Buronan Kejaksaan Agung

MAKI Bakal Gugat Jokowi ke PTUN Jika Tak Cabut Status WNI Djoko Tjandra

Boyamin Saiman menyurati Presiden Joko Widodo, meminta status kewarganegaraan Djoko Tjandra dicabut.

Editor: Yaspen Martinus
Twitter @habiburokhman
Salinan paspor Djoko Tjandra 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menyurati Presiden Joko Widodo, meminta status kewarganegaraan Djoko Tjandra dicabut.

Boyamin Saiman menilai status WNI Djoko Tjandra harus dicabut, karena yang bersangkutan memiliki kewarganegaraan Papua Nugini dalam bentuk paspor atas nama Joe Chan, yang akan berakhir pada 2023.

"Hari ini, MAKI telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi untuk mencabut status Warga Negara Indonesia atas nama Joko Soegiarto Tjandra," kata Boyamin Saiman kepada Tribunnews lewat pesan tertulis, Kamis (23/7/2020).

UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 23 Juli 2020: Melonjak 1.906, Pasien Positif Tembus 93.657 Orang

Boyamin Saiman mengungkapkan, pencabutan status kewarganegaraan bertujuan untuk membekukan aset dan saham kepemilikan Djoko Tjandra.

Sebab, menurut dia, pencetakan KTP elektronik Djoko Tjandra di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, beberapa waktu lalu, tidak hanya sekadar mengurus peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Namun ternyata mengurus aset dan sahamnya dalam bentuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)."

Djoko Tjandra Masih Berbisnis, Boyamin Saiman Minta Pemerintah Jangan Mau Dikadali Lagi

"Dari perusahaan-perusahaannya yang selama ini tidak bisa dilakukan karena berada di luar negeri dan tidak memiliki KTP."

"Pemerintah kita harus berani melakukan sandera, bekukan aset Djoko Tjandra untuk memaksanya pulang dan bersedia menjalani hukuman penjara 2 tahun," tegasnya.

Dalam surat bernomor: 078/MAKI/VII/2020, Boyamin Saiman mengultimatum akan menggugat Jokowi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika permintaannya tidak terpenuhi.

SOS Children’s Villages Minta Anak yang Terancam Kehilangan Pengasuhan Orang Tua Diprioritaskan

"Bahwa jika kewarganegaraan atas nama sdr Joko Soegiarto Tjandra tersebut tidak dicabut sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku."

"Kami akan melakukan upaya hukum gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara," ucapnya.

Sebelumnya, Boyamin Saiman meminta pemerintah jangan mau lagi dikadali oleh Djoko Tjandra.

LIVE STREAMING Adian Napitupulu Buka-bukaan Soal Masalah di BUMN

Sebab, menurut Boyamin Saiman, pemerintah sudah dikadali oleh Djoko Tjandra karena mulusnya buronan tersebut mengurus berkas-berkas untuk peninjauan kembali (PK)

"Kalau masih peduli dengan rakyatnya, sudah dikadali, jangan sampai dikadali dalam urusan ekonomi," kata Boyamin Saiman dalam Sarasehan Kebangsaan yang digelar Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN PIM), Kamis (23/7/2020).

 Akankah PDIP Tak Ajak PKS dan Demokrat Berkoalisi? Djarot: Tergantung Masing-masing Daerah

Dikadali dalam urusan ekonomi yang dimaksud Boyamin Saiman adalah Djoko Tjandra ternyata selain mengurus PK, juga diduga masih berbisnis, di antaranya melalui jual beli saham perusahaan properti.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved