lingkungan RT / RW, melakukan 3M  dan menghindari kerumunan, pemeliharaan ekonomi masyarakat, meningkatkan peran masyarakat menjaga Kamtibmas dan penanganan sosial kemasyarakatan lainnya.  

Sementara itu Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman mengatakan pelaksanaan program Kampung Tangguh Jaya ini terlaksana baik dan mendapat apresiasi serta dukungan warga.

Baca juga: Berkantor di Polsek, Irjen Fadil Imran Ditemani Mayjen Dudung Bakal Pelototi Pelanggar PSBM

“Program yang sangat baik ini perlu di kembangkan ke daerah lainnya, bahwa yang terlihat disini memang kegiatan ini menggambarkan bangsa Indonesia luar biasa menerapkan nilai-nilai Pancasila, yaitu gotong royong,” kata Dudung.

Berkantor di Polsek

Seperti diketahui, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman akan berkantor di Mapolsek di wilayah hukum Polda Metro yang terdapat daerah atau RW zona merah Covid-19, mulai Senin (11/1/2021) hari ini

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menuturkan hal ini adalah upaya Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya menyikapi rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ketat, yang bakal berlangsung di Jawa dan Bali. 

"Sudah sepakat bahwa mulai Senin 11 Januari nanti, Kapolda Metro dan Pangdam Jaya akan berkantor di Polsek yang di daerahnya ada wilayah atau RW yang masuk zona merah Covid-19," kata Yusri.

Baca juga: Seorang Gelandangan yang Dijangkau Risma di Jakarta Reaktif Covid-19

Terkait pembatasan sosial berskala besar (PSBB) ketat yang bakal berlangsung di Jawa dan Bali, kata Yusri, khusus di Jakarta sendiri, Polda Metro Jaya juga akan menggencarkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM) dengan menggandeng sejumlah komunitas. 

"Jadi Polda Metro Jaya akan mengawal jalannya PSBB di Jawa yang diketahui sebagian wilayah Jawa masuk ke wilayah hukum Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, Polda Metro Jaya juga akan mengencangkan PSBM dengan menggandeng komunitas di Jakarta," kata Yusri.

Karenanya untuk mengawal jalannya PSBB di Jawa dan PSBM di Jakarta ini Kapolda Metro Jaya berencana bakal berkantor di polsek-polsek titik zona merah.

Baca juga: Sepekan Dilantik, Menteri Risma Jaring 22 PMKS di Jakarta Meski Tuai Banyak Kritik

Pimpinan Polri di Metro Jaya itu bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman juga akan mengawal langsung serta memberikan edukasi langsung terhadap masyarakat terkait protokol kesehatan.

"Ada wacana tanggal 11 sampai 25 akan ada PSBB secara serentak di Jawa, Bali. Jakarta dalam hal ini Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya akan menyikapi hal ini," kata Yusri.

Sebagian wilayah Jawa diketahui masuk dalam daftar wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Baca juga: Hampir Penuh, Ruang ICU Covid-19 di Jakarta Barat Capai 96 Persen

Kombes Yusri menyebut pihaknya bakal mengencangkan PSBM di jakarta yang salah satu programnya adalah program kampung tangguh.

Bahkan, Yusri menyebut Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran bakal berkantor di polsek-polsek untuk memantau langsung kinerja jajaran di bawahnya mengawal PSBB. Kapolda disebut Yusri bakal berkantor di polsek titik zona merah penyebaran virus corona.

"Kapolda Metro Jaya sepakat mulai Senin nanti akan berkantor di polsek-polsek yang daerahnya jadi zona merah, RW-RW yang zona merah. Kapolda akan berkantor di polsek-polsek terdekat yang jadi zona merah misalnya ada zona merah di Cengkareng, Kapolda akan berkantor langsung di sana, langsung melihat," beber Yusri.

Baca juga: Sempat Dipergoki dokter Tirta, Tiga Mahasiswa Penjual Surat Hasil Swab PCR Palsu Dibekuk Polisi

Tak cukup hanya berkantor di Polsek, Kapolda bersama Pangdam Jaya juga akan melakukan patroli langsung alias turun ke jalan.

Mereka akan memberikan edukasi langsung terhadap masyarakat terkait protokol kesehatan.

Lebih jauh Yusri menyebut Kapolda Metro sudah mengambil alih dan memerintahkan Kapolres jajaran untuk tidak main-main mengawal PSBB. Tujuanya agar angka penyebaran virus corona khususnya di wilayah Jawa akan tertekan.

"Pak Kapolda sudah mengambil semuanya, Pak Kapolres yang baru sudah langsung disampaikan untuk tidak main-main dengan Covid yang ada di Jakarta, harus fokus semua dari tingkat bawah dari Babinsa, Polsek, Polres bersama Danramil juga sama. Ini akan ditinjau langsung oleh Pak Kapolda dan Pangdam Jaya," pungkas Yusri.

Baca juga: Tunawisma yang Ditemui Risma Disebut Punya Usaha, Roy Suryo Tertawa Jahat: Dasar Syantik, Syantik

Seperti diketahui sebelumnya untuk semakin mengintesifkan dan mengefektifkan penanganan wilayah zona merah Covid-19 di sejumlah RW di DKI, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman akan turun langsung, dengan berkantor di Mapolsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya, mulai Senin (11/1/2021) mendatang.

Mapolsek yang dituju atau tempat berkantor, adalah yang diketahui terdapat wilayah atau RW zona merah Covid-19, atau wilayah pengawasan ketat (WPK) Covid-19.

Baca juga: #RismaRatuDrama Terus Diperbincangkan setelah Warganet Beberkan Sosok Tunawisma yang Ditemui Risma

"Sudah sepakat bahwa mulai Senin 11 Januari nanti, Kapolda Metro dan Pangdam Jaya akan berkantor di Polsek yang di daerahnya ada wilayah atau RW yang masuk zona merah Covid-19," kata Yusri.

Dengan begitu kata Yusri, Kapolda Metro dan Pangdam Jaya juga akan langsung meninjau dan mengawasi wilayah zona merah di wilayah hukum polsek tersebut.

"Sehingga diharapkan petugas bergerak massif di sana mulai dari Kapolres, Kapolsek, hingga babinkamtibmas juga Dandim dan Danramil dalam mendisiplinkan masyarakat mencegah penyebaran virus corona dengan 3 M, yakni memakai masker  mencuci tangan dan menjaga jarak," papar Yusri.

Baca juga: Dua Hari Dibully setelah Dituding Nge-Like Konten Porno, Fadli Zon Sebut Ada Upaya Peretasan

Selain itu kata dia, dengan berkantor di Polsek, maka Kapolda dan Pangdam akan menentukan wilayah dibentuknya Kampung Tangguh Jata atau RW Tangguh.

"Jika di sana sudah ada Kampung Tangguh, maka pelaksanaannya akan diperketat dalam mendisiplinkan masyarakat," kata Yusri.

Intinya tambah Yusri, dengan berkantor di Polsek, maka Kapolda Metro dan Pangdam Jaya akan meninjau langsung wilayah atau RW zona merah Covid-19.

Baca juga: Hanya Gara-gara Mainkan Peran di Film Televisi yang Viral, Puy Brahmantya Malah Dibully Warganet

"Dari data terakhir diketahui untuk DKI ada 55 RW yang ditetapkan zon merah," ujarnya.

Menurutnya dengan Kapolda Metro serta Pangdam Jaya hadir dan berkantor di Polsek, maka akan didata lagi jumlah Kampung Tangguh Jaya yang sudah dibentuk dan dievaluasi lagi pelaksanaannya.

"Komitmen Kapolda Metro dan Pangdam Jaya meninjau langsung wilayah zona merah dan berkantor di Polsek mulai Senin pekan depan ini, juga merupakan jawaban dalam menyikapi wacana PSBB ketat se Jawa-Bali yang direncanakan mulai 11 Januari sampai 25 Januari," kata Yusri.

Wagub DKI sambut baik PSBB Jawa-Bali

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria (Ariza) sambut baik kebijakan pemerintah pusat yang menyelaraskan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sepulau di Pulau Jawa dan Bali.

Menurut Ariza, kebijakan itulah yang diharapkan pemerintah provinsi DKI Jakarta selama ini. Hal itu diungkapkan Ariza dalam talkshow implementasi PPKM Jawa-Bali yang diselenggarakan oleh BNPB, Kamis (7/1/2020).

"Dua hari lalu kami sudah rapat dengan pemerintah pusat agar mengadakan rapat dengan daerah lain terkait sinergi PSBB. Dan Alhamdulilah hal itu dilakukan pemerintah pusat," terang Ariza.

Baca juga: Ketagihan Judi Online, Dua Pemuda di Duren Sawit Nekat Curi Motor

Kata Ariza, selama ini yang menjadi salah satu masalah dari PSBB DKI Jakarta adalah tidak adanya kesinambungan dengan provinsi lain di Pulau Jawa. Terutama Provinsi Banten dan Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta.

Terkadang kata Ariza, ketika Pemprov DKI Jakarta memutuskan PSBB ketat, maka dua wilayah lain memutuskan melonggarkan PSBB.

Hal itu dianggap sangat memiliki implikasi pada efektifitas pemutusan mata rantai Covid-19. Sebab, baik Banten, Jakarta, dan Jawa Barat saling terikat dalam urusan kependudukan.

Banyak warga Banten dan Jawa Barat yang mencari nafkah di Ibu Kota Jakarta. Hal itu membuat mobilitas ketiga daerah itu cukup tinggi sehingga berpengaruh terhadap penularan Covid-19.

Baca juga: NGERI, Ular Sanca Tiba-tiba Jatuh di Kepala saat Yani Memandikan Anaknya di Dalam Rumah

Bahkan dari data yang dimilikinya, sebanyak 27 persen pasien Covid-19 yang diurus Pemprov DKI Jakarta merupakan warga Bodetabek.

Mayoritas mereka adalah warga yang bekerja di Ibu kota, namun berdomisili di Bodetabek. Maka menurut Ariza, diperlukan kebijakan yang bersinegri agar ketiga daerah tersebut dapat efektif dalam memutus mata rantai Covid-19.

"Jadi Alhamdulilah. Kemarin melalui Menteri Koordinator Perekonomian mengumumkan PSBB ketat se-Jawa dan Bali. Itu sesuai harapan kami," terangnya.

Saat itu juga kata Ariza, Pemprov DKI Jakarta langsung sesuaikan kebijakan PSBB dengan kebijakan PSBB di Pulau Jawa dan Bali yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Baca juga: Waduh, BPK RI Indikasikan 81 Kendaraan Dinas Pemkab Bekasi Raib, Nilainya Capai Miliaran Rupiah

Mulai dari waktu PSBB hingga poin-poin aturan PSBB disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat. Misalnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan langsung keluarkan Pergub terkait perubahan jadwal PSBB dari 11 sampai 25 Januari 2021 sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat.

"Lalu poin-poin PSBB juga menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat seperti WFO 25 persen," papar Ariza.

Diharapkan kata Ariza, kebijakan ini dapat memutus mata rantai Covid-19 di seluruh Pulau Jawa.