Pernah Diminta Ani Yudhoyono, SBY Bakal Tulis Memoar untuk Bantah Tuduhan Dalang Aksi 411

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kerap dituduh sebagai dalang sejumlah demonstrasi di Tanah Air.

Terbaru, SBY dan Partai Demokrat difitnah sebagai dalang aksi unjuk rasa penolakan Undang-undang Cipta Kerja.

Ia juga sebelumnya dituduh sebagai pihak yang membiayai Aksi Bela Islam pada 4 November 2016.

Baca juga: Kasus Covid-19 Indonesia Naik ke Peringkat 20 Dunia Usai Lewati Turki

Terkait tuduhan dalang aksi penolakan UU Cipta Kerja yang ramai di media sosial, SBY meminta pejabat negara menyebut pihak yang menjadi dalang sebenarnya agar tidak menimbulkan kabar bohong di masyarakat.

"Kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai, dianggap negara kejahatan dan melanggar hukum."

"Hukum harus ditegakkan, lebih baik disebutkan, kalau tidak negaranya membuat hoaks," papar SBY dalam akun YouTube-nya, Senin (12/10/2020) malam.

Baca juga: Polri Belanja Rp 135 Miliar untuk Pilkada, Bukan Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja Seperti Dugaan ICW

Pada kesempatan itu, SBY juga mengungkapkan fitnah yang ditujukan kepada dirinya empat tahun lalu, yakni dituduh sebagai penggerak Aksi Bela Islam atau Aksi 411 pada 4 November 2016.

"Ini cerita klasik ini. Mereka ingin dapatkan kredit, tetapi dengan cara merusak nama baik orang lain, menjatuhkan orang lain, meskipun belum tentu berhasil cara-cara itu."

"Saya tahu. Mengapa saya tahu? Karena ketika ada seseorang yang membawa berita itu kepada pemimpin kita, presiden kita."

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 12 Oktober 2020: Pasien Positif 336.716 Orang, 258.519 Sembuh

"Ada juga saksinya di situ yang kaget sekali dan belakangan setelah lewat prahara itu, dia menyampaikan kepada saya," sambung SBY.

Menurut SBY, seseorang yang memfitnah dirinya di hadapan Presiden, rupanya meminta bawahannya untuk melengkapi bukti-bukti keterlibatan SBY dalam aksi 411 dan tidak ketemu buktinya.

Setelah mendapatkan informasi ada yang fitnah dirinya dan tahu pelakunya, SBY mengaku langsung mendatangi Wiranto yang saat itu menjabat Menko Polhukam.

Baca juga: Sejalan dengan Keinginan Jokowi, Wali Kota Bekasi Nilai ATHB Lebih Efektif Ketimbang Maklumat

Saat bertemu Wiranto, SBY menanyakan kebenaran kabar ada seseorang yang memfitnah dirinya dengan menyampaikan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan Wiranto membenarkan.

Setelah bertemu Wiranto, SBY juga menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla pada saat itu, untuk menanyakan hal yang sama.

"Pak JK juga membenarkan. Tentu tidak etis kalau saya bertanya, Pak Jokowi percaya tidak ya dengan itu semua," ucapnya.

Baca juga: Paramedis dan TNI-Polri Jadi Prioritas Penerima Vaksin Covid-19, Uang Muka Rp 36,7 Triliun Disiapkan

Selang beberapa bulan, SBY memiliki kesempatan bertemu Presiden Jokowi pada 2017, dan pertemuan tersebut dimanfaatkan untuk mengklarifikasi informasi yang didapatnya.

"Saya tanya, apakah benar ada berita seperti itu?"

"Pak Jokowi dengan hati-hati menjawab pada waktu itu, ya saya kan tidak semudah itu Pak SBY percaya ,tetapi saya sudah mengerti kok semuanya."

Baca juga: Gombali Polwan dan Wanita TNI Setelah Dikasih Air Minum, Buruh: Bawaannya Mau Pulang Sama Kamu

"Lalu saya sampaikan. Ini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara saya, rakyat Indonesia, saya sampaikan kepada beliau Presiden kita Pak Jokowi."

"Kalau saya dituduh ingin merusak negara, ingin mengganggu negara, sedih loh pak saya, sakit hati saya Pak Jokowi," sambungnya.

SBY mengaku akan menulis siapa pihak yang memfitnah dirinya sebagai penggerak aksi 411, sebagaimana pesan almarhumah istrinya, Ani Yudhoyono.

Baca juga: Bikin Orang Miskin Semakin Melarat, WHO Tak Lagi Sarankan Lockdown untuk Hadapi Covid-19

"Almarhum Ibu Ani itu pernah berpesan hari-hari terakhirnya, tolong tulislah memoar, segala fitnah, segala apa yang dituduhkan kepada kita, supaya anak cucu kita tahu yang sebenarnya."

"Terus terang belum saya tulis, tapi pada saatnya nanti ketika saya dipanggil yang maha kuasa, saya sudah menulis apa yang perlu saya tulis."

"Karena ini cerita tentang kebenaran," bebernya.

Baca juga: Anggota DPR Positif Covid-19 Bertambah Jadi 19 Orang, Masih Ada yang Enggan Melapor

Sebelumnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta pejabat negara yang menyebut ada dalang dalam aksi penolakan Undang-undang Cipta Kerja, mengungkapkannya secara jelas ke masyarakat.

"Lebih bagus, kalau memang menggerakkan, menunggangi, membiayai itu oleh negara dianggap kejahatan melanggar hukum dan hukum harus ditegakkan."

"Lebih baik disebutkan," ujar SBY dalam akun YouTube-nya, Senin (12/10/2020).

Menurut SBY, jika tidak ada kejelasan pihak yang dituduh sebagai dalang, maka akan menciptakan suasana tidak baik di masyarakat dan akan menimbulkan saling curiga, hingga akhirnya memunculkan kabar bohong.

"Kalau tidak (disebut), nanti dikira negaranya melakukan hoaks, tidak bagus karena kita harus percaya pada pemerintah kita," ucap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu.

SBY pun meyakini penyataan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, dan Badan Intelijen Negara (BIN), terkait aktor atau dalang unjuk rasa tolak UU Cipta Kerja, bukan ditujukan untuknya.

Baca juga: Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu: Terawan Bukan Menteri Kesehatan Mata Najwa, Tak Harus Patuh

"Hubungan saya dengan Pak Airlangga selama ini baik, dengan Pak Luhut juga baik, dengan BIN juga tidak ada masalah."

"Saya tidak yakin kalau BIN menganggap saya ini sebagai musuh negara, saya kira tidak."

"Tapi yang paling bisa menjawab (siapa aktornya), yang paling bisa mengklarifikasi semuanya ini ya beliau-beliau."

Baca juga: TNI Sebut Warga Sipil Dijadikan Tameng Hidup oleh KKSB Saat Serang Pos Koramil Persiapan Hitadipa

"Dan saya yakin kalau beliau ditanya oleh pers, oleh rakyat, mesti mau menjelaskan itu."

"Begitulah etika yang harus dimiliki oleh siapapun yang mengemban amanah memimpin negeri ini," sambung SBY.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuding adanya sosok aktor intelektual yang memobilisasi unjuk rasa penolakan pengesahan Undang-undang Cipta Kerja.

Baca juga: INI Deretan Serangan KKSB Papua di Kabupaten Intan Jaya dan Nduga, TNI Duga Pihak Asing Terlibat

Perencanaan aksi unjuk rasa konon sudah disusun sebelum RUU disahkan.

”Sebenarnya pemerintah sudah tahu siapa aktor di balik demo itu."

"Jadi, kami tahu siapa yang menggerakkan, kami tahu siapa sponsornya, kami tahu siapa yang membiayainya,” tutur Airlangga dalam acara Squawk Box CNBC Indonesia, Kamis (8/10/2020).

Baca juga: Undang Prabowo, Amerika Serikat Dinilai Sedang Mainkan Strategi Hadapi Cina

Namun, Airlangga tidak menjelaskan secara spesifik aktor intelektual penggerak unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang dimaksud. (Seno Tri Sulistiyono)