Perluasan Kawasan Ancol Dianggap Lanjutkan Reklamasi, Taufik: Makanya Baca Raperda

WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Pimpinan DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra memandang pihak yang mengkritisi perluasan kawasan Ancol, Jakarta Utara, tak paham rancangan pemerintah daerah.

Partai pendukung Anies Baswedan pada Pilkada 2017 lalu ini menyebut, perluasan lahan yang dimaksud bukanlah reklamasi yang dihentikan Gubernur DKI Jakarta pada 2018 silam.

“Enggak (reklamasi), karena ini nyambungnya dengan darat."

• Tak Mau Negara Dipermainkan Djoko Tjandra, Pemerintah Segera Hidupkan Lagi Tim Pemburu Koruptor

"Kalau reklamasi itu kan ada kanalnya."

"Tapi kalau ini nyambungnya dengan darat kayak Marina (Dermaga Marina Ancol),” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik, Kamis (9/7/2020).

Taufik mengatakan, Anies Baswedan telah menunaikan janji kampanye untuk mencabut 17 izin reklamasi pulau yang dikeluarkan oleh gubernur sebelumnya.

• Menaker: 500 TKA Asal Cina Bisa Menyerap 5.000 Tenaga Kerja Lokal

Namun, dari 17 pulau itu, empat di antaranya, yakni Pulau C,D, G, dan M sudah keburu dibangun menjadi Pulau Pantai Kita, Maju, dan Bersama.

“Jadi itu (yang mengkritik) karena dia enggak paham apa yang disetop Anies Baswedan soal reklamasi."

"Makanya baca Raperda soal 13 pulau (Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil)."

• Jokowi: Membuat Peraturan Menteri Sehari Selesai, Itu Loh yang Saya Inginkan

"Di situ kemudian dipenggal, pulau ini siapa dan kalau yang ini siapa,” saran Taufik.