Breaking News:

Omnibus Law

Polri Belanja Rp 135 Miliar untuk Pilkada, Bukan Demonstrasi Tolak UU Cipta Kerja Seperti Dugaan ICW

Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga Polri belanja Rp 408,8 milliar untuk pengamanan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

Wartakotalive.com/Budi Sam Law Malau
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono. 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga Polri belanja Rp 408,8 milliar untuk pengamanan aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja.

Menanggapi hal itu, Karo Penmas Humas Polri Brigjen Awi Setiyono membenarkan adanya transaksi belanja yang dilakukan oleh Polri pada September 2020.

Namun demikian, jumlah transaksi yang dibelanjakan hanya sebesar Rp 135 miliar.

Baca juga: Ketua Umum Relawan Jokowi Bersatu: Terawan Bukan Menteri Kesehatan Mata Najwa, Tak Harus Patuh

Menurut Awi, uang itu digunakan bukan untuk pengadaan pengamanan aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Akan tetapi, uang itu digunakan untuk pengadaan alat pengamanan Pilkada Serentak 2020.

"Itu anggaran 2020 di Korp Sabhara untuk perlengkapan Dalmas mulai dari helm, body, pelindung kaki, tameng, tongkat, dan lain-lain perlengkapan perorangan."

Baca juga: TNI Sebut Warga Sipil Dijadikan Tameng Hidup oleh KKSB Saat Serang Pos Koramil Persiapan Hitadipa

"Itu dikhususkan untuk pengadaan alat-alat dalmas bagi Polda-polda yang melaksanakan pilkada serentak," kata Awi di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (12/10/2020).

Awi menjelaskan, anggaran Rp 135 miliar untuk pengadaan pengamanan Pilkada Serentak 2020 juga terbilang kecil.

Apalagi, kata dia, untuk memenuhi kebutuhan seluruh Polda di daerah Indonesia.

Baca juga: INI Deretan Serangan KKSB Papua di Kabupaten Intan Jaya dan Nduga, TNI Duga Pihak Asing Terlibat

"Rp 135 miliar itu kecil, tidak memenuhi seluruh Polda."

Halaman
1234
Editor: Yaspen Martinus
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved