Anies Baswedan Paparkan Realisasi Pendapatan Daerah 2019 Sebesar Rp 62,30 Triliun di Bawah Target

Ketiga, Jakarta tempat wahana aparatur negara yang berkarya, mengabdi, melayani, serta menyelesaikan berbagai permasalahan kota dan warga, secara efektif, meritokratis dan berintegritas.

Di antaranya program pengelolaan, pembinaan dan pengembangan ASN dianggarkan sebesar Rp 11,44 miliar dan terealisasikan sebesar Rp 9,08 miliar atau 78,79 persen.

• Presenter Vicky Prasetyo Belum Dijenguk Keluarga

Program pembinaan pengelolaan dan penatausahaan aset daerah dianggarkan sebesar Rp 85,75 miliar dan terealisasikan sebesar Rp 67,17 miliar atau 78,33 persen.

Keempat, Jakarta sebagai kota yang lestari dengan pembangunan dan tata kehidupan yang memperkuat daya dukung lingkungan dan sosial.

Di antaranya program pengelolaan pertamanan dianggarkan sebesar Rp 1,97 triliun dan terealisasikan sebesar Rp 1,60 triliun atau 81,18 persen, dan program penataan kawasan pemukiman dianggarkan sebesar Rp 552,66 miliar dan terealisasikan sebesar Rp 337,53 miliar atau 61,07 persen.

Kelima, Jakarta Ibu Kota yang dinamis sebagai simpul kemajuan Indonesia yang bercirikan keadilan, kebangsaan dan kebhinekaan.

Programnya, pengembangan destinasi pariwisata dianggarkan sebesar Rp 250,15 miliar dan terealisasikan sebesar Rp 201,11 miliar atau 80,40 persen.

• Masjid Islamic Centre Berkolaborasi dengan Yayasan Rumah Zakat Dalam Menyalurkan Hewan Kurban

“Untuk penerimaan pembiayaan sebesar Rp 11,78 triliun, yang di antaranya berasal dari sisa lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2018; dan pengeluaran pembiayaan pada tahun 2019 sebesar Rp 7,93 triliun.

Di antaranya digunakan untuk penyertaan modal kepada PDAM Jaya, PD Pembangunan Sarana Jaya, PT Jakarta Propertindo, dan PT MRT Jakarta.

“Sehingga dari realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut, diperoleh sisa lebih perhitungan anggaran tahun 2019 sebesar Rp 1,20 triliun,” ujarnya,.

Dalam kesempatan itu, Anies memaparkan posisi neraca daerah per 31 Desember 2019 yang terdiri dari Aset sebesar Rp 517,15 triliun; kewajiban sebesar Rp 10,58 triliun; dan ekuitas sebesar Rp 506,57 triliun.

“Alhamdulillah berkat doa dan kerja keras kita bersama, Hasil audit atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019, BPK kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya.

• AS - China Makin Tegang, AS Perintahkan China Tutup Konsulatnya di Houston

“Hal ini merupakan penghargaan tertinggi atas proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan Pemerintah DKI Jakarta dan Opini WTP atas LKPD Tahun Anggaran 2019 merupakan perolehan ketiga kalinya secara berturut-turut yang diraih sejak Tahun 2017-2019,” tambah Anies.

Anies menekankan perolehan Opini WTP dari BPK bukan menjadi tujuan akhir, tetapi bagian dari proses peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan demi terwujudnya pengelolaan keuangan pada tahun 2020 di antaranya pembenahan sistem perencanaan dan penganggaran daerah melalui implementasi Sistem Informasi Smart Planning Budgeting. Kemudian, Pengembangan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai tindak lanjut implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

• Link Live Streaming Mata Najwa Trans 7 Bertemakan Buronan Istimewa, Najwa Shihab Bahas Djoko Tjandra