Jawab Kritik Faisal Basri kepada Menteri BUMN, Arya Sinulingga: Erick Thohir Sudah Kerjakan Semua

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menjawab kritik pedas yang dilontarkan ekonom senior Indef Faisal Basri.

“Apa yang disampaikan Bang Faisal Basri itu sudah dikerjakan semua."

"Misalkan masalah tagihan PLN ke pemerintah, itu kan sudah diurus oleh Pak Erick,” kata Arya saat dikonfrmasi Tribun, Selasa (28/7/2020).

• Erick Thohir Jadi Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19, Faisal Basri: Kacau Ini

Menurutnya, selama ini ada narasi tagihan PLN tidak tertagih ke pemerintah selama bertahun-tahun.

“Sekarang ini sudah tertagih, triliun itu sudah tertagih, artinya sudah masuk ke APBN 2020,” lanjut Arya.

Dia menyampaikan hal lain yang dikritik Faisal Basri terkait utang pemerintah ke Pertamina.

• Kasus Positif Covid-19 Tembus Angka Psikologis, Wiku Adisasmito: Indonesia Masih Krisis

Arya bilang utang tersebut juga sudah diurus dan masuk ke dalam anggaran negara.

Juga, maskapai pelat merah Garuda Indonesia yang telah mendapat persetujuan dana talangan atau pinjaman Rp 8,5 triliun.

“Utang Garuda sudah direstrukturisasi untuk memperbaiki keuangan perusahaan,” papar Arya.

• Doni Monardo Akui Tak Tahu Kapan Puncak Pandemi Covid-19 di Indonesia Tiba

“Masalah Garuda sudah diurus. Garuda sudah mendapat MCB untuk urusan pinjaman Rp 8,5 triliun. Restrukturisasi sudah dilakukan Garuda Bulan Juni," jelasnya.

Bahkan, dalam hal penanggulangan Covid-19 juga diurus oleh Menteri BUMN, seperti penyediaan rumah sakit darurat, tes PCR, hingga masalah vaksin.

Arya menyebut Menteri BUMN memiliki etos kerja yang baik dan sangat cepat menyelesaikan urusan.

• Jadi Tersangka, Polri Belum Niat Pecat Brigjen Prasetijo Utomo

“Mungkin itu juga alasan Presiden Joko Widodo memilih Pak Erick menangani ini semua, karena melihat kerja cepatnya,” tuturnya.

Sebelumnya, Faisal Basri mengkritik penugasan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Faisal Basri menilai penunjukan ini tidak tepat, karena seluruh BUMN dalam kondisi bermasalah.