Airlangga Hartarto Ancam Kader yang Membelot di Pilkada, Golkar Akan Berikan Sanksi Tegas

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Dalam dunia politik, yang namanya "kutu loncat" itu bukan hal yang aneh atau asing.

Politisi yang tadinya mendukung si A lalu pindah ke B atau C dan seterusnya, itu bukan barang baru di dunia perpolitikan Tanah Air.

Bisa juga tidak sekadar pindah dukungan, bahkan pindah ke partai lain pun terjadi di sejumlah partai politik di Tanah Air, sejak dulu.

Video: Pemerintah Gelar Gerakan Kampanye Masker Nasional

Sadar akan adanya fenomena "kutu loncat" tersebut, memang diperlukan sosialisasi adanya sanksi kepada mereka yang bermain "dua kaki" atau "kutu loncat" tersebut.

Contohnya Partai Golkar, akan memberikan sanksi tegas terhadap pimpinan DPRD, fraksi, ataupun kadernya yang membelot dukungan kepada pasangan lain pada Pilkada Serentak 2020.

• Update Covid-19 di Bogor: Satpol PP Jaring Puluhan Warga Tak Bermasker di Stadion Pakansari

"Tadi saya sudah bilang di dalam (bimbingan teknis, red.) bahwa kader yang sudah kami usung di pilkada kemudian ada pimpinan daerah, pimpinan DPRD, atau fraksi yang berbeda dukungan, kami bangkucadangkan dulu," kata Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto usai membuka acara Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 di Hotel Pullman, Jakarta, Minggu (30/8/2020).

Bahkan, Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pihaknya akan mengganti pimpinan DPRD atau pimpinan fraksi yang tidak bekerja atau mendukung calon lain yang bukan diusung oleh Partai Golkar pada Pilkada 2020.

"Kalau main bola, 'kan ada bangku cadangkan, lalu diganti pemain baru. Nanti dari bangku cadangan, bisa dikembalikan ke lapangan atau disuruh dia masuk ke ruang ganti. Jadi, ini sikap tegas dari DPP," katanya dalam keterangan tertulisnya.

• Update Covid-19 di Bogor: 19 Pasien Positif Baru, GTPPC Kabupaten Bogor Catat 31 Zona Merah

Meski demikian, Golkar memastikan para kadernya solid mendukung pasangan calon yang diusung pada pilkada mendatang.

Dalam kesempatan itu, Airlangga yang juga Menko Perekonomian itu mengatakan bahwa tolak ukur keberhasilan suatu partai politik adalah kemenangan.

Apalagi, Pilkada Serentak 2020 akan sangat strategis apabila dihadapkan pada Pemilu 2024.

"Arti kemenangan bagi Partai Golkar adalah sangat penting dan strategis. Golkar menargetkan 60 persen kemenangan di Pilkada 2020," katanya.

• Update Covid-19 di Bogor: Bima Arya Sosialisasikan Aturan PSBMK, Pantau Warga di Permukiman

Airlangga juga mengingatkan jika pada pandemi Covid-19 ini pola kampanye pilkada harus dengan cara yang berbeda.

Ia pun meminta para kadernya untuk menghindari pertemuan langsung dan berkumpul dengan banyak orang.

"Pandemi COVID-19 ini 'kan membuat kita untuk berpikir dan berbuat dengan cara yang berbeda, termasuk dalam kampanye nanti. Jadi, tidak ada rapat-rapat massal. Menjangkau pemilih bisa melalui campaign digital atau pemanfaatan media dan IT secara tepat guna," ujarnya.

Acara Bimbingan Teknis Pendidikan Politik Partai Golkar Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dalam rangka Pilkada Serentak 2020 untuk wilayah Sumatera II, Papua, dan Papua Barat itu juga dihadiri Sekjen DPP Partai Golkar Lodewijk F Paulus, dan Bendahara Umum DPP Partai Golkar Dito Ganinduto.

• Ini Lagu di Ruang Operasi yang Bikin Citra Kirana Tidak Begitu Tegang Lahirkan Anak Pertama

Selain itu, sejumlah wakil ketua umum DPP Partai Golkar, di antaranya Agus Gumiwang Kartasasmita, Kahar Muzakir, dan Ahmad Doli Kurnia.

Hasto Kristiyanto bantah berselisih dengan Risma

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, tidak membenarkan informasi bahwa dia berselisih dengan Tri Rismaharini terkait Pilkada Surabaya tahun 2020.

"Saya tidak tahu informasinya dari mana karena tak ada yang wawancara. Tapi isu itu berkembang di media," ujar dia, di sela Konsolidasi Organisasi Internal Partai di Kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, di Surabaya, Minggu (30/8/2020) sore.

• Senin Besok Partai Golkar Sampaikan Dukungannya, ke Kubu Koalisi Tertata Atau Koalisi Gerindra-PDIP?

Ia juga menegaskan di dalam tubuh PDI Perjuangan tidak ada tarik-menarik antarinternal, terutama terkait belum diumumkannya pasangan calon wali kota Surabaya.

"Tidak ada 'tarik tambang' politik di internal Partai. Yang ada adalah menarik rakyat agar bebas dari belenggu kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan. Semua taat sepenuhnya kepada keputusan ketua umum Megawati Soekarnoputri," ucapnya.

Khusus untuk Pilkada Surabaya, politikus senior itu mengakui memang menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian khusus dari ketua umum, terlebih Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, akan mengakhiri masa jabatan dua periode.

Pengganti Risma sekaligus figur calon kepala daerah dari PDI Perjuangan, kata dia, harus memenuhi kriteria ideologis Pancasilais serta memiliki kemampuan teknokratis guna menyelesaikan masalah rakyat.

• Partai Golkar Tak akan Bangun Poros Tengah dalam Pilkada Depok 2020, Siap Dukungan Pasangan yang Ada

"Atas dasar hal tersebut, PDI Perjuangan tidak ingin Surabaya jatuh ke tangan salah dan jatuh kepada mereka yang hanya mengandalkan modal besar, bahkan di belakangnya berdiri mereka yang ingin mengubah tata kota hanya karena berburu kepentingan kapital," kata Hasto.

Pada kesempatan sama, Risma yang juga ketua DPP PDI Perjuangan menegaskan untuk menang di Surabaya maka dibutuhkan modal sosial, yang jauh lebih penting ketimbang uang.

"Dan ciri kepemimpinan PDI Perjuangan adalah selalu menyatu dengan rakyat di Surabaya," katanya.

Sementara itu, Ketua DPP PDI Perjuangan, Djarot Saiful Hidayat, menegaskan rekomendasi untuk pasangan calon wai kota dari partainya akan diumumkan dalam waktu dekat ini.

"Yang pasti sebelum 4 September 2020 atau masa pendaftaran calon. Semuanya selesai dan diumumkan bersamaan daerah lain yang belum," tuturnya.

Selain Pilkada Surabaya, dari 19 Pilkada serentak di Jawa Timur masih ada empat kabupaten belum diumumkan DPP PDI Perjuangan, yakni Sidoarjo, Jember, Situbondo, dan Pacitan. (Antaranews)