Pembelian Vaksin Covid-19 antara Gerak Cepat dan Kehati-hatian, Sri Mulyani Jamin Aman dan Efektif

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengungkapkan alasan mengapa pemerintah bergerak cepat dalam pengadaan vaksin virus corona atau vaksin Covid-19.

Bahkan pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen vaksin, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.

Padahal, vaksin dari ketiga perusahaan itu belum melewati uji klinis fase 3.

Baca juga: Erick Thohir Pastikan Bulan Depan 3 Juta Vaksin Covid-19 Berbagai Merek Tiba di Indonesia

Baca juga: Presiden Minta agar Vaksin Covid-19 yang Beredar di Indonesia Dipastikan Lolos Uji Klinis

"Mengapa perlu kecepatan, karena memang semua negara tengah berlomba-lomba untuk memperoleh vaksin ini secepat-cepatnya. Dan kita tahu ini semua memang kejar-kejaran," kata Jokowi dalam rapat terbatas 'Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi' di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020).

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mencoba meluruskan bahwa pengadaan dan pelaksanaan vaksin Covid-19 akan dilakukan secara aman dan efektif sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

“Kalau aman itu vaksin harus sudah ikuti tahap uji klinis yang benar. Ini penting untuk memberi keyakinan ke masyarakat,” kata Sri Mulyani dilansir dari Antara, Rabu (28/10/2020).

Baca juga: Arie Untung Geram Presiden Prancis Hina Nabi Muhammad, Siap Buang Ratusan Juta Tas Brended

Sri Mulyani mengatakan pengadaan vaksin secara aman berarti semua aspek yang bersifat ilmiah akan tetap dipenuhi sesuai standar yang sudah dilakukan atau diadopsi secara internasional.

 Oleh sebab itu, pengadaan vaksin dan vaksinasi sangat tergantung pada progres uji klinis dan standar keamanan yang sudah ditetapkan secara internasional oleh WHO maupun Indonesia and Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI).

“Jadi Indonesia tidak menggunakan standar berbeda. Kita menggunakan standar sama internasional,” tegas dia.

Menurutnya, penggunaan standar internasional diterapkan dalam rangka memberi keyakinan bahwa pemerintah tidak mempercepat atau melakukan sendiri terkait mekanisme dan standar pengadaan vaksin.

Baca juga: Ditagih Utang Saat Acara Live, Nikita Mirzani Ngamuk Sampai Tendang Meja

“Jadi kehati-hatian dengan standar WHO dan ITAGI adalah agar Indonesia bisa tetap menjalankan proses vaksinasi termasuk pembelian vaksin yang sekarang berbagai brand sudah muncul,” jelas Sri Mulyani.

Di sisi lain, sembari menunggu tersedianya vaksin yang membutuhkan waktu cukup lama karena harus memenuhi kebutuhan 267 juta penduduk Indonesia maka pemerintah telah menyusun rencana secara detil.

 “Kita juga sudah lakukan berbagai simulasi di beberapa tempat. Kementerian Kesehatan menyebutkan ada tiga yaitu Bogor, Bali, dan Ambon,” kata dia.

Ia mengatakan simulasi tersebut bertujuan agar pemerintah dapat melihat implementasi dari vaksinasi yang akan dilakukan ketika vaksin telah tersedia.

Baca juga: BEM Nusantara Raih Rekor MURI, Gelar Upacara Virtual Sumpah Pemuda Diikuti 3.500 Peserta

“Karena vaksin harus dijaga dalam suhu yang sesuai treatment yaitu di bawah nol derajat celcius,” kata Sri Mulyani.

Ia melanjutkan, saat ini Kemenkes sedang melakukan evaluasi terhadap kapasitas fasilitas kesehatan yaitu menyediakan cold storage atau tempat pendingin sehingga vaksin tidak rusak sesuai dengan standar WHO.

 “Menurut Kemenkes 90 persen dari fasilitas kesehatan sudah penuhi standar WHO dari sisi cold storage. Itu berarti masih harus ditambah agar kita bisa cakup seluruh perangkat vaksinasi yang aman,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengungkapkan alasan mengapa pemerintah bergerak cepat dalam pengadaan vaksin virus corona atau vaksin Covid-19.

Baca juga: VIRAL Video Anak Kecil Tiup Kondom Bikin Warganet Murka dan Ibu Panik, Perekam Sebut Balon: Ayo Tiup

Selain mengembangkan vaksin sendiri, pemerintah telah melakukan finalisasi pembelian vaksin untuk Covid-19 dari tiga perusahaan produsen vaksin, yakni Cansino, G42/Sinopharm, dan Sinovac.

Padahal, vaksin dari ketiga perusahaan itu belum melewati uji klinis fase 3.

"Mengapa perlu kecepatan, karena memang semua negara tengah berlomba-lomba untuk memperoleh vaksin ini secepat-cepatnya. Dan kita tahu ini semua memang kejar-kejaran," kata Jokowi dalam rapat terbatas 'Rencana Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi' di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (26/10/2020).

"Semua mengejar yang namanya vaksin agar warga mereka bisa cepat pulih dan ekonominya bisa bangkit," kata dia lagi.

Meski begitu, Jokowi menegaskan bahwa vaksin tersebut baru akan disuntikkan ke masyarakat setelah melalui tahap uji klinis yang benar.

Baca juga: Kejaksaan Agung Harus Optimalkan Sita Aset Para Terdakwa Kasus Korupsi PT Jiwasraya

Dengan begitu, vaksin dipastikan efektif menangkal virus Covid-19 serta aman dan tak menimbulkan efek samping.

"Jangan sampai kita tergesa-gesa ingin vaksinasi sehingga kaidah-kaidah saintifik, data-data sains, standar kesehatan ini dinomorduakan. Tidak bisa," kata Jokowi.

Jokowi juga meminta jajarannya melibatkan organisasi massa keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam sosialisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19.

Ia menilai peran ormas keagamaan sangat penting untuk bisa menjelaskan manfaat vaksinasi ini ke masyarakat.

Baca juga: Pemkot Tangerang Ketar-ketir Lihat Kondisi TPA Rawa Kucing yang Hampir Penuh

Untuk Mencegah Bukan Mengobati

Sementra itu Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, menegaskan vaksin Covid-19 hanya untuk mencegah, bukan untuk mengobati penyakit tersebut.

" Vaksin itu sebenarnya untuk mencegah supaya virus itu tidak menyakiti kita. Vaksin ini mencegah saja, bukan mengobati, vaksin mencegah," kata Arya Sinulingga dilansir dari Antara, Jumat (23/10/2020).

Menurut Arya, vaksin-vaksin sebelumnya seperti vaksin cacar bertujuan agar masyarakat tidak terkena cacar air.

Sama halnya dengan vaksin polio yang diberikan kepada anak-anak yang fungsinya untuk mencegah.

"Jadi prinsipnya vaksin itu adalah untuk mencegah bukan untuk mengobati, kalau untuk mengobati sampai hari ini belum ada obatnya. Tapi kalau vaksin (Covid) lagi proses," ujar dia.

Menurut Arya, beberapa vaksin Covid-19 akan masuk ke Indonesia, antara lain Sinovac dari China, kemudian Sinopharm dari Uni Emirat Arab, lalu Astra Zeneca dari Inggris.

Baca juga: Berkontribusi Terhadap Kemajuan Jakarta, 11 Tokoh Publik dan Lembaga Raih Jakarta Youth Award 2020

Kemudian vaksin lainnya dari Koalisi untuk Inovasi Persiapan Epidemi atau Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), koalisi pemerintah-swasta dan filantropis yang berpusat di Norwegia.

Koalisi ini memiliki tujuan untuk mengatasi epidemi, dengan cara mempercepat pengembangan vaksinnya.

CEPI juga bertujuan untuk mengembangkan fase awal vaksin, yang aman, efektif dan terjangkau yang dapat membantu menahan wabah sedini mungkin.

Sebelumnya Perusahaan induk BUMN Farmasi, PT Bio Farma (Persero), dipercaya untuk memproduksi vaksin Covid-19 oleh Koalisi untuk Inovasi Persiapan Epidemi (CEPI).

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir mengatakan fasilitas Bio Farma yang akan digunakan oleh CEPI adalah untuk memproduksi vaksin Covid-19 dengan multi platform, sebanyak 100 juta dosis per tahunnya, yang akan dimulai pada akhir kuartal IV 2021 atau kuartal I 2022 mendatang.

Harga vaksin Bio Farma menyampaikan harga untuk vaksin Covid-19 di Indonesia di kisaran Rp 200 ribu tidak akan memberatkan pemerintah.

Dia juga membantah jika Sinovac menjual vaksin lebih mahal ke Indonesia dibandingkan ke negara lain.

Honesti Basyir menegaskan kalau isu tersebut sudah dibantah oleh pihak Sinovac, melalui surat resmi yang dikirimkan ke Bio Farma terkait harga vaksin Covid-19.

"Informasi harga vaksin Covid-19 di Brasil, telah kami klarifikasi ke pihak Sinovac. Mereka sudah mengirimkan surat elektronik resmi ke Bio Farma," kata Honesti.

 "Yang memastikan, bahwa informasi dalam pemberitaan tentang kontrak pembelian 46 juta dosis dengan nilai kontrak 90 juta dollar AS dengan pemerintah Brazil tidak tepat, dan mengenai harga 1,96 dolar AS per dosis pun tidak tepat," papar dia lagi.

Baca juga: Aktor Utama Penyelundupan Orang Rohingya ke Aceh Justru Orang Rohingya Sendiri yang Tinggal di Medan

Sebab, lanjut dia, biaya pengirimannya untuk tiap dosisnya sekitar 2 dolar AS.

Atas berita ini, Sinovac tengah menelusuri asal informasinya.

"Intinya, Bio Farma berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah menghadirkan vaksin Covid-19 dengan harga yang terjangkau untuk memberi perlindungan bagi penduduk Indonesia," kata Honesti.

Perhitungan harga vaksin Dalam surat resmi yang disampaikan oleh Sinovac, Honesti menyampaikan, ada beberapa faktor dalam menentukan harga vaksin Covid-19, salah satunya adalah pada investasi studi klinis fase 3 terutama dalam uji efikasi dalam skala besar.

"Demikian juga dengan penentuan harga di Indonesia. Dengan kata lain, skema pemberian harga vaksin Covid-19 tidak dapat disamakan," kata dia.

Untuk menjaga dan menjamin kualitas vaksin Covid-19 mulai dari bahan baku dan lainnya, ia mengemukakan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan terbang ke Sinovac China untuk visit audit proses pengembangan dan produksi vaksin corona di fasilitas Sinovac di Beijing, China, termasuk LP POM MUI untuk melaksanakan audit halal.

Ia menambahkan, BPOM juga akan memastikan fasilitas dan proses produksi vaksin Covid-19 di Bio Farma memenuhi standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB)/Good Manufacturing Practice (GMP).

Saat ini, uji klinis fase 3 vaksin Covid-19 masih berjalan di minggu kedua Bulan Oktober 2020 ini.

Data terakrhir menunjukan sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020, 843 relawan yang sudah mendapat penyuntikan kedua, dan 449 relawan dalam tahap pengambilan darah pasca penyuntikan kedua/masuk periode monitoring.

"Hingga saat ini Uji Klinis tajap 3 berjalan lancar dan belum ada dilaporkan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) serius akibat pemberian suntikan calon vaksin Covid-19," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Jokowi Borong Vaksin Covid-19 yang Belum Lolos Uji Klinis, Ini Kata Sri Mulyani",  Penulis : Muhammad Idris