Sabtu, 18 April 2026

Virus Corona Jabodetabek

Dinas Gulkarmat DKI Belum Diminta Semprot Disinfektan di Gedung DPR, Mandiri Lebih Bagus

Apalagi, dinasnya juga fokus pada penyemprotan di tempat-tempat fasilitas umum dan fasilitas sosial serta rumah ibadah.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
Kompas.com
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). 

WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI Jakarta belum menerima permintaan penyemprotan disinfektan dari pengelola Gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Hal ini menyusul adanya 40 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19, di mana 18 di antaranya adalah anggota DPR, sedangkan sisanya tenaga ahli dan staf.

“Sampai saat ini belum ada permintaan dari sana."

Ada Dua Fraksi di DPR Tak Mau Lapor Anggotanya Positif Covid-19, Kenapa?

"Dan informasi dari Pak Sekjen DPR (Indra Iskandar) disinfektan akan dilakukan secara mandiri,” kata Kepala Dinas Gulkarmat DKI Jakarta Satriadi Gunawan, Kamis (8/10/2020).

Satriadi mengatakan, penyemprotan cairan disinfektan mandiri tentu diperbolehkan.

Apalagi, dinasnya juga fokus pada penyemprotan di tempat-tempat fasilitas umum dan fasilitas sosial serta rumah ibadah.

MAKI Duga Dikasih 100 Ribu Dolar Singapura karena Ungkap Banyak Kode di Kasus Djoko Tjandra

Namun demikian, bila memang ada permintaan dari masyarakat, pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut.

“Boleh mandiri dan boleh dari Gulkarmat. Sendiri itu lebih bagus,” ujar Satriadi.

“Kalau memang ada permintaan yang sifatnya pelayanan kami juga siap."

Pastikan Masih Ada di Hutan Tenjo Bogor, Polisi Lacak Keberadaan Cai Changpan Pakai Peralatan IT

"Tapi masyarakat pun bisa kalau mau lingkungannya rumahnya ingin didisinsfektan, kami layani, koordinasi dengan Pak RT,” tambah Satriadi.

Sebelumnya, Sekretaris jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengatakan, Kompleks Parlemen tidak akan ditutup atau lockdown, meski ada 18 anggota dewan terpapar Covid-19.

Indra mengatakan, pihaknya akan memperketat kegiatan pelayanan yang ada di Gedung DPR.

"Kita tidak menyebut lockdow,n tapi kita melakukan penertiban-penertiban berdasarkan urgensi fleksibilitas berkaitan dengan pelayanan Dewan."

 18 Wakil Rakyat Positif Covid-19, Anies Baswedan Minta Gedung DPR Ditutup

"Selebihnya kegiatan dilakukan dengan work from home," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Selain itu, Indra mengatakan DPR memilih melakukan sterilisasi ruangan.

Ia menyebut sterilisasi ruangan akan dilakukan setiap hari lantaran DPR sedang reses.

 Tersangka Kasus Penyerangan Mapolsek Ciracas Bertambah Jadi 74, Dandim dan Danramil Ikut Diperiksa

"Istilah lockdown ini sebenarnya adalah istilah supaya kita memang di masa reses ini kita ingin melakukan disinfektan dan mensterilkan ruang-ruang kerja."

"Jadi lebih tepat itu. Sehingga pertimbangan-pertimbangan itulah yang selalu kami laporkan kepada pimpinan Dewan," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, semua pengelola gedung wajib mematuhi peraturan pemerintah daerah soal penutupan, bila ditemukan kasus positif Covid-19.

 Fahri Hamzah: Undang-undang Cipta Kerja Bisa Dibatalkan Total oleh Mahkamah Konstitusi

Gedung yang dimaksud tidak hanya milik swasta maupun pemerintah daerah, tapi juga gedung milik pemerintah pusat atau lembaga vertikal.

“Ketentuannya bahwa ketika ada kasus positif, maka di tempat itu kegiatan harus dihentikan selama tiga hari."

 Akhir Pelarian Penjual Bakso Perudapaksa Remaja Berkebutuhan Khusus, Sempat Jual Gerobak Milik Bos

"Itu ketentuan yang harus dilaksanakan,” kata Anies Baswedan di Balai Kota DKI, Rabu (7/10/2020).

Hal itu dikatakan Anies Baswedan untuk menanggapi adanya 18 anggota DPR yang terkonfirmasi positif Covid-19.

Namun, gedung yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat itu tidak ditutup.

 Kasus Kolase Foto Wapres-Kakek Sugiono Jalan Terus Meski Maruf Amin Sudah Maafkan Tersangka

“Seperti misalnya begini nih. Di Balai Kota, gedung yang di situ ada orang bekerja, tempat kasusnya positif, di situ harus ditutup."

"Tetapi gedung yang ini (pendopo), yang tidak ada kasus positif, tidak harus ditutup,” jelas Anies Baswedan.

Karena itu, lanjutnya, penutupan gedung itu tidak dilakukan di seluruh kompleks perkantoran, tapi hanya di tempat yang ditemukan kasus Covid-19.

 Bertemu Jokowi di Istana, Said Iqbal Bantah Ditawari Jabatan Wakil Menteri Ketenagakerjaan

Selama ditutup, mereka wajib menyemprot cairan disinfektan untuk memusnahkan virus tersebut.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.

“Jadi tidak ditutup seluruh kompleks, tapi yang ditutup di gedung-gedung di mana di situ ditemukan orang yang positif."

 Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Irjen Napoleon Bonaparte, Penetapan Tersangka Dianggap Sah

"Jadi gedung tempat orang bekerja positif, di situ yang ditutup. Kalau tidak (ditemukan yang positif), ya tidak (ditutup gedungnya),” jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan, berdasarkan data yang diterimanya, ada 18 anggota DPR yang terpapar Covid-19.

“Ini makanya kan resesnya dipercepat, supaya enggak penyebaran (Covid-19),” terang Azis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2020), dilansir dari Kompas TV.

 DPR Sahkan UU Cipta Kerja, KSPI Kukuh Tetap Gelar Aksi Mogok Nasional

“18 anggota DPR (terpapar Covid-19), selebihnya staf anggota dan lain-lainnya,” tambahnya. (*)

Sumber: WartaKota
Ikuti kami di

Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved