Wali Kota Bekasi: PSBB Butuh Sanksi Hukum

WARTAKOTALIVE, BEKASI - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kota Bekasi diperpanjang hingga 14 hari ke depan.

Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan, tidak ada tindakan tegas membuat pelaksaan PSBB tak berjalan efektif.

Pihaknya ingin menerapkan sanksi tegas, tapi itu di luar kewenangannya.

• Niat Pulang Kampung dan Bukan Mudik, Rere Terkatung-katung di Ibu Kota Tanpa Pekerjaan

"Dibutuhkan sanksi hukum, sanksi hukumnya belum ada," kata Rahmat Effendi, ditemui di Stadion Patriot Candrabaga, Rabu (29/4/2020).

Rahmat Effendi menuturkan, pihaknya hanya bisa memberikan sanksi tegas sesuai kewenangannya.

Misalnya, pencabutan izin bagi tempat usaha yang melanggar aturan PSBB.

• Anies Baswedan Bakal Bagikan 20 Juta Masker untuk Warga Jakarta, Satu Orang Dapat Dua

Untuk pabrik atau industri yang beroperasi, dirinya tak bisa berbuat apa-apa karena itu kewenangan Kementerian Perindustrian.

"Termasuk warga atau pengendara yang melanggar PSBB."

"Kita mengingatkan dan mengarahkan, hukuman itu wewenang kepolisian, tapi tindakan tegas masuk UU karantina sampai sekarang ini masih belum bisa," paparnya.

• UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia: 1.391 Pasien Sembuh, 9.771 Orang Terinfeksi, 784 Meninggal

Oleh karena itu, kata Rahmat Effendi, kedisiplinan warga sangat diperlukan agar pelaksanaan PSBB berjalan efektif.

Warga diminta menaati semua aturan PSBB, agar mempercepat upaya pemutusan mata rantai.

"Ya kita minta warga di tahap kedua ini mudah-mudahan kita putus mata rantainya."

• Meski Tak Patuhi Protokol PSBB, 27 PMKS di Jakarta Utara yang Terjaring Razia Negatif Covid-19

"Harus bisa kita kendalikan jangan terus ada penambahan," tutur Rahmat Effendi.

Rahmat Effendi menyebut ada 15 kelurahan yang masih zona hijau, dalam arti belum ada yang positif.

Ia berharap agar masyarakat terus mempertahankan wilayah yang belum terpapar.

• 76.947 Warga Jakarta Sudah Ikut Rapid Test, Hasilnya 2.954 Orang Positif Covid-19