Berita Jakarta
Fraksi Golkar Sebut PSI ‘Ngibulin’ Masyarakat dengan Berkoar Tolak RKT Rp 888 miliar
PSI sebetulnya mendukung nilai tersebut berdasarkan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang digelar bersama di DPRD DKI beberapa waktu lalu.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Feryanto Hadi
lihat foto
Selain itu, dananya juga jauh lebih sedikit daripada nilai pokir.
“Jadi jangan salah sangka dulu. Niat dewan baik dan mulia, mau lurus dan benar dalam urusan tunjangan dan Kegiatan. Jangan dipelintir untuk kepentingan pribadi sesaat dan cari sensasi,” ketus Baco.
Di sisi lain, ujar dia, fasilitas dan tunjangan Eksekutif dan Legislatif juga sangat timpang. Dewan tengah menyesuaikan walau tidak sama dengan eksekutif, setidaknya tak terlalu jauh.
“Jadi masih tahap wajar apa yang sedang dilakukan oleh teman-teman dewan. Dan yang tidak wajar adalah yang dilakukan PSI, menipu publik dan melecehkan institusi DPRD,” ungkapnya.
Baca juga: Kuasa Hukum sebut Habib Rizieq Tidak Mangkir dari Penggilan Polisi: Beliau Sedang Masa Pemulihan
Sementara itu Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta bidang Hukum dan Pemerintahan Mujiyono, mengatakan rencana anggaran RKT 2021 itu masih dalam bentuk draf. DPRD DKI Jakarta saat ini tengah mengajukan anggaran untuk tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
“Itu masih draf, jadi memformat kira-kira kalau kalau dari kisi-kisi jadi pendapatan itu ada tunjangan reses, setelah reses kan laporan selesai dapat tunjangan reses tuh, sesuai dengan sosper (kegiatan yang dianggarkan), sosper kan nggak dapat, sosper minta dapat,” ujar Mujiyono.
Menurutnya, semua rencana tersebut belum tentu langsung disetujui. Sebab bakal dikaji kembali oleh, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Baca juga: Buru Teroris MIT di Sigi, Pasukan Elite Mulai Diterjunkan, Mulai Densus 88, Kopassus hingga Marinir
“Dokumen ini sifatnya adalah keinginan, proposal, bukan lalu diterjemahkan benar-benar dan ini disepakati. Kalau posisinya forkes masih mentah, RAPDB belum selesai, nantin ada evaluasi DDN (Direktorat Jenderal Otonomi Daerah), begitu lihat Depdagri lihat ini nggak layak, ditolak mereka,” jelasnya.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp 888.861.846.000 sulit terealisasi. Soalnya, pagu anggaran untuk DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 580 miliar.
"Kaliin saja 106 (anggota DPRD DKI) berapa itu (Rp 888 miliar), nah, pagunya saja Rp 580 miliar,” ungkapnya.
Seperti diketahui, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksinya untuk menolak rancangan yang tengah beredar mengenai kenaikan rencana kerja tahunan (RKT) anggota dewan menjadi Rp 888.681.846.000 untuk 106 anggota pada tahun 2021.
Baca juga: Turun Gunung Pantau Pilkada Serentak ke Karawang, AHY Optimistis Cellica-Aep Mampu Raih Kemenangan
Artinya anggaran yang diajukan untuk satu anggota dewan mencapai Rp 8.383.791.000 di tahun 2021.
Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19 terjadi.
Apalagi banyak masyarakat Jakarta yang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan.
“Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak anggaran ini. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya, dan itu perlu ditunjukkan juga oleh wakil rakyat yaitu dengan menolak kenaikan pendapatan,” kata Michael berdasarkan keterangan yang diterima pada Selasa (1/12/2020). (faf)
