Breaking News:

Omnibus Law

Bergerak ke Gedung Mahkamah Konstitusi, Massa Buruh Masih Terhalang Pagar Kawat Berduri

Bergerak ke Gedung Mahkamah Konstitusi, massa buruh masih terhalang pagar kawat berduri, Senin (2/11/2020).

Penulis: Desy Selviany | Editor: Hertanto Soebijoto
Wartakotalive.com/Desy Selviany
Massa buruh unjuk rasa di patung kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (2/11/2020) 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Massa buruh tidak bisa menuju ke Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Pagar berduri menghalangi massa buruh untuk menuju ke Gedung MK.

Hal itu terlihat dalam aksi unjuk rasa yang digelar Senin (2/11/2020).

Sekira 1.000 massa buruh yang terdiri dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesi (SPSI), dan Gerakan Kesejahteraan Nasional (Gekanas) sudah memenuhi Patung Kuda Arjuna Wiwaha.

Video: Presiden Jokowi Kecam Pernyataan Presiden Prancis

Mereka memenuhi Jalan Medan Merdeka Barat persis depan Gedung Sapta Pesona Kementerian RI.

Mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan ke Gedung MK lantaran belum diberikan jalan oleh polisi.

"Tolong pimpinan kami komunikasikan ke pihak polisi untuk memberikan kami jalan ke Gedung MK. Karena kami hanya ingin salurkan pendapat saja disana," ujar seorang orator.

Baca juga: Upah Minimum 2021 Tak Naik, Buruh akan Gelar Unjuk Rasa Lagi

Baca juga: Wahidin Halim Minta Buruh Mengerti Kondisi Pengusaha dan Perusahaan

Sampai pukul 11.50 WIB, massa buruh belum dapat melanjutkan konvoi ke Gedung MK.

Pantauan Wartakotalive.com ada sekira tiga mobil komando disiapkan untuk berorasi.

Para buruh baru mulai berorasi pukul 10.30 WIB.

"Kami harus ke MK agar ketika kami ajukan judicial review UU Omnibus Law, maka MK benar-benar dapat menegakan kebenaran," ujar orator.

Diketahui para buruh menolak UU Omnibus Law yang baru disahkan oleh pemerintah dan DPR RI.

Baca juga: Upah Minimum 2021 Tak Naik, Presiden KSPI Nilai Menaker Tak Sensitif Terhadap Nasib Buruh

Omnibus Law diangggap lebih menyengsarakan buruh lantaran tidak memiliki peraturan jelas tentang perlindungan hak-hak buruh. (m24)

Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved