Pilpres 2024
Rizal Ramli Siap Maju di Pilpres 2024 Jika Menang Gugatan di MK, Pernah Diminta Rp 300 M oleh Parpol
Mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu pun mengungkapkan alasan mengajukan gugatan PT.
lihat foto
"Presiden tarifnya lebih gila lagi, saya 2009 pernah ditawarin."
"Mas Rizal dari kriteria apa pun lebih unggul dibandingkan yang lain."
"Kita partai mau dukung, tapi kita partai butuh uang untuk macam-macam."
• Dihukum Masuk Ambulans Sambil Tatap Keranda Jenazah karena Tak Pakai Masker, Warga Bogor Kapok
"Satu partai mintanya Rp 300 miliar. Tiga partai itu Rp 900 miliar. Nyaris satu triliun. Itu 2009, 2020 lebih tinggi lagi."
"Jadi yang terjadi ini demokrasi kriminal ini yang merusak Indonesia," ungkap Rizal Ramli.
Lantaran membutuhkan biaya tinggi untuk mengikuti kontestasi, seorang calon menerima bantuan dari para cukong.
• Raden Brotoseno Bakal Bebas Murni Akhir September 2020, ICW Pertanyakan Status Justice Collaborator
Akibatnya, setelah terpilih, kepala daerah atau presiden lupa untuk membela kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.
"Mereka malah mengabdi sama cukong-cukongnya. Inilah yang saya sebut sebagai demokrasi kriminal."
"Ini yang membuat Indonesia tidak akan pernah menjadi negara hebat, kuat, adil dan makmur."
• Isu Cina Bakal Bangun Pangkalan Militer di Samudra Hindia, Indonesia Menolak Tegas
"Karena pemimpin-pemimpinnya pada dasarnya itu mengabdi sama yang lain," tegasnya.
Rizal Ramli meyakini aturan ambang batas menjadi kunci yang merusak Indonesia.
Aturan ambang batas menjadi alat memeras para kandidat untuk berlaga di pilkada maupun pilpres.
• Diprotes Warga dan Tak Ada di Pergub, Satpol PP Hentikan Sanksi Masuk Peti Mati Bagi Pelanggar PSBB
Para pemimpin mulai dari bupati hingga presiden tidak mungkin bisa berkompetisi tanpa dukungan dari cukong.
Untuk itu, Rizal Ramli meminta doa dan dukungan masyarakat agar perjuangannya membebaskan Indonesia dari demokrasi kriminal dapat tercapai.
"Ini yang kita ingin hapuskan jadi nol, sehingga siapapun putra putri Indonesia terbaik bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden."
• Anita Kolopaking Dapat Rp 500 Juta dari Jaksa Pinangki, Tebal Berkas Perkara 2.025 Lembar
