Airlangga Hartarto Ancam Kader yang Membelot di Pilkada, Golkar Akan Berikan Sanksi Tegas

"Pandemi COVID-19 ini 'kan membuat kita untuk berpikir dan berbuat dengan cara yang berbeda, termasuk dalam kampanye nanti. Jadi, tidak ada rapat-rapat massal. Menjangkau pemilih bisa melalui campaign digital atau pemanfaatan media dan IT secara tepat guna," ujarnya.

Acara Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 untuk wilayah Sumatera II, Papua, dan Papua Barat itu juga dihadiri Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus, dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar Dito Ganinduto.

• Ini Lagu di Ruang Operasi yang Bikin Citra Kirana Tidak Begitu Tegang Lahirkan Anak Pertama

Selain itu, sejumlah wakil ketua umum DPP Partai Golkar, di antaranya Agus Gumiwang Kartasasmita, Kahar Muzakir, dan Ahmad Doli Kurnia.

Hasto Kristiyanto bantah berselisih dengan Risma

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak membenarkan informasi bahwa dia berselisih dengan Tri Rismaharini terkait Pilkada Surabaya tahun 2020.

"Saya tidak tahu informasinya dari mana karena tak ada yang wawancara. Tapi isu itu berkembang di media," ujar dia, di sela Konsolidasi Organisasi Internal Partai di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, di Surabaya, Minggu (30/8/2020) sore.

• Senin Besok Partai Golkar Sampaikan Dukungannya, ke Kubu Koalisi Tertata Atau Koalisi Gerindra-PDIP?

Ia juga menegaskan di dalam tubuh PDI Perjuangan tidak ada tarik-menarik antarinternal, terutama terkait belum diumumkannya pasangan calon wali kota Surabaya.

"Tidak ada 'tarik tambang' politik di internal Partai. Yang ada adalah menarik rakyat agar bebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Semua taat sepenuhnya kepada keputusan ketua umum Megawati Soekarnoputri," ucapnya.

Khusus untuk Pilkada Surabaya, politikus senior itu mengakui memang menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dari ketua umum, terlebih Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, akan mengakhiri masa jabatan dua periode.

Pengganti Risma sekaligus figur calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, kata dia, harus memenuhi kriteria ideologis Pancasilais serta memiliki kemampuan teknokratis guna menyelesaikan masalah rakyat.

• Partai Golkar Tak akan Bangun Poros Tengah dalam Pilkada Depok 2020, Siap Dukungan Pasangan yang Ada

"Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan tidak ingin Surabaya jatuh ke tangan salah dan jatuh kepada mereka yang hanya mengandalkan modal besar, bahkan di belakangnya berdiri mereka yang ingin mengubah tata kota hanya karena berburu kepentingan kapital," kata Hasto.

Pada kesempatan sama, Risma yang juga ketua DPP PDI Perjuangan menegaskan untuk menang di Surabaya maka dibutuhkan modal sosial, yang jauh lebih penting ketimbang uang.

"Dan ciri kepemimpinan PDI Perjuangan adalah selalu menyatu dengan rakyat di Surabaya," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan rekomendasi untuk pasangan calon wai kota dari partainya akan diumumkan dalam waktu dekat ini.

"Yang pasti sebelum 4 September 2020 atau masa pendaftaran calon. Semuanya selesai dan diumumkan bersamaan daerah lain yang belum," tuturnya.

Selain Pilkada Surabaya, dari 19 Pilkada serentak di Jawa Timur masih ada empat kabupaten belum diumumkan DPP PDI Perjuangan, yakni Sidoarjo, Jember, Situbondo, dan Pacitan. (Antaranews)