Fraksi Golkar Sebut PSI ‘Ngibulin’ Masyarakat dengan Berkoar Tolak RKT Rp 888 miliar

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta menyesalkan sikap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang berkoar seolah menolak rencana kerja tahunan (RKT) dewan Rp 8 miliar per anggota atau Rp 888 miliar untuk 106 anggota di tahun 2021.

Partai berlambang Pohon Beringin itu menyebut, PSI sebetulnya mendukung nilai tersebut berdasarkan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) yang digelar bersama di DPRD DKI beberapa waktu lalu.

“Menurut saya PSI ngibulin masyarakat. Mereka sebenarnya sejak awal setuju dan ikut dalam pembahasan penyusunan RKT,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco pada Selasa (1/12/2020).

Baca juga: PSI Menolak Rencana Pendapatan Anggota DPRD DKI Naik Jadi Rp8 Miliar Per Tahun

“Tapi di ujung mereka atraksi ke publik seolah-olah menolak agar dapat simpati masyrakat. Ini perbuatan tercela dan kejam menurut saya. Tidak beretika, apalagi info dan data yang mereka sajikan kepada publik juga salah serta provokatif demi mencari sensasi sesaat,” lanjut Baco.

Dalam kesempatan itu, Baco menegaskan bahwa gaji anggota dewan tidak naik. Justru yang naik itu beberapa item tunjangan yang sesuai ketentuan dan ada batasan serta aturannya.

Selain itu, usulan tersebut sebenarnya telah diajukan sejak dua tahun lalu, tapi baru bisa diakomodasi dalam rancangan APBD 2021.

Baca juga: Sempat Menolak, PSI Justru Dianggap Mendukung Kenaikan Anggaran Rencana Kerja Tahunan Anggota DPRD

Usulan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Usul yang diajukan misalnya untuk gaji dan tunjangan dari Rp 129 juta menjadi Rp 173,2 juta per bulan yang belum termasuk potongan pajak.

Usulan tersebut juga masih bisa berubah karena dewan masih melakukan pembahasan.

Baca juga: Kuasa Hukum Menyebut Pasal Penghasutan Tak Bisa Diterapkan kepada Habib Rizieq

“Take home pay yang saya terima sekarang juga tidak sampai Rp 129 juta. Cuma Rp 98 juta. Jadi tidak bisa seenaknya kami naikan. Tunjangan yang selama ini belum ada penyesuaiannya itu yang kami naikkan,” ungkap Baco.

Menurutnya, yang tambahan alokasi diperbanyak pada kegiatan dewan yang bersentuhan dengan masyarakat langsung. Bahkan dananya dikelola Sekretariat DPRD bukan anggota dewan.

“Kegiatan sosialisasi dan kunjungan kerja yang kami perbanyak agar bisa ketemu konstituen dan bisa menyerap aspirasi. Karena DPRD DKI tidak punya pokok-pokok pikiran (pokir) yang bisa dipakai untuk mengabdi ke daerah pemilihan masing-masing,” jelas Baco yang juga menjadi anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini.

Baca juga: Massa Berpakaian Putih Kepung Rumah Mahfud MD di Pamekasan, Minta Menteri Segera Keluar dari Rumah

Hal ini disebabkan, kata Baco, pokir dikhawatirkan akan disalahgunakan lagi seperti beberapa tahun silam.

Sedangkan pokir alat satu-satunya yang dimiliki dewan untuk bisa mengabdi kepada dapil masing-masing.

Karena itu dewan membuat kegiatannya yang lebih banyak dengan masyarakat supaya tugas dewan dalam menyerap aspirasi bisa terlaksana dengan baik.

Baca juga: Babak Baru Kasus Ahok Beli Lahan Pemprov DKI, MAKI Pertanyakan Mengapa Polisi Hentikan Penyelidikan