WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Refly Harun, pakar hukum tata negara dari Universitas Gajah Mada, mendukung pernyataan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang membongkar isi BUMN terkait pemilihan direksi.

Refly pun tak membantah penentuan direksi BUMN lebih ditentukan oleh Kementerian BUMN.

Apalagi, kata Mantan Komisaris Utama PT Jasa Marga Tbk itu, di BUMN yang berstatus Tbk, atau ada kepemilikan saham publik di dalamnya.

• Minta Jokowi dan Menteri BUMN Copot Ahok dari Pertamina, Andre Rosiade: Jangan Kebanyakan Bacot!

Hal itu disampaikan Refly Harun melalui channel YouTube pribadinya yang diunggah pada Rabu (16/9/2020).

"Apa yang disampaikan Ahok itu lah praktik-praktik yang sering terjadi di BUMN, terutama yang terkait pergantian direksi," kata Refly dikutip Tribunnews, Rabu (16/9/2020).

Selain itu, Refly juga mengatakan, direksi BUMN lebih dekat dengan menteri ketimbang dewan komisaris.

• Hari Ini Boyamin Saiman Serahkan Bukti Kode Bapakmu dan Bapakku dalam Kasus Djoko Tjandra ke KPK

Hal lain yang sering terjadi adalah saat penentuan direksi baru.

Tidak sedikit para calon langsung direkomendasikan tanpa ada konsultasi dengan komisaris.

"Praktik ketentuan (penentuan direksi) itu ada jalan tikusnya."

• Luhut Panjaitan dan Doni Monardo Dikasih Waktu Dua Minggu Redam Covid-19 di 9 Provinsi, Sanggup?

"Yaitu, ketika Kementerian BUMN menganggap ada talent yang ada achievement-nya, maka bisa diusulkan langsung tanpa lewat dewan komisaris."