Anies Baswedan Paparkan Realisasi Pendapatan Daerah 2019 Sebesar Rp 62,30 Triliun di Bawah Target

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019 di ruang paripurna DPRD DKI Jakarta pada Rabu (22/7/2020).

Dalam paparannya, Gubernur Anies menyampaikan realisasi pendapatan daerah sebesar 83,07 persen, dan realisasi belanja daerah sebesar 83,41 persen pada tahun anggaran 2019.

“Pendapatan daerah dalam tahun anggaran 2019 ditargetkan sebesar Rp 74,99 triliun dan terealisasi sebesar Rp 62,30 triliun atau 83,07 persen,” kata Anies dalam sambutannya pada Rabu (22/7/2020).

• 26 Warga Grogol Petamburan Terpapar Covid-19, Sebanyak 19 Warga Sudah Dibawa ke RS Wisma Altet

• Ini Alasan Wali Kota Bekasi Ngotot CFD Tetap Digelar Meski 2 Pengunjung Positif Corona

Anies merinci, untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp 45,70 triliun atau 89,90 persen dari target Rp 50,84 triliun; realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp 14,49 triliun atau 68,02 persen dari target Rp 21,31 triliun; dan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah yang mencapai Rp 2,04 triliun atau 73,28 persen dari target Rp 2,78 triliun.

Sementara untuk komponen belanja daerah yang ditargetkan sebesar Rp 77,85 triliun, hanya terealisasi sebesar Rp 64,93 triliun atau 83,41 persen. Belanja daerah itu terdiri dari, ralisasi belanja tidak langsung sebesar Rp 29,56 triliun atau 88,80 persen dari anggaran sebesar Rp 33,29 triliun dan belanja langsung sebesar Rp 35,37 triliun atau 79,38 persen dari anggaran sebesar Rp 44,56 triliun.

“Belanja daerah telah digunakan untuk pelaksanaan program prioritas sesuai dengan lima misi dalam RPJMD 2017-2022,” ujar Anies.

• Teka-teki Masa Depan Ralf Rangnick Akhirnya Terkuak, Dia Batal Tangani AC Milan

Pertama, Jakarta kota yang aman, sehat, cerdas, berbudaya, dengan memperkuat nilai-nilai keluarga dan memberikan ruang kreativitas melalui kepemimpinan yang melibatkan, menggerakkan dan memanusiakan.

Di antaranya program wajib belajar 12 tahun dianggarkan sebesar Rp 3,03 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 2,73 triliun atau 90,32 persen.

Kemudian, program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dianggarkan sebesar Rp 2,55 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 2,20 triliun atau 86,16 persen.

Lalu program jaminan pemeliharaan kesehatan daerah dianggarkan sebesar Rp 1,60 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 1,42 triliun atau 88,63 persen.

• Menghadapi Cagliari Simone Inzaghi Kurang Semangat Sebab timnya Sudah Aman ke Liga Champions

Selanjutnya, program rehabilitasi sosial dianggarkan sebesar Rp 234,48 miliar dan terealisasikan sebesar Rp 207,69 miliar atau 88,58 persen dan program pengembangan dan pembinaan olahraga dianggarkan sebesar Rp 1,71 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 1,44 triliun atau 84,30 persen.

Kedua, Jakarta kota yang memajukan kesejahteraan umum melalui terciptanya lapangan kerja, kestabilan dan keterjangkauan kebutuhan pokok, meningkatnya keadilan sosial, percepatan pembangunan infrastruktur, kemudahan investasi dan berbisnis, serta perbaikan pengelolaan tata ruang.

Di antaranya program pembinaan kewirausahaan dan pengembangan UKM dianggarkan sebesar Rp 127,17 miliar dan terealisasikan sebesar Rp 92,18 miliar atau 72,49 persen.

• Hana Hanifah Bantah Terima Uang Rp 20 Juta

Lalu program peningkatan keselamatan lalu lintas dan Angkutan dianggarkan sebesar Rp 101,69 miliar dan terealisasikan sebesar Rp 86,08 miliar atau 84,65 persen. Program pengendalian banjir dan abrasi dianggarkan sebesar Rp 3,31 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 2,11 triliun atau 63,76 persen.

Program pengelolaan persampahan dianggarkan sebesar Rp 2,61 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 1,67 triliun atau 63,92 persen dan program pembangunan/peningkatan jalan dan jembatan dianggarkan sebesar Rp 2,66 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 1,75 triliun atau 65,84 persen.

Ketiga, Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Di antaranya program pengelolaan, pembinaan dan pengembangan ASN dianggarkan sebesar Rp 11,44 miliar dan terealisasikan sebesar Rp 9,08 miliar atau 78,79 persen.

• Presenter Vicky Prasetyo Belum Dijenguk Keluarga

Program pembinaan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah dianggarkan sebesar Rp 85,75 miliar dan terealisasikan sebesar Rp 67,17 miliar atau 78,33 persen.

Keempat, Jakarta sebagai kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Di antaranya program pengelolaan pertamanan dianggarkan sebesar Rp 1,97 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 1,60 triliun atau 81,18 persen, dan program penataan kawasan pemukiman dianggarkan sebesar Rp 552,66 miliar dan terealisasikan sebesar Rp 337,53 miliar atau 61,07 persen.

Kelima, Jakarta Ibu Kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Programnya, pengembangan destinasi pariwisata dianggarkan sebesar Rp 250,15 miliar dan terealisasikan sebesar Rp 201,11 miliar atau 80,40 persen.

• Masjid Islamic Centre Berkolaborasi dengan Yayasan Rumah Zakat Dalam Menyalurkan Hewan Kurban

“Untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp 11,78 triliun, yang di antaranya berasal dari sisa lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2018; dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2019 sebesar Rp 7,93 triliun.

Di antaranya digunakan untuk penyertaan modal kepada PDAM Jaya, PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo, dan PT MRT Jakarta.

“Sehingga dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, diperoleh sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 1,20 triliun,” ujarnya,.

Dalam kesempatan itu, Anies memaparkan posisi neraca daerah per 31 Desember 2019 yang terdiri dari Aset sebesar Rp 517,15 triliun; kewajiban sebesar Rp 10,58 triliun; dan ekuitas sebesar Rp 506,57 triliun.

“Alhamdulillah berkat doa dan kerja keras kita bersama, Hasil audit atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya.

• AS - China Makin Tegang, AS Perintahkan China Tutup Konsulatnya di Houston

“Hal ini merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dan Opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2019 merupakan perolehan ketiga kalinya secara berturut-turut yang diraih sejak Tahun 2017-2019,” tambah Anies.

Anies menekankan perolehan Opini WTP dari BPK bukan menjadi tujuan akhir, tetapi bagian dari proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan pada tahun 2020 di antaranya pembenahan sistem perencanaan dan penganggaran daerah melalui implementasi Sistem Informasi Smart Planning Budgeting. Kemudian, Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Link Live Streaming Mata Najwa Trans 7 Bertemakan Buronan Istimewa, Najwa Shihab Bahas Djoko Tjandra

Lalu peningkatan akuntabilitas penatausahaan belanja BOS dan BOP sekolah, selanjutnya pembenahan penatausahaan aset daerah, dengan melakukan penyempurnaan pengembangan Sistem Informasi Aset Daerah, menetapkan hasil inventarisasi aset Perangkat Daerah/Unit Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan penyelesaian aset hasil sensus melalui Majelis Penetapan Status Barang Milik Daerah.

“Terakhir, melakukan percepatan tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI,” ungkap Anies. (faf)