Omnibus Law
1.000 Mahasiswa Unjuk Rasa saat Hari Sumpah Pemuda, Tolak UU Omnibus Law
BEM SI akan menggelar unjuk rasa di sekitar Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2020). Aksi ini untuk menolak UU Omnibus Law.
Penulis: Desy Selviany | Editor: Intan Ungaling Dian
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Perwakilan mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) akan kembali menggelar unjuk rasa di sekitar Istana Negara, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2020).
Aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Omnibus Law itu diperkirakan diikuti 1.000 mahasiswa. Mereka akan turun ke jalan di sekitar Istana Negara.
Demonstrasi yang digelar bertepatan Hari Sumpah Pemuda ini akan mulai digelar pukul 13.00 WIB.
Koordinator Pusat Aliansi BEM SI Remy Hastian Putra Muhammad Puhi mengatakan bahwa tuntutan mahasiswa tetap sama seperti aksi unjuk rasa sebelumnya.
Baca juga: VIDEO: Polisi Ringkus 10 Pelajar Penggerak Siswa SMK Demo Rusuh Tolak UU Omnibus Law
Baca juga: VIDEO: Demo Menolak Omnibus Law Hari Ini Sepi, Buruh Mengaku Diancam Isolasi 14 Hari Tanpa Gaji
Mereka menuntut Presiden RI Joko Widodo untuk mengeluarkanPerppu membatalkan Undang-undang Omnibus Law.
Menurut Remy, saat unjuk rasa sebelumnya, mereka tidak mendapat tanggapan dari Presiden Joko Widodo, sehingga mereka berdemonstrasi kembali.
"Jawaban tidak kunjung datang menghampiri ke telinga rakyat dengan mendengarkan pernyataan resmi dari Presiden RI," ujar Remy seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (28/10/2020).
Unjuk rasa yang bernarasi sidang rakyat itu juga sebagai bentuk mengecam tindakan represif aparat kepolisian.
Baca juga: Luhut Mengaku Jadi Inisiator Omnibus Law Sejak Jabat Menkopolhukam, Lalu Ajak Bicara Orang-orang Ini
Baca juga: Buruh Kembali Demonstrasi Tolak Omnibus Law, Lalu Lintas di Kawasan Istana Jakarta Pusat Dialihkan
Mahasiswa juga akan melayangkan #Mositidakpercaya atas disahkannya UU Omnibus Law bersama pemerintah dan DPR RI.
Mereka juga menolak mengajukan judcial review atas undang-undang tersebut lantaran Presiden Joko Widodo dianggap masih memiliki wewenang untuk mencabutnya lewat Perppu.
"Kemungkinan 1.000 massa yang akan kami turunkan dalam aksi kali ini. Massa tergabung dari mahasiswa seluruh wilayah Indonesia," ujar Remy.
