Berita Jakarta

Alasan Takut Kena Covid-19, Anggota DPRD DKI Pilih Bahas Anggaran di Puncak Dibanding di Kantor

Anggota DPRD DKI Pilih Bahas Anggaran di Puncak Dibanding di Kantor. Mereka bahas plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun 2020

Penulis: Fitriyandi Al Fajri | Editor: Dwi Rizki
Warta Kota/Rangga Baskoro
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi saat memantau saluran air di Jalam Borobudur, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (23/2/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - DPRD DKI Jakarta lebih memilih membahas anggaran di Hotel Grand Cempaka, Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat dibanding kantornya sendiri pada Rabu (21/10/2020) pagi.

Rapat kerja di luar kantor tersebut merupakan kali kedua, karena sebelumnya mereka menggelar rapat kerja di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa (1/9/2020) lalu.

Pelaksana tugas (Plt) Sekretaris DPRD DKI Jakarta Hadameon Aritonang membenarkan kabar itu.

Menurutnya, rapat kerja itu digelar oleh Komisi B DPRD DKI Jakarta dengan agenda pembahasan dan pendalaman rancangan kebijakan umum APBD (KUPA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) Perubahan APBD tahun 2020.

Dia beralasan, rapat kerja dilakukan di luar kantor untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 karena peserta rapat cukup banyak.

“Perlu ruang terbuka untuk antisipasi penyebarluasan Covid-19 saja,” kata pria yang akrab disapa Dame ini pada Rabu (21/10/2020).

Baca juga: Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini Kampanye Terselubung, Dukung Ery Cahyadi dalam Pilwalkot Surabaya

Dame mengatakan, langkah ini juga diambil karena mempertimbangkan sirkulasi udara bila rapat digelar di kantor.

Kata dia, kaca jendela di ruang kerja DPRD DKI Jakarta tidak bisa dibuka atau berbentuk kaca mati, karenanya DPRD memilih menggelar rapat di luar kantor

“Semua jendela sekarang kami buka. Kalau di kantor kan tertutup semua, tidak ada jendela dan kaca semua. Kalau di sini bisa dibuka,” dalihnya.

Dia menjelaskan, rapat kerja itu hanya digelar selama satu hari pada Rabu (21/10/2020) saja. Untuk peserta rapat juga cukup banyak dari beberapa satuan perangkat kerja daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Untuk mitra kerja bidang Komisi B itu ada beberapa BUMD dan SKPD. Nanti koordinasi dengan Komisi B saja yah,” imbuhnya.

Baca juga: Rizal Ramli Sebut Sri Mulyani Menteri Keuangan Terbalik, Bahagiakan Debitur Tapi Sengsarakan Rakyat

Berdasarkan data yang diperoleh, acara itu dihadiri oleh 58 peserta rapat.

Rinciannya, 22 orang dari Komisi B DPRD DKI, enam orang dari Unit Pelaksana (UP) Gubernur DKI, tujuh Kepala Dinas, enam Kepala Suku Dinas dan 17 Direktur Utama BUMD, PD/PT.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi diagendakan hadir dalam rapat tersebut.

Soalnya politisi PDI Perjuangan itu menjadi Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta.

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved