Pilkada Serentak 2020
Berkaca dari Negara Lain, Tito Karnavian Sarankan Pilkada Serentak Tetap Digelar 9 Desember 2020
Tito Karnavian menyarankan pencoblosan Pilkada Serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember, dengan protokol kesehatan yang ketat.
lihat foto
"Termasuk Indonesia hampir semua mengatakan paling cepat pertengahan 2021 baru ditemukan," paparnya.
Tito Karnavian menyebut, tidak ada negara yang menunda pelaksanaan pemilu, baik nasional, federal, maupun lokal, hingga tahun depan, saat pandemi Covid-19.
Tito Karnavian menjabarkan, dari 47 negara yang menggelar pemilu, sebagian di antaranya sesuai jadwal, sebagian lainnya tertunda untuk hitungan bulan.
• Imam Besar Masjid Istiqlal: Jangan Meratapi, Mari Kita Bersahabat dengan Musibah
"Sebagian sudah melaksanakan, sebagian on schedule, sebagian menunda tapi bulan, tidak ada tahun," beber Tito Karnavian.
Tito Karnavian mencontohkan negara yang telah dan akan menggelar pemilu meski diterpa wabah Virus Corona.
Ia mencontohkan Korea Selatan sudah melaksanakan pemilu, bahkan digelar saat Negeri Ginseng itu berada di puncak pandemi.
• Sambut New Normal, Menteri Agama Bilang Rumah Ibadah Segera Dibuka Lagi Secara Bertahap
Pencoblosan di Korea Selatan berlangsung pada 15 April lalu, sedangkan tahapannya sudah dilakukan sejak Januari.
"Padahal negara ini yang kedua mengalami pukulan setelah Cina," beber Tito Karnavian.
Selanjutnya, mantan Kapolri ini juga mencontohkan Amerika Serikat yang tetap akan menggelar pemilihan presiden, anggota DPR, dan senat pada tahun ini.
"Indonesia kalau terlaksana Desember, maka kita negara terakhir yang laksanakan pilkada di 270 wilayah di 2020 di seluruh dunia, kita yang terakhir," ungkapnya.
Petisi Penundaan
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat menggagas petisi penundaan Pilkada ke tahun 2021.
Pertimbangannya, karena ancaman Virus Corona di tahun 2020 masih belum padam.
Pada Rabu (27/5/2020) pukul 13.42 WIB, petisi di situs change.org tersebut sudah ditandatangani 729 orang.
• Luhut Kirim Meme ke Mahfud MD: Covid-19 Seperti Istri, Kita Pikir Bisa Ditaklukkan, Ternyata Tidak
Peneliti senior Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengatakan, banyak hal yang melatarbelakangi petisi ini.
