BPJS Kesehatan

Iuran BPJS Kembali DInaikkan, Komunitas Pasien Cuci Darah Akan Ajukan Uji Materi Lagi

Iuran BPJS Kembali DInaikkan, Komunitas Pasien Cuci Darah Akan Ajukan Uji Materi Lagi. Simak selengkapnya dalam berita ini.

Twitter @MataNajwa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di acara Mata Najwa, Rabu (22/4/2020). Saat ini Jokowi memutuskan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan kembali diuji materi oleh Komunitas Pasien Cuci Darah (KPCDI).

Kenaikan iuran BPJS itu ditandai dengan Presiden Joko Widodo yang kembali menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 

Sebelumnya, seperti diketahui, pemerintah telah menaikkan iuran BPJS, tetapi dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) No. 7/P/HUM/2020. Keputusan itu membatalkan kenaikan iuran jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Peserta Bukan Pekerja (BP).

Putusan MA tersebut membatalkan Peraturan Presiden (Perpres) 75/2019 tentang Jaminan Kesehatan yang mengatur kenaikan iuran BPJS Kesehatan pada Januari 2020.

Tarik Ulur Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tahun 2020 hingga 2021 Mendatang, Berikut Daftarnya

Sekjen KPCDIPetrus Hariyanto, mengatakan KPCDI menyayangkan sikap pemerintah yang telah menerbitkan peraturan tersebut di tengah situasi krisis wabah virus corona di Indonesia.

Walau ada perubahan, kata Petrus, jumlah angka kenaikkan, tapi masih dirasa memberatkan masyarakat apalagi ditengah kondisi ekonomi yang tidak menentu saat ini.

"KPCDI menilai hal itu sebagai cara pemerintah untuk mengakali keputusan MA tersebut," kata Petrus.

KPCDI menyatakan harusnya pemerintah tidak menaikkan iuran pada segmen kelas III, untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat. Walau nyatanya iuran untuk kelas III untuk tahun ini sebesar Rp25.500 per orang per bulan dibayar oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP, tetapi untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya menjadi Rp. 35.000

"KPCDI akan berencana mengajukan uji materi ke MA kembali atas Perpres tersebut. Dan saat ini KPCDI sedang berdiskusi dengan Tim Pengacara dan menyusun materi gugatan," kata Petrus dalam press rilisnya.

Diketahui, Presiden Joko Widodo menandatangani Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pada Selasa (5/5/2020) lalu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengungkapkan alasan di balik kenaikan iuran tersebut.

Iuran BPJS Kesehatan Naik 100%, KPCDI: Seperti Bayar Pajak Mobil Kelas Premium!

Menurut dia, kenaikan iuran dilakukan untuk menjaga keberlanjutan dari program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesnas) BPJS Kesehatan.

"Terkait BPJS Sesuai dengan apa yang sudah diterbitkan, tentunya ini untuk menjaga keberlanjutan BPJS Kesehatan," ujar Airlangga dalam konferensi video di Jakarta pada Rabu (13/5/2020).

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved