Surat Terbuka Najwa Shihab untuk Anggota DPR, Singung Soal Omnibus Law hingga Sikap Tanggapi Pandemi

Oleh karena itu, menurutnya aneh jika pembahasannya diseriusi di masa pandemi seperti sekarang.

"Saat seluruh perhatian dan konsentrasi kita sedang terkuras bertahan hidup di tengah wabah. Produk hukumnya pun berpotensi cacat bila tidak memenuhi ketentuan," tegas Najwa Shihab.

"Dan rasanya belum ada aturan pembahasan RUU secara virtual!," tambahnya.

Jika ngotot menuntaskan Omnibus Law, atau RUU KUHP atau RUU Permasyarakatan, Najwa Shihab mengingatkan untuk tidak menyalahkan kalau ada yang menilai DPR tidak menjadikan perang melawan corona sebagai prioritas.

Sebab dirinya meyakini setiap tindakan dan keputusan di masa krisis mencerminkan skala prioritas.

"Atau inikah prioritas wakil-wakil rakat kami saat ini?," tanya Najwa Shihab.

"Bikin ribut juga jelas tak seharusnya jadi prioritas!," tegasnya.

Isu Miring

Lebih lanjut dipaparkannya, Satgas Covid-19 DPR kemarin dikabarkan mengimpor jamu ilegal dari Tiongkok secara besar-besaran untuk pasien positif virus corona.

Satgas kemudian membantah itu, katanya ini diproduksi di Jakarta dan merupakan sumbangan Wakil Ketua DPR RI Sumi Dasco yang akan dibagikan gratis ke berbagai rumah sakit.

Kemudian dikabarkan juga jamunya mengandung bahan berbahaya dan belum terbukti klinis.

Satgas lagi-lagi membantah katanya sedang proses mendapatka Izin Edar di Badan Pengawasan Obat dan Makanaan (BPOM).

"Sedang itu berarti belum kan ya?," tanya Najwa Shihab menegaskan.

Merujuk hal tersebut, Najwa Shihab mengingatkan kalau niat naik harus dilakukan dengan baik.

Sebab, meurutnya, proses yang semrawut hanya akan disusul polemik.