Ini 4 Syarat Kudeta Bisa Terjadi Menurut Pengamat, Kalau Tak Terpenuhi Termasuk Nekat

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Direktur Ekskutif Indonesia Public Institute Speaker Karyono Wibowo mengatakan, tidak mudah mengudeta pemerintahan yang sah, tanpa memenuhi beberapa syarat.

Menurutnya, syarat yang harus terpenuhi yaitu adanya kesenjangan yang lebar, pembungkaman demokrasi, hak berpendapat warga negara dilarang, dan kemiskinan merajalela di dalam negeri.

"Itu perlu dikaji, apakah prasyarat itu memenuhi."

• Agar Tak Salah Paham, Menag Bakal Surati Arab Saudi Soal Pembatalan Keberangkatan Calon Jemaah Haji

"Kalau menurut saya belum memenuhi untuk melakukan kudeta," ujar Karyono dalam diskusi online bertema 'Siapa Mau Kudeta?' Selasa (9/6/2020)

"Jadi betapa bodohnya jika seandainya ada orang atau kelompok tertentu, nekat melakukan kudeta tanpa dilatarbelakangi prasyarat tadi," sambungnya.

Selain itu, kata Karyono, kudeta dapat berhasil jika mendapatkan dukungan masyarakat secara masif dan pihak militer, dengan perencanaan yang matang.

• Menteri Agama Tegaskan Pembatalan Keberangkatan Calon Jemaah Haji Tak Bakal Berubah

Namun, Karyono melihat masyarakat serta militer sampai saat ini masih solid dan percaya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo.

"Pertanyaannya, apakah ada kelompok militer dan masyarakat sipil yang melakukan konsolidasi (untuk kudeta)?"

"Menurut pengamatan saya, militer atau TNI masih solid sampai saat ini," papar Karyono.

• Percepat Penemuan Anti Virus Covid-19, Pemerintah Bentuk Tim Pengembangan Vaksin Nasional

Sebelumnya, Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) Boni Hargens mengaku sudah mengantongi nama para tokoh oposisi, yang ingin merancang kudeta terhadap pemerintahan yang sah di tengah pandemi Covid-19.

Kelompok ini, katanya, ingin memakai sejumlah isu sebagai materi provokasi dan propaganda politik.

Di antaranya, isu komunisme dan isu rasisme Papua menyusul gejolak akibat kematian warga kulit hitam George Floyd di Minneapolis, Amerika Serikat.

• Ketua KPK Sebut Kasus Nurhadi Bisa Berkembang ke TPPU

"Isu lain yang mereka gunakan adalah potensi krisis ekonomi sebagai dampak inevitable dari pandemic Covid-19."

"Kelompok ini juga membongkar kembali diskursus soal Pancasila sebagai ideologi negara," kata Boni Hargens kepada wartawan, Kamis (4/6/2020)

Apa pun isu yang mereka gunakan, kata Boni Hargens, itu hanyalah instrumen untuk melancarkan serangan-serangan politik dalam rangka mendelegitimasi pemerintahan yang sah.

• JADWAL Lengkap Pembukaan Fasilitas Publik di Jakarta pada Masa Transisi Fase Pertama