RDP Tertutup dengan Komisi III, BW: Apakah Rezim KPK Tengah Bersekutu dan Dibayangi Kuasa Kegelapan?

RDP antara Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tertutup, Selasa (7/7/2020), menuai kritik dari Bambang Widjojanto.

Editor: Yaspen Martinus
Kompas.com
Bambang Widjojanto menjadi pembicara dalam peluncuran Anti-Corruption Film Festival (ACFFest) 2015 di Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail, Jakarta, Rabu (11/2/2015). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara tertutup, Selasa (7/7/2020), menuai kritik dari Bambang Widjojanto.

Menurut BW, panggilannya, harus ada alasan yang kuat untuk bisa menjelaskan kenapa RDP tersebut dilakukan secara tertutup.

Apalagi, kata dia, baru pertama kali di era kepemimpinan Firli Bahuri RDP berlangsung di KPK.

Masih Ada 4 Zona Merah Covid-19 di Jakarta Barat, Dua Diantaranya di Palmerah

"Fakta ini semakin menjelaskan perbedaan yang sangat fundamental antara pimpinan KPK saat ini dengan banyak periode kepemimpinan KPK sebelumnya."

"Yang nyaris menabukan rapat tertutup seperti ini," kata BW lewat keterangan tertulis, Rabu (8/7/2020).

BW menilai hal itu melanggar prinsip keterbukaan yang tercantum di dalam Undang-undang KPK.

Pengguna Air PDAM di Kabupaten Bekasi Meningkat Selama Pandemi, tapi Banyak yang Tunggak Tagihan

"Ada prinsip penting di dalam UU KPK yang dilanggar, yaitu prinsip keterbukaan," ujar BW.

Tak hanya itu, menurut BW, rapat yang berlangsung secara tertutup itu juga menimbulkan pertanyaan di publik.

"Apakah rezim KPK saat ini tengah bersekutu dan dibayangi kuasa kegelapan?" Tanya BW.

UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 8 Juli 2020: Rekor Tertinggi, Pasien Baru Tambah 1.853 Orang!

Lebih lanjut BW berharap, pimpinan KPK di bawah komando Firli Bahuri menghentikan segala tindakan yang berpotensi menggerus kepercayaan publik pada lembaga anti-rasuah.

"Menyadari dan insyaf pada amanah yang berat yang harus ditanggung pimpinan KPK, jauh lebih bermakna bagi upaya pemberantasan korupsi," tutur BW.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR Herman Hery menyampaikan, alasan rapat digelar tertutup, karena ada hal sensitif yang bakal ditanyakan anggota Komisi III ke pimpinan KPK.

Jokowi Ingin BPIP Dipayungi Undang-undang, Bukan Perpres

Sehingga, RDP disepakati dilakukan secara tertutup.

"Ada hal-hal yang mungkin sensitif dipertanyakan oleh anggota, sehingga itu tidak menjadi sesuatu yang disalahartikan ke luar," kata Herman di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    Tribun JualBeli
    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved