Virus Corona Jabodetabek
Desak Anies Baswedan Tak Lagi Gelar Car Free Day, PSI: Apa Urgensinya?
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedaan meniadakan kembali pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB).
Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedaan meniadakan kembali pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor (HBKB).
Event ini biasanya digelar pada Hari Minggu di Jalan Sudirman-Thamrin.
PSI memandang pelaksanaan HBKB pada Minggu (21/6/2020) justru memicu penularan Covid-19 karena masyarakat banyak berkurumun.
• UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 22 Juni 2020: 18.735 Pasien Sembuh, 46.845 Positif, 2.500 Wafat
“Sebetulnya apa urgensi pembukaan HBKB?"
"DKI harusnya mendorong masyarakat berolahraga di sekitaran rumah dengan jaga jarak."
"Bukan justru berbondong-bondong membuat kerumunan massa dan memicu infeksi Covid-19,” kata Wakil Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian Untayana, berdasarkan keterangan tertulis, Senin (22/6/2020).
• Kemendikbud: Kerja Sama dengan Netflix Tak Gunakan Dana APBN Sedikitpun
Meski memasuki fase transisi, lanjutnya, situasi di Jakarta masih belum sepenuhnya normal.
Pemprov DKI Jakarta sebaiknya tidak gegabah membuat kebijakan karena angka kasus positif Covid-19 di Jakarta masih tinggi.
Yakni, mencapai 9.830 orang dengan rata-rata penambahan 100 pasien positif setiap harinya.
• Kepala Bappenas Perkirakan Tahun Ini Penggangguran Tambah Hingga 5,5 Juta Orang
Justin menilai angka ini tidak akan melandai apabila kegiatan HBKB terus berjalan.
“Kemarin pengunjung HBKB sudah membeludak."
"Minggu depan akan semakin banyak orang datang berbondong-bondong dan kerumunan massa akan semakin tidak bisa dikendalikan,” tuturnya.
• Jokowi Perintahkan RS Darurat di Surabaya Dikelola TNI Seperti Wisma Atlet dan Pulau Galang
Dengan banyaknya akses keluar masuk sepanjang Jalan Sudirman-Thamrin, pembatasan pengunjung sulit diterapkan, sehingga otomatis protokol kesehatan jaga jarak tidak berlaku.
Penempatan 500 petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) juga tidak akan efektif, karena pengunjung hanya mendapat mendapat teguran atau hukuman sosial ringan.
Warga yang melanggar, kata dia, juga sulit dikeluarkan dari area kawasan HBKB.
• Laboratorium Vaksin Flu Burung di Bandung Segera Dirombak untuk Genjot Produksi PCR
