Misbakhun: Kalau Kita Selamat karena Dibiayai Utang, Ya Enggak Apa-apa

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Pemerintah tengah berupaya memulihkan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19.

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun tidak ingin memperdebatkan soal utang yang dijadikan solusi mengatasi masalah tersebut.

Sebab, menurutnya jika berbicara soal penyelamatan ekonomi, cara mengatasinya bukan hal yang perlu diperdebatkan.

• Aliran Dana Djoko Tjandra kepada Jaksa Pinangki Ditelusuri, Termasuk Dugaan untuk Operasi Plastik

"Saya tidak ingin mendebatkan soal utang."

"Karena kalau kita bicara penyelamatan ekonomi, perdebatan kita itu bukan kita selamat dengan cara apa," ucapnya dalam diskusi daring 'APBN Sebagai Saran Pemulihan Ekonomi Nasional', Sabtu (29/8/2020).

"Kalau kita selamat dibiayai utang ya enggak apa-apa."

• Kejaksaan Agung Ogah Limpahkan Kasus Jaksa Pinangki, KPK: Publik yang Menilai

"Karena ibarat kita kapal, karam, pecah di tengah lautan dan tidak ketemu apapun pelampung sudah habis, ketemu botol mineral untuk menyelamatkan diri ya kita pakai," paparnya.

Namun, hal yang bisa diperdebatkan, kata dia, adalah apakah pinjaman dana tersebut merupakan satu-satunya solusi atau tidak.

Hal yang perlu dikritisi juga ialah berasal dari mana pinjaman dana itu, dan seberapa besar biaya pinjamnya.

• Irjen Napoleon Bonaparte Bantah Terima Uang, Sebut Red Notice Djoko Tjandra Dihapus dari Prancis

"Pemerintah jurusnya hanya satu, utang. Tapi utang dari siapa? Berapa besar biayanya?" Tutur Misbakhun.

Sebab, dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, pemerintah dalam meningkatkan daya beli masyarakat justru menyasar pada kelompok menengah ke bawah, atau yang punya penghasilan Rp 5 juta ke bawah.

Padahal menurutnya, kontribusi kelompok tersebut bisa diukur dan tak terlalu besar dampaknya bagi ekonomi nasional.

"Contoh daya beli yang menurun, pemerintah hanya menyasar kelompok 5 juta ke bawah."

"Padahal kontribusi kelompok 5 juta ke bawah itu bisa diukur," bebernya.

Nyaris Tembus Rp 6.000 Triliun

Indonesia mencatat peningkatan utang luar negeri (ULN) menjadi 408,6 miliar dolar Amerika Serikat (AS), atau sekira Rp 5.924 triliun (kurs Rp 14.500) per akhir kuartal II 2020.

Kepala Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko mengatakan, utang ini terdiri dari ULN sektor publik atau pemerintah dan Bank Sentral sebesar 199,3 miliar dolar AS.

Dan, ULN sektor swasta, termasuk BUMN, sebesar 209,3 miliar dolar AS.

• Fahri Hamzah Tak akan Berhenti Mengkritik Meski Dianugerahi Bintang Mahaputra Nararya oleh Jokowi

"ULN Indonesia tersebut tumbuh 5 persen dibanding periode sama tahun lalu (year on year/yoy)."

"Lebih tinggi juga dibanding pertumbuhan kuartal I 2020 sebesar 0,6 persen (yoy)," ujarnya, Jumat (14/8/2020).

Onny menjelaskan, peningkatan utang tersebut disebabkan oleh transaksi penarikan neto ULN, baik ULN pemerintah maupun swasta.

• Positif Covid-19 Meski Terapkan Protokol Kesehatan, Taufik Basari: Jangan Pernah Remehkan Wabah Ini

Selain itu, penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga berkontribusi terhadap peningkatan nilai ULN berdenominasi rupiah.

"ULN pemerintah mencatat peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya."

"Posisi ULN pemerintah pada akhir kuartal II 2020 tercatat sebesar 196,5 miliar dolar AS atau tumbuh 2,1 persen (yoy)."

• LIVE STREAMING Sidang Tahunan MPR Bersama DPR dan DPD, Jokowi Tiga Kali Pidato

"Sedangkan pada kuartal sebelumnya mengalami kontraksi 3,6 persen (yoy)," jelas Onny.

Peningkatan ULN pemerintah, lanjutnya, terjadi seiring penerbitan sukuk global untuk memenuhi target pembiayaan, termasuk satu seri green sukuk untuk mendukung pembiayaan perubahan iklim.

Onny menambahkan, ULN swasta juga mengalami peningkatan dibandingkan kuartal sebelumnya, yakni tumbuh 8,2 persen pada kuartal II (yoy).

• Jokowi Berbusana Adat Suku Sabu NTT di Sidang Tahunan MPR 2020, Maruf Amin Pakai Jas

"Pertumbuhan itu lebih tinggi dibanding dengan kuartal sebelumnya sebesar 4,7 persen (yoy)."

"Perkembangan ini disebabkan oleh meningkatnya pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan, sedangkan ULN lembaga keuangan tercatat kontraksi," paparnya.

PNS Tidak Naik Gaji

Ekonom Senior Faisal Basri menyatakan, biaya untuk membayar bunga utang pemerintah semakin besar, hingga nyaris menyentuh 20 persen terhadap pendapatan negara.

Faisal Basri menjelaskan, tingginya beban bunga membuat Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak mendapat kenaikan gaji selama 4 tahun di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Selama ini ingat, selama era Pak Jokowi, PNS 4 tahun tidak naik gaji."

• 64 Kabupaten/Kota Zona Oranye di 22 Provinsi Tak Berubah Status Selama 4 Minggu Berturut-turut

"Padahal, inflasi naik terus, kebutuhan semakin naik," ujarnya saat teleconference, Kamis (13/8/2020).

Artinya, kata Faisal Basri, pemerintah tidak ingin beban bunga di APBN untuk pembayaran bunga itu mencapai 20 persen dari pengeluaran pemerintah pusat.

"Akibatnya apa? Paling gampang dikorbankan yakni PNS tidak dinaikkan gajinya, kan gitu."

• 8 Kabupaten/Kota Punya Kasus Aktif Covid-19 di Atas Seribu, Empat Diantaranya di Jakarta

"Kita harus harus hati-hati, harus memperbaiki utang, jangan menjustifikasi kalau kita tidak ada masalah utang," paparnya.

Adapun sampai dengan Mei 2020, Kementerian Keuangan mencatat pembayaran bunga utang mencapai Rp 145,7 triliun, atau setara dengan 43,5 persen dari pagu APBN senilai Rp 335,2 triliun.

Realisasi tersebut mengalami peningkatan 14,7 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 127,1 triliun.

• Di Depan Anggota MPR, DPR, dan DPD, Jokowi Pidato Tanpa Teks di Tangan

Dengan Perpres Nomor 72 Tahun 2020, pemerintah akan menaikkan porsi bunga utang terhadap pengeluaran, dari 12 persen menjadi 17 persen.

"Pertanyaannya, kenapa kita minta sharing burden sama BI? Kan itu sebetulnya gali lubang tutup lubang."

"Misalnya gara-gara ongkos Covid-19 terlalu besar maka beban BI jadi besar, kemudian tergerus modalnya," beber Faisal Basri.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) soal pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II tahun 2020.

• Gibran: Siapapun Lawannya, Saya Siap Tempur

BPS merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka minus 5,32 persen.

"Kemarin BPS merilis pertumbuhan ekokomi kita di kuartal yang kedua jatuh berada di angka minus 5,32 (persen)," ucap Jokowi.

"Dan saya melihat sektor yang terdampak terkontrakasi sangat dalam di sektor pariwisata dan sektor penerbangan," tambahnya.

• Sosialisasi Diperpanjang, Polisi Baru Tilang Pelanggar Ganjil Genap Mulai 10 Agustus 2020

Jokowi juga mengatakan, angka yang diperoleh pada triwulan kedua tahun 2020, wisatawan manacanegara yang datang ke Indonesia mencapai 482 ribu orang.

Namun, saat ini turun 81 persen untuk quarter to quarter dan turun 87 persen untuk year on year.

"Memang turunnya terkontraksi sangat dalam," jelas Jokowi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengatakan, pandemi Covid-19 telah mengakibatkan krisis, tidak hanya di bidang kesehatan, melainkan juga ekonomi.

Situasi yang dihadapi tersebut bukanlah perkara mudah, karena terjadi hampir di semua negara.

Ekonomi dunia, menurut Presiden, berkontraksi minus 6 sampai 7,6 persen.

• UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 29 Juni 2020: Pasien Positif Jadi 55.092 Orang, Sembuh 23.800

"Artinya apa? Ini global, dunia sudah masuk ke yang namanya resesi."

"Dan bahkan saya sampaikan tahun ini Singapura diprediksi minus 6,8 pesen, Malaysia minus 8, Amerika minus 9,7."

"Inggris minus 5,4, Jerman minus 11,2, Perancis minus 17,2 Jepang minus 8,3," kata Presiden saat meninjau Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (30/6/2020).

• Sidang Vonis Kasus Penganiayaan Novel Baswedan Digelar 16 Juli 2020, Hakim Diminta Independen

Oleh sebab itu, menurut Presiden, manajemen krisis harus dikelola dengan baik.

Penanganan masalah kesehatan harus pararel dengan penanganan dampak ekonomi.

Sehingga, menurutnya selain bisa mengendalikan penyebaran Covid-19 , ekonomi masyarakat tidak terpuruk.

• Kabar Baik! Sudah Sebulan Lebih Tidak Ada Pasien Meninggal Akibat Covid-19 di Kota Bekasi

"Inilah yang harus hati-hati mengelola, memanajemeni krisis ini agar urusan kesehatan dan ekonomi ini bisa berjalan beriringan," tuturnya.

Akibat pandemi, menurut Presiden, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal pertama turun dari kisaran 5 persen ke 2,97 persen.

Ia khawatir pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua akan minus, karena semua aktivitas ekonomi terganggu.

• Penasihat Hukum Terdakwa: Buat Apa Jujur dan Akui Perbuatan Bila Masih Dituntut Hukuman Berat?

"Karena kalau kita lihat sekarang ini yang namanya demand terganggu, supply terganggu produksi terganggu," papar Presiden. 

"Kuartal kedua kita sangat khawatir bahwa kita sudah berada di posisi minus pertumbuhan ekonomi kita."

"Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, gas dan remnya itu betul-betul diatur."

• Divisi Hukum Polri Siap Bela Novel Baswedan Jika Diminta

"Jangan sampai melonggarkan (gas) tanpa sebuah kendali rem, sehingga mungkin ekonominya bagus tapi Covid-nya juga naik."

"Bukan itu yang kita inginkan, (tapi) Covidnya terkendali, ekonominya juga tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat," tambahnya.

Menurut Presiden, mengelola krisis yang diakibatkan pandemi Covid-19 memang bukan perkara mudah.

• Kuasa Hukum Penyerang Novel Baswedan: Banyak Tak Tahu Fakta Persidangan Namun Seenaknya Komentar

Oleh karena itu, perlu kerja sama dan sinergi antar-berbagai lembaga agar Indonesia bisa melewati masa krisis dengan baik.

"Oleh sebab itu kalau kita bisa mengatur, mengelola gas dan rem antara kesehatan dan ekonomi, inilah yang kita harapkan."

"Dan ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, bukan hanya gubernur, bupati, dan wali kota."

• PKS Dikabarkan Masuk Koalisi, Mardani Ali Sera: Kami Istikamah Oposisi, Demokrasi Mesti Diselamatkan

"Tapi jajaran Forkopimda, TNI, Polri, seluruh Gugus Tugas agar betul-betul menjaga agar itu bisa berjalan dengan baik," bebernya. (Danang Triatmojo)