Anies Baswedan Bangga Jakarta Kembali Jadi Provinsi Paling Demokratis di Indonesia 11 Kali Beruntun

WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, untuk ke-11 kalinya Jakarta dinilai sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia.

Hal itu berdasarkan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

Melalui akun media sosial Instagram @aniesbaswedan, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu memamerkan data dari BPS.

• Polri Ciduk Buronan AS di Bali, Jadi Syarat Pulangkan Dua Buronan Kelas Kakap Indonesia

Kata Anies Baswedan, capaian indeks demokrasi di Jakarta pada 2019 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Pada tahun 2018, nilai indeks demokrasi tembus 85,08 (kinerja baik), kemudian naik 3,21 poin menjadi 88,29 pada 2019.

“Alhamdulillah ini untuk kesekian kalinya DKI Jakarta kembali dinilai sebagai provinsi paling demokratis se-Indonesia,” kata Anies Baswedan seperti dikutip dari akun Instagram @aniesbaswedan, Kamis (6/8/2020).

• Jokowi Terbitkan Inpres 6/2020, Polri Diperintahkan Tegakkan Penerapan Protokol Kesehatan

“Angka ini sekaligus memecahkan rekor angka IDI (indeks demokrasi Indonesia) tertinggi selama 11 tahun perhitungannya,” tambah Anies Baswedan.

Anies Baswedan memaparkan, peningkatan indeks ini didorong oleh adanya perbaikan pada aspek hak-hak politik yang meningkat.

Pada 2018 lalu, nilainya 75,43, kemudian naik 8,43 poin menjadi 83,86 pada 2019.

• Tak Masuk Tim Pemenangan dan Positif Covid-19, Achmad Purnomo Tetap Restui Gibran-Teguh

Kenaikan ini juga didorong oleh adanya peningkatan penggunaan hak suara pada Pemilu Legislatif 2019 lalu.

Selain itu, capaian aspek lembaga demokrasi di tahun 2019 ini juga membaik 4,07 poin dari 2018 lalu.

Saat itu nilainya 87,82 poin dan tahun 2019 menjadi 91,89 poin.

• Gibran: Siapapun Lawannya, Saya Siap Tempur

Salah satu indikator yang berkontribusi dalam penilaian ini adalah perbaikan transparansi anggaran di Pemprov DKI Jakarta.

“Bahkan aspek kebebasan berkeyakinan kita juga naik dan mendapat nilai sempurna 100,” imbuh Anies Baswedan.

Meski nilai aspek hak politik dan lembaga demokratis naik, aspek kebebasan sipil di Jakarta turun 4,58 poin dibanding 2018 lalu.

• Sosialisasi Diperpanjang, Polisi Baru Tilang Pelanggar Ganjil Genap Mulai 10 Agustus 2020

Saat itu nilainya 95,59 poin, kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 91,01 poin.

“Tetapi itu masih masuk sebagai kategori baik,” ujarnya.

Sekalipun capaian indeks demokrasi DKI di tahun ini cukup tinggi, kata dia, tapi masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah.

• DAFTAR 8 Anggota Paskibraka untuk Upacara HUT ke-75 RI di Istana, Rekrutmen Tahun 2019

Menurutnya, nilai IDI tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja, tapi dari aspek lainnya.

Di antaranya peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan, dan penegak hukum.

“Oleh karena itu, capaian IDI merupakan hasil usaha kita semua di Jakarta,” ucapnya.

• UPDATE 6 Agustus 2020: Pasien Positif Covid-19 di Secapa AD Sisa 114 Orang

BPS DKI Jakarta menjelaskan soal turunnya aspek kebebasan sipil dalam pendataan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019.

Pada 2019, terjadi penurunan 4,08 poin terhadap aspek kebebasan sipil di Jakarta pada tahun sebelumnya atau 2018 lalu.

“Aspek Kebebasan Sipil di tahun 2019 ini justru menurun sebanyak 4,08 poin sekalipun masih dalam kategori baik (91,01 di tahun 2019),” kata Buyung berdasarkan keterangan tertulis, Kamis (6/8/2020).

• KPK Diminta Proaktif Usut Skandal Pelarian Djoko Tjandra Tanpa Perlu Dipersilakan

Buyung menjelaskan, penurunan capaian ini tidak terlepas dari ‘panas’nya suasana kontestasi pada pelaksanaan Pemilu 2019, yang berujung pada kekerasan terhadap jurnalis dalam peliputan berita.

Suasana panas ini bukan hanya terjadi sebelum pemilu, namun juga setelah pemilu berupa gelombang dua demonstrasi besar.

“Dua demontrasi besar itu, terkait penolakan hasil pemilu di Bawaslu pada Mei 2019 dan demo terkait penolakan revisi UU KPK dan RUU KUHP di Gedung MPR pada September 2019,” jelas Buyung.

• KSPI Berharap Bantuan untuk Pekerja Bergaji di Bawah Rp 5 Juta per Bulan Segera Direalisasikan

Meski mengalami penurunan, untuk dua aspek lain seperti hak-hak politik dan lembaga demokrasi justru naik.

Nilai hak-hak politik pada 2018 lalu tembus 75,43 poin, kemudian pada 2019 naik menjadi 83,86 poin.

Sedangkan aspek lembaga demokratis naik dari 87,82 poin pada 2018, menjadi 91,89 poin pada 2019.

• Butuh Pendekatan dan Patron Khusus untuk Sadarkan Masyarakat yang Percaya Covid-19 Konspirasi

Secara keseluruhan, nilai IDI dari tiga aspek tersebut di DKI Jakarta pada 2019 menjadi 88,29 poin atau naik 3,21 poin dibanding 2018 yang hanya 85,08 poin.

Dia menambahkan, BPS DKI Jakarta turut menggandeng lembaga lain untuk merumuskan pengukuran IDI sejak 2009 lalu.

Instansi yang dimaksud seperti Bappenas, Kemenkopolhukam, Kemendagri, dan tim ahli.

• Bangkitkan Ekonomi, Jokowi Ingin Gabungkan BUMN Penerbangan dan Pariwisata

“Tim ahli terdiri dari Prof Maswadi Rauf dari Universitas Indonesia, Prof Musdah Mulia dari UIN Syarif Hidayatullah."

"Dr Syarif Hidayat dari LIPI, dan Dr Abdul Malik Gismar dari Universitas Paramadina,” jelasnya.

Buyung menjelaskan, IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia, berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi.

• Anies Baswedan Bangga Jakarta Kembali Jadi Provinsi Paling Demokratis di Indonesia 11 Kali Beruntun

Yakni, aspek kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi.

“IDI bertujuan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi,” paparnya. (*)