Pilkada Serentak
Mendagri Tak Setuju Ada Konser di Pilkada Serentak 2020, Kampanye Virtual Jadi Peluang untuk EO
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian tidak setuju ada konser musik saat kampanye Pilkada Serentak 2020.
"Pilkada ini harus sehat dan aman, karena pada hari yang sama lebih dari 105 juta orang akan bergerak bersama-sama."
"Jadi ini peristiwa luar biasa yang punya dampak bisa positif dan bisa negatif," kata Arief di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (10/9/2020).
• Tolak Permohonan Anies Baswedan, Menteri PUPR: Bemo Saja Tidak Boleh Masuk Tol, Apalagi Sepeda
Dia mengharapakan peran aktif seluruh pihak untuk mengamankan pelaksanaan kontestasi lima tahunan tersebut.
Sebaliknya, dia mengharapakan tidak ada kerumunan dalam tahapan proses pilkada.
"Kalau kita mampu mengelola dengan baik, maka 105 juta orang ini akan bisa menjadi penggerak yang luar biasa cukup besar untuk melawan penyebaran Covid."
• Lewat We Are the Future, SOS Children’s Villages dan Allianz Cetak Anak Muda Indonesia Siap Kerja
"Tetapi kalau kita salah mengelolanya, terjadi kerumunan, terjadi arak-arakan, maka gerakan 105 juta orang ini akan menjadi tempat atau menjadi episentrum penyebaran Covid-19," imbuhnya.
Ia juga mengatakan pelaksanaan pilkada kali ini juga akan menjadi perhatian dunia.
Sebab, kata dia, Indonesia menjadi salah satu negara yang pertama kali menggelar pilkada di tengah pandemi.
• Mantan Hakim MK Usulkan KPK Naik Level Jadi Organ Konstitusi Agar Tak Terus Dilemahkan
"Penyelenggaraan pemilu kita itu banyak menjadi rujukan, karena tahun 2020 ini dinilai kok bisa ya Indonesia yang begitu besar pemilihnya bisa menjalankan di tengah pandemi?"
"Dan ini bisa menjadi pelajaran di berbagai negara dalam kurun waktu 3 bulan ini."
"Sudah banyak forum-forum internasional yang selalu meminta Indonesia menjadi narasumber."
• PERNYATAAN Lengkap Anies Baswedan Terapkan PSBB Lagi: Kematian Bukan Angka Statistik Saja
"Menceritakan apa yang dia kerjakan selama proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tengah pandemi," beber Arief.
Atas dasar itu, ia meminta kerja sama semua pihak untuk penegakan protokol kesehatan saat tahapan pilkada hingga tahapan pencoblosan pada 9 Desember 2020.
"Dibutuhkan peran bersama dan tidak bisa hanya digantungkan kepada KPU saja, maka hari ini saya sangat berterima kasih semua komponen bangsa hadir di sini."
• Besok KPK Gelar Perkara Kasus Djoko Tjandra, Undang Bareskrim dan Kejagung, Berpeluang Ambil Alih
"Ini menjadi catatan sejarah penting apakah kita mampu memberikan jalan keluar menghadapi situasi seperti ini" paparnya. (Fransiskus Adhiyuda/Larasati Dyah Utami)