Rizal Ramli Jawab Tantangan Luhut Debat Soal Utang Negara, Sendirian Hadapi Tim Ekonomi Pemerintah

Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menjawab tantangan debat dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

TRIBUNNEWS/DANY PERMANA
Ekonom Rizal Ramli berbincang dengan awak Tribunnews.com, terkait perkembangan ekonomi Indonesia terbaru, di Kantor Redaksi Tribun Network, Palmerah, Jakarta, Rabu (6/2/2019). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Mantan Menko Perekonomian Rizal Ramli menjawab tantangan debat dari Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan.

Rizal Ramli melalui perwakilannya, Adhie M Massardi, mengatakan Luhut disyaratkan mengajak tim ekonominya.

Karena menurut Rizal, yang bakal didebat bukan hanya persoalan utang negara, tapi kebijakan ekonomi kabinet secara keseluruhan juga akan diminta pertanggungjawabannya saat debat.

Kasus Baru Covid-19 Melonjak Lagi, Politikus PAN: Kita Ingin Damai, tapi Coronanya Belum Mau

"Oleh sebab itu, Bang Rizal minta nanti Pak Luhut itu didampingi dengan tim ekonominya."

"Baik Menteri Keuangan Sri Mulyani, maupun Menko Ekonomi Airlangga Hartarto dan menteri lain yang dianggap menjadi bagian dari tim ekonomi," kata Adhie saat konferensi pers di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2020).

Pihak Rizal Ramli mewacanakan debat digelar pada Rabu 24 Juni 2020, tata cara debat dan tempatnya ditentukan kemudian.

Minta Maaf kepada Komisi VIII DPR Soal Haji, Menteri Agama: Saya Harus Selamatkan Muka Pemerintah

Saat debat berlangsung nanti, kata Adhie, Rizal Ramli akan menghadapi Luhut dan tim ekonominya seorang diri.

"Sementara Bang Rizal cukup sendirian."

"Nanti kita men-challenge kebijakan-kebijakan ekonomi yang selama ini dilakukan pemerintah dan yang akan dilakukan oleh pemerintah," kata eks juru bicara Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) itu.

Ini Penyebab Menteri Agama Tak Koordinasi dengan Komisi VIII DPR Saat Batalkan Keberangkatan Calhaj

Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menantang pihak-pihak yang mengkritisi utang Indonesia untuk bertemu dengannya.

Menurut Luhut, utang pemerintah yang mencapai lebih dari Rp 3,600 triliun tidak perlu dipersoalkan selama digunakan untuk kegiatan produktif.

Namun, beberapa waktu kemudian, tantangan terbuka ini diklarifikasi oleh juru bicaranya, Jodi Mahardi.

Perdana Kunjungi Markas Gugus Tugas Covid-19, Jokowi: Jangan Sampai Terjadi Gelombang Kedua!

Ia meluruskan apa yang dimaksud Menko Luhut soal debat.

“Saya meluruskan dulu, Pak Luhut itu bukan menantang."

"Pak Luhut itu mengajak mereka yang punya data dan fakta terkait dengan utang Indonesia untuk datang diskusi konstruktif."

Ridwan Kamil Pastikan Tak Ada Lagi Zona Merah di Jawa Barat, Angka Penularan Covid-19 di Level 0,7

"Beredar di sana kan Pak Luhut menantang, padahal tidak,” terang Jodi.

Jodi menegaskan, Luhut dengan tangan terbuka menerima para pengkritiknya untuk duduk bersama melakukan diskusi ilmiah, guna mencari jalan keluar terhadap permasalahan tersebut.

“Jadi bukan menantang, sama-sama lah duduk bareng kita diskusi yang konstruktif."

Jawa Barat Gratiskan Biaya SMA dan SMK Negeri, Siswa Sekolah Swasta Dibantu Rp 1,5 Juta per Tahun

"Mencari jalan supaya arah pikiran kita tepat."

"Kita welcome saja, Pak Luhut diskusi,” ujar Jodi.

Beberapa pihak pun telah menyatakan kesiapannya meladeni debat dengan Menko Luhut.

Seperti Guru Besar Ekonomi Universitas Indonesia Djamester Simarmata dan mantan Menko Perekonomian era Gus Dur, Rizal Ramli.

Tantang Pengkritik

Pemerintah hingga kini masih menambah utang negara, khususnya ketika negara dilanda pandemi virus corona seperti sekarang.

Berbagai pihak pun terus mengkritik pemerintah yang terus menambah utang negara.

Namun, kritikan itu tampaknya membuat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meradang.

Ini 4 Syarat Kudeta Bisa Terjadi Menurut Pengamat, Kalau Tak Terpenuhi Termasuk Nekat

Bahkan Luhut siap menantang para pengkritik utang negara itu dengan bertatap muka dengannya.

Dikutip dari Kompas.com, Luhut mengaku ingin berbincang terkait penambahan utang negara selama pandemi Covid-19.

"Jadi kalau ada yang mengkritik kami, sini saya juga pengin ketemu."

Siap Pasang Badan Hadapi Pihak yang Fitnah Prabowo, Habiburokhman: Hati-hati Tenggelam!

"Jadi jangan di media sosial saja. Nanti ketemu kami, ngomong," ujarnya melalui diskusi virtual, Jakarta, Selasa (2/6/2020).

"Enggak usah ngomong di TV-lah, ketemu saya sini."

"Nanti dia kasih angkanya, saya tentara walaupun bukan lulusan ekonomi, saya bisalah jawab itu."

Jokowi: Beradaptasi dengan Covid-19 Bukan Berarti Kita Menyerah Apalagi Kalah

"Tapi, jangan rakyat dibohongin," sambungnya.

Mantan Komandan Khusus Satgas Tempur Kopassus itu menjelaskan, utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) masih rendah ketimbang negara lain seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang.

"Singapura itu lebih dari 100 persen dari debt to GDP-nya."

UPDATE 10 Juni 2020: 1.024 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19, Mayoritas Bekerja di Kapal Pesiar

"Begitu juga dengan Amerika, malah kita enggak tahu lagi berapa besar," kata dia.

Luhut mengatakan, utang Pemerintah Indonesia terhadap PDB akan mencapai 32 persen hingga akhir 2020.

Luhut bilang, utang pemerintah merupakan utang produktif.

Kapan Sekolah di Jawa Barat Dibuka Lagi? Ridwan Kamil: Sepahit-pahitnya Januari

Ia meminta kepada para ekonom yang mengkritik utang negara untuk memberikan informasi tepat kepada masyarakat.

"Saya ini tentara, jadi belajar juga dari anak-anak muda yang ngerti."

"Jadi kita jangan enggak ngerti juga, bodoh-bodohin rakyat kita ngutang enggak benar."

Agar Tak Salah Paham, Menag Bakal Surati Arab Saudi Soal Pembatalan Keberangkatan Calon Jemaah Haji

"Utang kita itu produktif," ucapnya.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah hingga April 2020 mencapai Rp 5.172,48 triliun.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, total utang tersebut meningkat Rp 644,03 triliun atau 14,22 persen.

Menteri Agama Tegaskan Pembatalan Keberangkatan Calon Jemaah Haji Tak Bakal Berubah

Total utang tersebut setara dengan 31,78 persen terhadap PDB.

Angka tersebut masih dalam batas aman dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 yang menetapkan batas maksimal rasio utang pemerintah sebesar 60 persen dari PDB. (Ilham Rian Pratama)

Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved